Pandemi, Indonesia Serukan Antisipasi Ancaman Terorisme

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi (Dok. Istimewa/Kemenlu RI)

KBRN, Jakarta: Pandemi COVID-19 diharapkan tidak menjadikan para pelaku terorisme dan kejahatan terorganisir leluasa bertindak.

Hal itu turut menjadi fokus Indonesia yang telah memulai Presidensinya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sejak awal Agustus 2020.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memimpin langsung Sidang DK PBB secara daring yang membahas keterkaitan antara Penanggulangan Terorisme dan Kejahatan Terorganisir, Kamis (6/8/2020) malam.

Nexus (keterkaitan) antara kejahatan terorisme dan kejahatan terorganisir merupakan sebuah fenomena baru dan sangat berbahaya.

Serta, menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional khususnya di masa pandemi.

Retno Marsudi menyatakan Indonesia menekankan perang terhadap pandemi tidak boleh menyurutkan upaya dalam mengatasi ancaman terorisme.

Retno Marsudi dalam Press Briefing rutin secara daring, Jumat, 7 Agustus 2020 (Dok. Istimewa/Kemenlu RI)

“Hal ini sejalan dengan resolusi DK PBB nomor 2532 terkait COVID-19, yang menyerukan gencatan senjata selama pandemi. Kecuali untuk memerangi terorisme. Kita tidak ingin melihat bahwa pandemi justru berikan “kondisi kondusif” bagi terorisme untuk memperkuat diri,” ungkap Retno Marsudi dalam Press Briefing rutin secara daring, Jumat (7/8/2020).

Penting untuk adanya antisipasi ancaman yang lebih besar dari keterkaitan atau nexus antara terorisme dan kejahatan terorganisir, Indonesiapun menyampaikan tiga hal.

“Pertama, menyesuaikan kebijakan dalam menangani keterkaitan antara terorisme dan kejahatan terorganisir yang selama ini diambil. Kedua, memperkuat infrastruktur hukum dan institusi dalam mengatasi nexus atau keterkaitan kedua kejahatan ini. Ketiga, memperkuat mekansime Kawasan dalam merespon fenomena nexus ini,” papar Retno.

Menurut Retno, kapasitas penegak hukum dalam mengatasi fenomena keterkaitan ini juga harus ditingkatkan, seperti yang ditunjukkan oleh Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC).

“Selama ini JCLEC telah aktif membangun kapasitas penegak hukum bagi lebih dari 100 negara di bidang penanggulangan terorisme dan kejahatan terorganisir. Ke depan, kita akan pastikan agar isu keterkaitan terorisme dengan kejahatan terorganisir menjadi bagian dari program JCLEC,” ucapnya.

Sementara, pertemuan Kamis (6/8/2020) dihadiri oleh Direktur Eksekutif UNODC (UN Office of Drugs and Crime), Under Secretary General, United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOTC) dan seluruh anggota DK PBB. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00