BI Jakarta Minta 156 KUPVA Segera Perpanjang Izin

KBRN, Jakarta : Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta Onny Widjanarko mengatakan, ada sekitar 156 Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) yang belum memperpanjang perizinan usahanya. Dimana masa perpanjangan izin terakhir jatuh pada 7 Juli 2021. Terkait hal tersebut, Onny mengimbau kepada pemilik KUPVA BB untuk segera mengurus izin usahanya sebelum 7 Oktober 2021. 

"Kita tidak ingin ada KUPVA BB yang tidak berizin, karena itu illegal. Untuk konsumen juga ga bagus. Kita mau memberikan kesempatan  menertibkan soal perizinan. Agar semua KUPVA BB yang beroperasi setelah 7 Oktober 2021 itu berizin semua. Karena ini untuk perlindungan konsumen supaya aman. Untuk industri nantinya ada evaluasi mengenai performancenya, pendapatannya, kinerjanya serta kepatuhan terhadap aturan-aturan," kata Onny dalam konferensi pers di wilayah Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (23/9/2021).

Lebih lanjut Onny juga memastikan, bahwa pihaknya menjamin akan mempercepat proses pengurusan izin baru untuk KUPVA BB. Dia juga menjelaskan ada beberapa proses yang menjadi pertimbangan dalam mengurus izin penyelenggara KUPVA BB, diantaranya optimalisasi dan perkembangan kegiatan usaha. Misalnya jumlah maupun nilai transaksi, pendapatan dan laba usaha.

"Jadi ini penting sekali, kesempatan yang bagus, mereka masih boleh mengajukan izin. Bukan perpanjangan, tapi izin baru. Nah izin baru bagi yang sudah berizin itu tidak bermasalah, karena datanya sudah banyak di kita, jadi prosesnya pasti lebih cepat," ujarnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama,  Kepala Grup Implementasi Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern BI DKI Suharman Tabrani mengatakan, dari total jumlah KUPVA BB yang ada di Indonesia sebanyak 1.245 usaha, hanya 381 KUPVA BB yang memiliki izin di wilayah Jakarta. 

“Dari jumlah tersebut, yang sudah mengajukan izin sebanyak 225 KUPVA BB. Jadi kita menunggu masih ada 156 KUPVA  BB yang belum mengajukan perpanjangan izin. Bagi yang mengurus izin baru, memang syaratnya agak berbeda dengan yang mengurus perpanjangan izin. Tetapi tenang saja, prosesnya tetap akan cepat, karena data-datanya sudah tersimpan di kami,” katanya.

Sebagai informasi, adapun tugas BI yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BI mengatur, memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) atau money changer.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00