Pemerintah Diminta Koreksi Harga Solar Subsidi

KBRN, Jakarta : Pengamat energi Sofyano Zakaria mengatakan sudah saatnya pemerintah mengoreksi kenaikan harga jual solar subsidi. Menurutnya, harga jual solar subsidi dengan solar non subsidi semakin tipis, sehingga tidak membuat solar subsidi jadi incaran untuk disalah gunakan atau diselewengkan peruntukannya.

"Idealnya rentang harga jual solar subsidi dengan solar non subsidi maksimal Rp 1.000/liter. Buat perbandingan harga solar subsidi saat ini Rp.5.150/liter sedang solar non subsidi Rp 9.500/liter. Mengingat keterbatasan jumlah SDM pada BPH Migas untuk melakukan pengawasan, khususnya terhadap ditribusi solar subsidi. Seharusnya Pemerintah meminta agar pihak POLRI yang aktif melakukan pengawasan dilapangan," kata Sofyano di Jakarta, Rabu (20/10/2021).

Lebih lanjut Sofyano menjelaskan bahwa kuota solar subsidi harusnya tidak ditentukan berdasarkan per lembaga penyalur (SPBU) seperti yang diberlakukan saat ini oleh BPH Migas. Dengan demikian pihak Patra Niaga bisa melakukan kebijakan menambah kuota solar demi tetap terlayaninya kebutuhan solar oleh masyarakat. 

"Kekosongan solar yang terjadi kurang tepat jika disebut sebagai kelangkaan. Karena yang terjadi dan tentunya bisa dibuktikan adalah kekosongan solar subsidi pada beberapa SPBU di beberapa kabupaten kota tertentu saja. Dan bukan terjadi di seluruh SPBU pada semua kabupaten kota di  provinsi," ujarnya.

Dia meyakini kekosongan solar subsidi di beberapa SPBU tidak berarti bahwa stock BBM solar (B30) di negeri ini menipis atau bermasalah. Menurutnya, ini bisa dibuktikan dengan tidak terganggunya distribusi atau penjualan solar B30 untuk keperluan Industri dan marines (kapal).

"Agar soal kekosongan solar yang terjadi baru baru ini tidak dipolitisir dan didramatisir pihak tertentu, maka pihak pertamina dan BPH migas sebaiknya menyampaikan ke publik, SPBU mana saja yang sempat mengalami kekosongan solar subsidi dan apa penyebabnya," katanya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00