Twitter Hapus Akun Penentang Papua Barat Merdeka dan Penyebar Hoax Covid-19

KBRN, Washington : Twitter telah menghapus 20.000 akun palsu yang dikaitkan dengan pemerintah Serbia, Arab Saudi, Mesir, Honduras dan Indonesia, karena dianggap melanggar kebijakan perusahaan tersebut, sekaligus dinilai sebagai "upaya yang ditargetkan untuk merusak pembicaraan publik".

Untuk di Indonesia, dengan berkembangnya posting pendukung kemerdekaan Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Twitter juga mengambil kebijakan tegas. 

Menindaklanjuti pelaporan oleh wartawan investigasi di Bellingcat, perusahaan mengatakan telah menghapus 795 akun palsu yang mempromosikan pemerintah Indonesia dan menargetkan gerakan kemerdekaan Papua Barat.

Yoel Roth, kepala integritas situs tersebut mengatakan, penghapusan akun itu adalah bagian dari "pekerjaan perusahaan untuk mendeteksi dan menyelidiki operasi informasi yang didukung negara".

Dari akun yang dihapus pada Kamis kemarin, juga termasuk 8.558 terkait dengan partai Progresif Serbia (SNS) dari Presiden Aleksandar Vu?i?. Akun-akun tersebut telah memposting lebih dari 43 juta tweet yang memperkuat liputan berita positif dari pemerintahan Vu?i? dan menyerang lawan-lawan politiknya.

Twitter juga menghapus jaringan 5.350 akun yang terhubung ke monarki Saudi yang beroperasi di Arab Saudi, Mesir dan Uni Emirat Arab. Bersama-sama mereka telah mentweet 36,5 juta kali memuji kepemimpinan Saudi atau mengkritik Qatar dan aktivitas Turki di Yaman.

Penghapusan akun mengikuti tip dari Stanford Internet Observatory, yang mengatakan bahwa jaringan juga menghasilkan tweet yang mendukung panglima perang Libya Khalifa Haftar.

"Narasi penting termasuk mendiskreditkan perundingan perdamaian Libya baru-baru ini, mengkritik pemerintah Suriah, mengkritik pengaruh Iran di Irak, memuji pemerintah Mauritania, dan kritik terhadap pemberontak Houthi di Yaman," kata observatorium itu dalam sebuah blogpost, seperti dilanswir The Guardian, Kamis (2/4/2020).

Jaringan Mesir yang terpisah dari 2.541 akun yang terhubung dengan surat kabar El Fagr yang pro pemerintah, juga dihapus. Twitter mengatakan bahwa akun palsu telah digunakan untuk "memperkuat pesan penting dari Iran, Qatar dan Turki".

Perusahaan media sosial itu menghapus lebih dari 3.000 akun yang katanya telah dilacak kepada seorang staf yang bekerja untuk presiden Honduras, Juan Orlando Hernández.

"Sebagian besar perilaku tweet tampaknya ditargetkan untuk menghilangkan berita negatif tentang presiden Honduras dengan mempromosikan inisiatif presiden dan sangat me-retweet presiden dan outlet berita yang menguntungkan pemerintahannya," kata Stanford Internet Observatory.

Twitter telah membersihkan jaringan akun palsu yang didukung negara sejak mendapat kecaman karena digunakan sebagai kendaraan untuk disinformasi. Bulan lalu Twitter mengambil tindakan bersama dengan Facebook dan menonaktifkan operasi terkait-Moskow yang bertujuan meredakan ketegangan rasial di AS, ketika perusahaan media sosial berusaha menanggapi tekanan untuk memblokir upaya campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2020.

"Transparansi adalah hal mendasar untuk pekerjaan yang kami lakukan di Twitter. Perilaku ini melanggar kebijakan kami dan merupakan upaya yang ditargetkan untuk merusak pembicaraan publik," kata sebuah pernyataan perusahaan.

Twitter Hapus Hoaks Tentang Covid-19

Selain membersihkan akun palsu, Twitter menghapus berita bohong tentang coronavirus. Hal ini berkaitan dengan aturan perubahan dalam operasional situs tersebut guna melarang konten yang ditujukan untuk membuat orang bertindak melawan saran resmi (dalam menangani virus Corona).

Twitter bakal terus menghapus semua tweet yang dianggap berisiko menyebabkan kekacauan informasi akibat diduga menyebarkan informasi yang salah sekaligus berbahaya tentang Corona Virus Disease 2019 atau disingkat Covid-19. 

Hal ini dilakukan setelah mendapat kritikan tajam bahwa kebijakan mereka yang membiarkan informasi keliru tetap beredar adalah sebuah kesalahan besar, serta mengganggu penanganan penyebaran Covid-19 yang berasal dari sumber otoritatif informasi kesehatan masyarakat global dan lokal.

Menurut Kepala Bidang Pelanggan dan Hukum, Matt Derella dan Vijaya Gadde, Kepala Kebijakan dan Kepercayaan dan Keselamatan dari perusahaan (Twitter) membenarkan keputusan penghapusan berita palsu itu. 

Selain itu, mereka berdua juga menekankan, penghapusan dilakukan terhadap konten yang sengaja dibuat lalu diedarkan pihak tertentu untuk mempengaruhi orang lain agar menolak aturan menjauhkan diri secara sosial sebagai bagian penanganan Covid-19, yang sebenarnya aturan itu merupakan rekomendasi otoritas kesehatan agar terhindar dari infeksi Coronavirus.

Contoh konten yang dihapus juga adalah jenis banyolan-banyolan tentang virus Corona yang dinilai sangat tidak patut, seperti "minum pemutih akan menyembuhkan Covid-19", "Berjalan-jalan di luar sudah cukup untuk membasmi wabah", serta konten konyol seperti, "gunakan aromaterapi dan minyak esensial dapat mencegah Covid-19".

Deskripsi rawatan berbahaya seperti " 'Minum pemutih akan menyembuhkan Covid-19", deskripsi sangat berbahaya (jika ada yang mengikutinya)," tulis TheGuardian, Kamis (19/3/2020) lalu.

Bahkan Twitter juga menemukan konten provokasi tak berguna yang sengaja diposting orang-orang tak bertanggung jawab untuk mengacaukan suasana, contohnya, konten berupa klaim spesifik dan tidak terverifikasi yang menghasut orang untuk bertindak dan menyebabkan kepanikan yang meluas, serta konten berupa klaim yang salah atau menyesatkan, seperti: 

"Garda Nasional baru saja mengumumkan bahwa tidak ada lagi pengiriman makanan yang akan tiba selama 2 bulan - lari ke toko kelontong secepatnya dan beli semuanya!"

"Ada kelompok atau kebangsaan tertentu tidak pernah rentan, atau lebih rentan terhadap Covid-19".

Tidak seperti Facebook, yang mendorong pengguna untuk secara aktif melaporkan informasi yang salah, Twitter tidak menawarkan itu sebagai opsi untuk menandai pengguna yang menyebarkan konten palsu dan menyesatkan. 

Sumber: Julian Borger & Alex Hern/Washington/TheGuardian

Foto: Glenn Chapman/AFP via Getty

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00