Industri Pertahanan Dalam Negeri Dinilai Mampu Dorong Pemulihan Ekonomi

Menurutnya, pengembangan industri pertahanan di Indonesia telah menjadi salah satu fokus DPR RI untuk penguatan pertahanan dan keamanan.

"Harapannya pada tahun 2024 kebutuhan alutsista kita dapat terpenuhi, setidaknya untuk mencapai kekuatan esensial minimum (minimum essential force- MEF)," tuturnya.

"Untuk kemudian di tahun 2029 sebagaimana tertuang di dalam master plan industri pertahanan, Indonesia sudah bisa mencapai kemandirian dalam pengadaan alutsista," sambungnya.

Untuk itu, lanjut Lodewijk, dukungan DPR RI ini terutama ditujukan untuk memastikan keberlanjutan industri pertahanan di tanah air.

Apalagi kekuatan militer Indonesia saat ini menempati peringkat 15 dari 140 negara di dunia, sedikit di bawah Iran dan Turki, tetapi lebih baik daripada Jerman dan Australia.

Sayangnya, kata dia, berdasarkan data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (2020), selama tahun 2015-2019, Indonesia rata-rata berada pada posisi ke-17 sebagai negara pengimpor terbesar alutsista, yakni sebesar 1,8% dari total dunia.

"Karena itu dukungan legislatif terhadap industri pertahanan tanah air terutama terwujud dalam dukungan anggaran terhadap pertahanan negara. Tentunya, dukungan anggaran ini diharapkan mampu dibelanjakan di dalam negeri, yaitu kepada industri pertahanan dalam negeri, bukan luar negeri," ujar Lodewijk.

Sementara, Slamet Soedarsono selaku Deputi Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas memandang bahwa peran industri pertahanan dalam mendukung perekonomian nasional sangat strategis.

"Peningkatan anggaran pertahanan berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi negara, terutama melalui pembangunan infrastruktur, human capital, teknologi, keamanan, dan juga investasi dan pertumbuhan ekonomi hingga ekspor," ucap Slamet.

Selanjutnya : Industri Pertahanan

Halaman 2 dari 3

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar