Pengamat: Pertamina Harus Diberikan Keleluasaan Tentukan Harga BBM

KBRN, Jakarta : Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, Pertamina sepatutnya diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan harga BBM umum, mengingat  kenaikan harga minyak dunia mencapai level tertinggi sejak Oktober 2014. Dimana untuk jenis Brent di level U$ 88.70/ bbl dan WTI di level US$ 85.86/ bbl.

"Dengan membaiknya ekonomi global dimana hal ini membuat permintaan akan komoditas energi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tetapi disisi lain pasokan masih terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi terkait pasokan dan permintaan, maka akan mengerek harga komoditas termasuk harga minyak dunia," Kata Mamit di Jakarta, Senin (24/1/2022).

Lebih lanjut Mamit menjelaskan, mengingat Pertalite dan Pertamax ini masuk ke dalam jenis BBM Umum, maka Pertamina harus menanggung selisih harga kedua jenis bbm umum tersebut, sehingga kondisi ini menekan keuangan Pertamina khususnya Pertamina Patra Niaga sebagai sub holding Commercial and Trading.

"Berdasarkan data, sepanjang 2021 kemarin harga MOPS rata-rata sudah di atas US$ 80 per barelnya. Jika di hitung dengan formula harga sesuai dengan KepMen ESDM 62/2020 maka selisih harga jual dengan keekonomian mencapai Rp 2.500 sampai Rp 3.500 perliter untuk bbm jenis Pertamax dan Pertalite. Dengan kondisi sepanjang 2021 penjualan BBM Pertalite adalah 47% dari penjualan BBM nasional dan Pertamax 11% dari penjualan nasional," ujarnya.

Adapun penjualan BBM nasional berdasarkan data Pertamina sampai kuartal III/2021 sebesar 34 juta kiloliter (KL) dan prognosa  saya sampai akhir 2021 sebesar 48 juta kiloliter (KL). Jika kitas simulasikan dengan 47% dari 48 juta kiloliter, maka Pertalite menyumbang 22.5 juta kiloliter (KL) dan Pertamax sebesar 5.3 juta kiloliter (KL) dari penjualan nasional. 

"Hal ini bisa dipastikan membuat beban keuangan Pertamina Patra Niaga sangat berat, dampaknya adalah keuangan Pertamina saat dilakukan konsolidasi bisa terpukul cukup dalam," katanya.

Terkait hal tersebut, Mamit meminta kepada Pemerintah untuk mencari solusi. Dimana pemerintah harus memberikan kebebasan bagi Pertamina Patra Niaga untuk melakukan penyesuaian terhadap harga Pertalite dan Pertamax mengingat badan usaha swasta lain sudah beberapa kali menyesuaikan harga produk mereka. Dia juga mengusulkan, jika pemerintah berat untuk menaikan harga Pertalite maka pemerintah harus merubah status BBM RON 90 menjadi BBM Penugasan sehingga Pertamina mendapatkan kompensasi.

"Saat ini harga bbm RON 90 di SPBU milik BP-AKR adalah Rp 12.500 perliter dan Ron 92 yang di jual oleh BP-AKR adalah Rp 12.860 perliter, SHELL Rp 12.040 perliter dan VIVO Rp 11.900 perliter. Bisa dilihat selisih harga untuk produk yang sama dengan produk Pertamina sangat jauh sekali dimana untuk RON 90 sebesar Rp 7.650 perliter atau selisih Rp 4.850 dengan harga jual BP-AKR dan RON 92 sebesar Rp 9.000 perliter atau selisih Rp 3000 perliter dengan produk BBM milik SPBU swasta," ujarnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar