Aneksasi Tepi Barat di Mata Palestina, Israel dan Indonesia

KBRN, Jakarta : 1 Juli digadang-gadang oleh Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, akan dimulainya aneksasi (pencaplokan wilayah) di Tepi Barat yang turut meliputi Lembah Yordania, belum terlaksana.

Menteri Kabinet Israel, Ofir Akunis kepada Radio Israel, Rabu (1/7/2020), sebagaimana dikutip dari Aljazeera menyebut, koordinasi bersama adminstrasi Amerika Serikat merupakan sesuatu yang tidak bisa dilewatkan.

Namun, rencana aneksasi sendiri telah membuat rakyat Palestina marah.

Juru Bicara Sayap Pelawanan Palestina di Gaza, Hamas, Abu Obeidam, pada 26 Juni lalu secara tegas menyebut rencana Israel yang didukung sepenuhnya oleh Amerika Serikat itu sebagai sinyal perang.

Perwakilan Hamas di Lebanon, Osama Hamdan, menyebut, rencana aneksasi merupakan bentuk nyata bahwa Israel tidak sepenuhnya menginginkan adanya perdamaian.

“Rencana ini akan menggiring pada konsekuensi yang tidak seorang pun dapat memastikan apa yang akan terjadi. Tapi, saya dapat pastikan bahwa Israel tidak mencari perdamaian dan stabilitas di kawasan dengan mengimplementasikan rencana itu,” ungkap Hamdan dalam wawancara bersama TRT World, Rabu (1/7/2020).

Hamdan menjelaskan apa yang disampaikan oleh Juru Bicara Hamas mengenai perang, justru perlu dipahami oleh masyarakat internasional yang juga memiliki tanggungjawab beraksi dari rencana aneksasi Israel.

“Ketika Israel mengumumkan perang terhadap Palestina, seharusnya ada aksi dari masyarakat internasional untuk menghentikan perang ini serta membawa kembali hak-hak rakyat Palestina. Jika hal itu dapat terwujud maka itu akan baik sekali. Namun, jika tidak maka rakyat Palestina akan melakukan yang terbaik untuk membela hak-hak mereka,” tegasnya.

Hamdan menyatakan rakyat Palestina Bersatu dalam mempertahankan Tepi Barat, tanpa melihat perbedaan politik.

“Kami sadar betul bahwa ada perbedaan di dalam Palestina itu sendiri, tapi itu tidak akan mencegah kami untuk bersatu melawan rencana Israel,” ucap Hamdan.

Sejak Israel mengumumkan rencana aneksasi, penolakan disampaikan oleh PBB, Uni Eropa, serta banyak negara termasuk Indonesia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, baik pemerintah maupun parlemen Indonesia sepenuhnya menolak aneksasi Tepi Barat, yang turut dibuktikan dengan penandatanganan Pernyataan Bersama ratusan anggota parlemen dari 34 negara.

“Pernyataan Bersama itupun telah disampaikan kepada para pemimpin forum parlemen internasional. Langkah ini mengilustrasikan solidaritas internasional dan komitmen lebih kuat untuk rakyat Palestina dan mendukung "Solusi Dua Negara,” ujar Retno Marsudi dalam press briefing, Kamis (2/7/2020).

Dikatakan Retno, Indonesia merupakan negara yang lebih awal merespon dengan menggerakan komunitas internasional, untuk menolak rencana Israel dan mendukung perjuangan rakyat Palestina.

"Penolakan atas rencana aneksasi itu diantaranya telah saya sampaikan dalam surat yang saya kirim ke sejumlah negara sahabat pada 27 Mei lalu dan mendapatkan respon positif. Diantaranya dari Afrika Selatan, Brunai Darussalam, Malaysia, Tiongkok, Jepang, Rusia, Tunisia, Vietnam, Mesir, Yordania, Irlandia, dan Prancis serta negara-negara lainnya termasuk kepada Sekjen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)," paparnya.

Meski, mendapat penolakan dari banyak pihak, namun Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyatakan aneksasi merupakan rencana bersejarah yang sepenuhnya didorong oleh Presiden Donald Trump.

“Rencana presiden Trump itu tidak mengubah apapun, melainkan mengakui apa yang ada di lapangan,” sebut Netanyahu dalam sebuah pernyataan belum lama ini.

Rencana aneksasi Tepi Barat yang meliputi Lembah Yordania merupakan bagian dari "Kesepakatan Abad Ini" yang diajukan oleh Donald Trump pada Januari 2020.

Proposal perdamaian itu menyebutkan Israel boleh menganeksasi 30 persen wilayah Tepi Barat yang turut meliputi Lembah Yordania.

Setidaknya, terdapat sekitar 65 ribu warga Palestina dan 11 ribu Pendudukan Israel di sana.

Tepi Barat sendiri merupakan kawasan yang disiapkan oleh rakyat Palestina sebagai wilayah berdaulat mereka. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00