Pemimpin Negara ASEAN akan Evaluasi Krisis Myanmar

Bendera negara-negara ASEAN/Istimewa

KBRN, Jakarta: Para pemimpin negara-negara ASEAN akan mengevaluasi tentang krisis Myanmar. Pembahasan dilakukan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kamboja, November 2022 nanti.

Kepala Biro Strategis Pimpinan Kementerian Luar Negeri Achmad Rizal Purnama menjelaskan, salah satu pembahasannya terkait Lima Poin Konsensus. Yakni sejauh mana junta militer Myanmar telah melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat bersama di Jakarta April lalu.

"Akan menilai sejauh mana pelaksanaan Lima Poin Konsensus tadi," katanya dalam wawancara Pro3 RRI, Sabtu (13/8/2022). "Lalu akan diputuskan oleh para pemimpin ASEAN akan langkah selanjutnya".

Pembahasan tersebut, ditekankan Rizal, merupakan bentuk komitmen pemimpin-pemimpin ASEAN untuk menjaga keamanan negara anggota. Pembahasan semacam itu bahkan telah dilakukan sejak Februari 2021 lalu.

"Kewajiban dari seluruh negara ASEAN sebetulnya," ujarnya. "Untuk ikut membantu menyelesaikan apa yang telah terjadi di Myanmar".

Myanmar kini dikuasai militer sejak Februari 2021 lalu, dengan menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis. Militer juga menangkap Kanselir Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan beberapa tokoh.

Perebutan kekuasaan dilakukan karena militer menuduh pemerintah mencurangi pemilihan parlemen pada November 2020 lalu. Hal itu karena Partai Liga Nasional Demokrasi pimpinan Suu Kyi memperluas mayoritas parlemennya dengan mengorbankan perwakilan militer.

Sejak saat itu, aksi protes digelar oleh aktivis demokrasi. Namun, para aktivis demokrasi malah ditangkap.

Pemimpin negara-negara ASEAN pun sepakat membuat Lima Poin Konsensus terkait krisis Myanmar. Salah satu isinya meminta semua pihak menahan diri dan menghentikan kekerasan di Myanmar.

Alih-alih menaati kesepakatan yang ikut disusunnya bersama pemimpin ASEAN, militer Myanmar malah mengeksekusi mati aktivis demokrasi. Empat aktivis demokrasi dieksekusi mati oleh militer Myanmar, akhir Juli lalu.

Kekecewaan dari berbagai negara atas eksekusi mati tesebut pun terus berdatangan. Pemerintah Indonesia kemudian meminta ASEAN melakukan evaluasi atas pelaksanaan Lima Poin Konsensus. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar