AS, China dan Indonesia: Investasi Tanpa Intervensi

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, bertemu dengan Menle Republik Indonesia, Retno Marsudi, Kamis, 29 Oktober 2020 (Dok. Istimewa/Kemenlu RI)

KBRN, Jakarta: Sepekan menjelang pemilu presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengutus khusus Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengunjungi Asia.

Indonesia menjadi salah satu negara yang dikunjungi Pompeo, Kamis (29/10/2020).

Kunjungan kerja sehari ke Indonesia itu dimanfaatkan Pompeo dengan melakukan pertemuan bilateral bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden Joko Widodo, serta Gerakan Pemuda (GP) Ansor.

Sejumlah hal menjadi pembahasan dalam pertemuan Pompeo baik bersama Presiden Joko Widodo maupun Retno Marsudi.

Isu mengenai keamanan kawasan khususnya pada Laut China Selatan (LCS), menjadi salah satu fokus yang mencuat.

Mike Pompeo memuji keberanian Indonesia dalam menolak klaim Tiongkok, terhadap wilayah yang diklaim sebagai bagian dari kedaulatan negaranya atau kerap dikenal dengan istilah nine dash line (sembilan garis putus-putus).

"Bangsa kita yang taat hukum menolak klaim melanggar hukum yang dibuat oleh Partai Komunis Tiongkok di Laut China Selatan, seperti yang terlihat jelas dari kepemimpinan berani Indonesia tentang masalah ini di dalam ASEAN dan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini adalah tujuan yang patut dikejar dalam pengaturan multilateral, dan pemerintahan Trump sangat mendukung hal ini,” ungkap Pompeo ketika memberikan pernyataan pers usai pertemuan bilateral dengan Menlu Retno Marsudi, Kamis (29/10/2020), di Kemenlu RI, Jakarta.

Pompeo turut memberikan apresiasi terhadap kekuatan maritim Indonesia, yang menjaga kedaulatan negara di Kepulauan Natuna.

"Kami juga menyambut baik teladan yang telah ditetapkan Indonesia dengan tindakan tegas untuk menjaga kedaulatan maritimnya di sekitar Kepulauan Natuna,” tambahnya.

Menurut Pompeo, Amerika Serikat ingin memperkuat kerja sama dalam konteks keamanan di wilayah LCS dengan Indonesia, untuk melindungi salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia itu.

"Saya berharap dapat bekerja sama dalam berbagai cara baru untuk memastikan keamanan maritim dan melindungi beberapa rute perdagangan tersibuk di dunia,” tegas Pompeo.

Indonesia sendiri pada awal September lalu secara tegas menyatakan tidak akan pernah menjadi basis ataupun pangkalan militer negara manapun, merujuk pada Laporan tahunan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengenai “Militer dan Keamanan Pembangunan yang Melibatkan Republik Rakyat Tiongkok 2020”.

Pada laporan yang memasuki tahun ke – 20 itu, Indonesia disebut merupakan salah satu negara yang dipersiapkan oleh RRT untuk menjadi Pangkalan Militer.

Dalam pertemuan bilateral bersama Pompeo, Retno Marsudi menekankan Indonesia berkomitmen untuk tetap menjadikan LCS sebagai suatu wilayah yang damai dan stabil.

"Kami berdiskusi pula mengenai kondisi di LCS dan bagi Indonesia wilayah itu harus dipertahankan sebagai wilayah perairan yang damai dan stabil," terang Retno.

Dihadapan rekannya itu, Retno menekankan pula seluruh pihak harus menghormati hukum-hukum internasional terutama UNCLOS 1982 yang mengatur mengenai LCS.

"Hukum internasional secara khusus UNCLOS 1982 harus dihormati dan diimplementasikan. Karena, itu harus ada pengakuan internasional termasuk UNCLOS 1982," imbuhnya.

Dikatakan, Indonesia juga mengharapkan adanya investasi dari pebisnis Amerika Serikat di wilayah Kepulauan Natuna.

"Saya mendorong pebisnis Amerika Serikat untuk berinvestasi lebih di Indonesia, termasuk di pulau-pulau terluar seperti di Kepulauan Natuna," kata Retno.

Sejak pemerintahan pada periode pertamanya Presiden Indonesia Joko Widodo mengedepankan visi mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Global (Global Maritime Fulcrum).

Melalui kebijakan itu memberikan perhatian besar pada pulau-pulau terluar Indonesia, termasuk kedaulatan di perairan Kepulauan Natuna yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Selanjutnya : Investasi Tanpa Intervensi

Halaman 1 dari 2

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00