Pro Kontra Stimulus Pusat Dikalangan Buruh Depok

Ketua KSPI FSPMI Kota Depok Wido Pratikno

KBRN, Depok : Terjadi pro kontra dikalangan buruh terkait rencana pemerintah pusat menyalurkan stimulus sebesar Rp600 ribu kepada karyawan swasta.

Ada buruh yang setuju dan mengapresiasi rencana tersebut. Tapi ada pula yang kontra utamanya mereka yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan.

Ismet misalnya, dia mengatakan dengan syarat yang ditentukan, dia terancam tidak akan dapat menerima dana stimulus itu. Sebab gaji buruh pabrik PT Xacti itu Rp5.5 juta, dan iuran bulanan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tak mencapai Rp120 ribu.

"Rencananya bagus, tapi tidak adil bagi buruh lainnya. Jadi saya menentang syarat yang ditetapkan untuk dapat menerima dana stimulus yakni gaji dibawah Rp5 juta dengan iuran BPJS Ketenagakerjaan Rp150 ribu. Saya ngga bakal dapat, padahal saya butuh banget," ujar Ismet kepada RRI di PT Xacti, Jalan Raya Jakarta-Bogor KM 35, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jumat (7/8/2020).

Sedangkan Sumardi, buruh PT Xacti lainnya merasa senang dengan kabar gembira tersebut. Ditengah kondisi ekonomi yang melemah dilanda Covid-19, dana itu kata dia dapat meringankan beban orangtua untuk kebutuhan belajar daring anaknya.

"Wah, bagus sekali itu, kalau memang pemerintah ada rencana seperti itu ya segera direalisasikan, jangan janji-janji doank. Dari kebutuhan internet anak (daring) saja, saya ada 3 anak udah nambah pengeluaran Rp300 per bulan," tutur Sumardi.

Bahkan, lanjut Sumardi kalau bisa, bantuan tersebut jangan hanya untuk empat bulan.

"Kalau bisa jangan cuman empat bulan. Enam bulan aja sekalian, biar meringankan beban keluarga. Sehingga gaji dapat difokuskan untuk kebutuhan makan keluarga, ngga perlu utang ke warung," tambahnya.

Sementara itu, Ketua KSPI FSPMI Wido Pratikno beranggapan syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan bantuan stimulus itu penuh dilema. Lantaran berpotensi menciptakan kecemburuan sosial dikalangan buruh.

"Bagus, cuman kurang pas kalo menurut saya kalau dibatasi dengan syarat yang telah dijelaskan diatas," kata Wido.

Mestinya, sambung Wido, jika tujuannya untuk meningkatkan daya konsumsi masyarakat ditengah Covid-19. Sebaiknya dana stimulus itu diberikan merata kepada semua buruh, agar tidak terjadi diskriminatif.

"Kalau bicara kebutuhan, gaji karyawan tetap Rp5.5 juta per bulan, dengan tiga anak sekolah tentu lebih membutuhkan bantuan itu dibandingkan lajang dengan penghasilan Rp4.8 juta per bulan. Niatnya sudah bagus, alangkah lebih bagusnya kalau semua buruh diberikan saja," ucapnya.

Seperti diberitakan, Menteri BUMN Eric Tohir mengatakan pemerintah rencananya akan memberikan bantuan uang sejumlah Rp600 ribu kepada 13.8 karyawan swasta seluruh Indonesia. Syarat nya yaitu karyawan tersebut harus aktif terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan iuran Rp150 ribu per bulan atau setara gaji di bawah Rp5 juta per bulan.

Program stimulus ini sedang difinalisasi dan akan dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada bulan September 2020. 

Tiap karyawan akan dua kali menerima transfer dari pemerintah dengan nominal Rp1.2 juta. Sehingga, total tiap karyawan menerima bantuan Rp2.4 juta. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00