Krisis Venezuela, Intervensi AS & Dukungan kepada Maduro

KBRN, Jakarta: Dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan, rakyat Venezuela juga dihadapkan pada krisis politik.

Kekacauan perpolitikan dalam negeri Venezuela yang dimulai sejak adanya protes pada kepemimpinan Nicolas Maduro pada 2014.

Saat ini, krisis politik Venezuela juga dihadapkan dengan adanya kelompok oposisi yang dipimpin oleh politisi muda Juan Guaido.

Guaido pada Januari 2020 bahkan mendeklarasikan diri sebagai Presiden rakyat Venezuela, didukung oleh 50 negara dengan Amerika Serikat yang secara penuh menyatakan dukungan itu.

Gerakan Guaido sejak awal adalah berupaya melengserkan Presiden Nicolas Maduro yang memangkan pemilu presiden pada 2018 lalu.

Perolehan suara Maduro pada periode kedua jabatannya sebagai presiden itu, disebut oleh Guaido sebagai sebuah penipuan pemilu elektoral.

Guaido bahkan mengajak fraksi-fraksi oposisi di Majelis Nasional hingga angkatan bersenjata, untuk melakukan boikot pada pemilu elektoral parlemen Desember mendatang.

“Kita harus mengaktifkan gerakan aksi dalam negeri dan internasional serta mobilisasi untuk mendapatkan tanggapan penting dari angkatan bersenjata, masyarakat internasional, dan juga sekutu-sekutu kita,” tegas Guaido dalam pernyataanya pada Agustus lalu.

Menurut Guaido upaya menyatukan gerakan untuk melawan pemerintahan Maduro, adalah untuk menuju Venezuela yang bebas.

“Saya mengharapkan rakyat menunjukkan komitmen untuk menuju Venezuela yang bebas,” jelasnya.

Namun, baru-baru pada Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-75, Presiden Maduro mengungkapkan, Amerika Serikat adalah negara yang kerap menyerang Venezuela, sehingga menyebabkan penderitaan di banyak bidang.

“Tanah air tercinta kami adalah korban serangan beraneka ragam oleh “Kekaisaran” Amerika Serikat, di bidang media, di bidang politik, di bidang ekonomi. Kami bahkan diancam dengan agresi militer langsung. Tindakan sepihak yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Amerika telah mencoba menundukkan rakyat Venezuela. Bagaimanapun, rakyat kami, bersama-sama dengan Pemerintah Konstitusional, telah secara heroik melawan ilegalitas itu, ketidakmanusiawian sebuah kerajaan yang saat ini merupakan ancaman paling serius menghadapi dunia multi-kutub dan multi-pusat,” ungkap Maduro dalam pidatonya pada sesi Debat Umum.

Maduro turut menyebut, adanya campurtangan Amerika Serikat, menyebabkan terjadinya revolusi inovasi yang bertujuan untuk membuat Venezuela runtuh.

“Hari ini saya dapat memberitahu Anda, Yang Mulia, bahwa telah terjadi revolusi inovasi dilepaskan di tanah Air kami. Serangan baru untuk diubah menjadi siklus yang baik, peluang upaya agresi untuk membuat bangsa kami runtuh,” imbuh Maduro.

Duta Besar Venezuela di Jakarta Radames Gomez menyatakan, sumber daya alam melimpah terutama potensi minyak mentah, menjadi alasan utama Amerika Serikat terus menyerang negaranya dengan memberikan sejumlah sanksi.

