Serikat Pekerja Ketenagalistrikan Tolak Holdingisasi dan Privatisasi Aset PLN

KBRN, Jakarta : Serikat Pekerja di sektor ketenagalistrikan menolak Program Holdingisasi dan rencana Kementerian BUMN yang berniat untuk melakukan Privatisasi terhadap usaha-usaha ketenagalistrikan, yang saat ini masih dimiliki oleh PT. PLN (Persero) dan anak usahanya. 

Sekretaris Jenderal Pegawai PT Indonesia Power (PPIP) Andy Wijaya mengatakan saat ini ada upaya dari Kementerian BUMN melakukan holdingisasi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU). Sedangkan privatisasi adalah dengan cara menggabungkan beberapa BUMN dan anak perusahaan melalui pembentukan Holding. 

"Masalahnya, rencana Holdingisasi PLTP ini akan menjadikan PT. Pertamina Geothermal Energy (PT PGE) sebagai Holding Company-nya. Padahal kalau merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait dengan Putusan judicial review UU Ketenagalistrikan, disebutkan bahwa untuk usaha ketenagalistrikan maka yang menjadi Holding Company-nya adalah PT. PLN (Persero)," kata Andy Wijaya dalam Konferensi Pers secara virtual, Selasa (27/7/2021).

Lebih lanjut Andy menyatakan Serikat Pekerja juga mempermasalahkan holdingisasi PLTU milik PT. PLN (Persero), PT. Indonesia Power, dan PT. Pembangkitan Jawa Bali. Dimana saat ini, rencana holdingisasi PLTU ini memasuki posisi pengumpulan data-data. Tetapi ditengarai hanya asset-aset PLTU yang ada di area di Pulau Jawa. Sedangkan biaya BPP pembangkitan daerah Jawa, merupakan harga BPP tahun 2018 paling rendah yaitu di kisaran Rp. 984-989,-/kWh.

"Terkait dengan rencana holdingisasi PLTP maupun PLTU, bila bukan PT. PLN (Persero) yang menjadi Holding Company-nya, maka SP PLN Group tegas akan menolak karena berpotensi timbulnya pelanggaran terhadap makna penguasaan negara sesuai konstitusi," ujarnya.

Selain itu PT. PLN (Persero) sampai saat ini telah terbukti menyediakan listrik secara affordable dan terjangkau bagi masyarakat. Dan Juga PT. PLN (Persero) dan anak perusahaannya telah terbukti mampu mengoperasikan dan mengelola PLTP selama 39 tahun (PLTP Kamojang, Gunung salak dan Darajat) dan hal ini di buktikan dengan kinerja yang handal.

"Sehingga menjadi pertanyaan kenapa induk Holdingnya di serahkan ke pihak lain yang minim pengalaman dalam pengelolaan PLTP ? Serikat pekerja di PLN Group juga menolak keras rencana Kementerian BUMN yang berniat untuk melakukan Privatisasi dengan cara IPO kepada usaha-usaha ketenagalistrikan yang saat ini masih dimiliki oleh PT. PLN (Persero) dan anak usahanya," katanya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00