Korut Bantah Tuduhan AS Lakukan Serangan Siber

Foto ilustrasi serangan siber yang diduga dilakukan Korea Utara (Istimewa)

KBRN, Jakarta : Pemerintah Amerika Serikat (AS) menuduh bahwa Korea Utara (Korut) telah melakukan “serangan siber” yang masif terhadap negaranya dalam beberapa bulan terakhir, seperti dilansir Reuters 

Tentu saja tuduhan AS tersebut langsung dibantah Pemerintah Korut. Mereka menilai tuduhan AS tersebut tidak berdasar dan tidak bisa dibuktikan. 

Korut justru berbalik menuduh Amerika Serikat (AS) telah melakukan “taktik kotor” setelah mereka memperbarui tuduhannya bulan lalu bahwa Korut harus bertanggungjawab atas serangan siber yang berbahaya.

Tuduhan tersebut merupakan konflik baru antara AS dan Korut  yang terakhir dari serangkaian tudingan yang menggarisbawahi gesekan antara kedua negara itu 

Sebelumnya, AS dan Korut pernah melakukan pertemuan terkait pembicaraan denuklirisasi yang dilakukan Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang akhirnya terhenti pada Desember 2019 

“Kami ingin menjelaskan, negara kami (Korut) tidak ada hubungannya dengan apa yang Amerika (AS) sebut dan bicarakan sebagai ancaman dunia maya," kata Kementerian Luar Negeri Korea Utara seperti dikutip Reuters, Jumat (29/5/2020). 

Korut mengatakan bahwa AS sedang mencoba menggunakan tuduhan tersebut sebagai pengungkit tudingan soal rudal nuklir dan Hak Asasi Manusia (HAM) pendanaan terorisme dan pencucian uang yang diduga dilakukan Korut. 

“Tujuannya adalah, untuk mencoreng citra negara kami dan menciptakan cara untuk mengguncang kami," jelas Kementerian Luar Negeri Korea Utara seperti dilansir Reuters.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS bersama Biro Penyelidik Federal atau Federal Bureau of Investigation (FBI) mengeluarkan peringatan baru pada  April 2020.

Peringatan tersebut tetkait tentang ancaman peretasan dunia maya yang diduga dilakuka Korut. Sehingga hal tersebut perlu mendapatkan  perhatian, khususnya pada layanan keamanan sistem keuangan.

AS menuduh Korut berada di belakang kampanye pencurian digital yang ambisius yang diduga dilakukan selama bertahun-tahun. Tuduhan tersebut diantaranya termasuk menyedot uang tunai dari ATM, mencuri dari bank-bank besar, memeras pengguna komputer di seluruh dunia dan membajak pertukaran mata uang secara digital.

Mengutip Reuters, Sejak 2006, Korut mendapatkan  sanksi dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang diperkuat oleh Dewan Keamanan PBB. Sanksi tersebut diterapkan dalam upaya memotong dana anggaran untuk program pengembangan nuklir dan rudal balistik Korut.

Departemen Kehakiman AS menuduh bank negara Korut menghindari sanksi hukum internasional. AS juga menuduh 28 warga Korut dan 5 warga China (Tiongkok) diduga  telah melakukan pelanggaran hukum terkait dugaan aktivitas peretasan di dunia maya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00