“Hal itu dikarenakan kami memiliki banyak sumber daya alam seperti Indonesia. Kami memiliki sumber sumber minyak terbesar di dunia, kami memiliki sekitar 300 miliar barel minyak mentah dengan kualitas yang berbeda-beda, kami memiliki sumber yang sangat banyak untuk komoditas emas, kami juga memiliki sumber daya dari pertambangan yang digunakan untuk sebagai bahan dasar pembuatan misil, kemudian baterai untuk telepon dan juga persenjataan. Tentunya ada hal menarik yaitu secara geopolitik, yang mana faktanya juga sangat penting yaitu sumber minyak Venezuela hanya berjarak 4 hari untuk mencapai Amerika Serikat. Sumber-sumber penting lainnya seperti di Teluk Persia ini berjarak 45 hari untuk mencapai Amerika Serikat. Jadi, sumber daya minyak Venezuela itu berlokasi sangat strategis,” papar Gomez ketika ditemui di kantornya dalam sesi wawancara khusus bersama RRI, Selasa (29/9/2020).

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang kerap menjatuhkan sanksi sepihak kepada Venezuela.

Pada Januari 2019 Donald Trump menjatuhkan sanksi kepada Venezuela di sektor ekonomi untuk komoditas minyak bumi, emas, hasil tambang, makanan dan industri perbankan di tengah krisis presiden.

Menurut Gomez hingga saat ini rakyat Venezuela menderita di sektor ekonomi, disebabkan adanya sanksi Amerika Serikat.

“Secara ekonomi sekarang ya tentu saja masyarakat Venezuela saat ini menderita karena mereka (Amerika Serikat) tidak berhenti untuk mendorong adanya sanksi. Minggu lalu di saat SMU PBB ke-75 banyak negara yang juga mempertanyakan mengenai sanksi tidak hanya Venezuela tapi juga seperti Kuba, Iran dan negara-negara lainnya. Karena ini adalah kebijakan yang sistematis. Ini sebenarnya bukan sanksi, tapi kita menggunakan sanksi karena kata itu mudah untuk digunakan. Karena, kita harus mengerti bahwa sanksi itu harus disetujuin oleh DK PBB. Bukan berasal dari satu negara yang selalu memberikan tekanan kepada negara lain, untuk mengikuti aturan mereka Venezuela sangat menderita setelah menderita selama ini,” terangnya.

Dikatakan pemilu elektoral parlemen pada Desember mendatang, akan mampu menyingkirkan pemimpin oposisi Juan Guaido dan kelompoknya.

“Karena, kami berharap Guaido akan menghilang dari polemik skenario politik Venezuela. Maksud saya dia akan menghilang karena ia akan disingkirkan dari parlemen. Karena, dia saat ini masih menjabat sebagai anggota parlemen. Dengan pemilu ini di parlemen kami memiliki otoritas baru sehingga dia akan kehilangan kondisi apapun dan pemilu ini juga akan memperbaiki fungsi umum atau mengembalikan fungsi normal dari institusi Venezuela,” harap Gomez.

Selain, pemilu elektoral parlemen juga diharapkan akan mereformasi Majelis Nasional, yang saat ini terbagi atas fraksi pendukung pemerintah dan oposisi.

“Dengan hasilnya kami menunggu untuk adanya Majelis Nasional yang bisa mengintegrasi antara pemerintah dan seluruh institusi Venezuela untuk posisi parlemen di negara kami bukan untuk menangani intervensi dari militer tidak untuk menangani sanksi. Kami mengharapkan adanya reformasi dari sisi nasional,” pungkasnya.

Selama krisis di Venezuela, pemerintah Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Meksiko, Panama, dan Swiss menerapkan sanksi individu terhadap orang-orang yang terkait dengan pemerintahan Nicolás Maduro.

Sanksi tersebut merupakan tanggapan atas penindasan selama protes Venezuela 2014 dan protes Venezuela 2017, dan kegiatan selama pemilihan Majelis Konstituante Venezuela 2017 dan pemilihan presiden Venezuela 2018.

Sanksi dijatuhkan kepada pejabat pemerintah dan mantan pejabat, termasuk anggota Mahkamah Agung (TSJ) dan Majelis Nasional Konstituante (ANC) 2017, anggota militer dan pasukan keamanan, dan individu swasta yang dituduh terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, degradasi supremasi hukum dan penindasan demokrasi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00