13 Tahun Penyelengaraan BDF Kedepankan Inklusifitas

KBRN, Jakarta: Indonesia kembali akan menggelar Bali Democracy Forum (BDF), yang pada tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ke-14. 

Seperti tahun lalu, perhelatan BDF ke-14 akan dilakukan dengan mekanisme hybrid atau campuran akibat adanya pandemi COVID-19, pada 9 Desember di Nusa Dua, Bali. 

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik yang juga merupakan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah menyebut, tema BDF 2021 masih relevan dan merupakan keberlanjutan dari tema tahun lalu, yaitu “Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic”. 

“Situasi pandemi telah berlangsung lebih dari dua tahun. Pandemi ini memperburuk bahkan menciptakan berbagai krisis baru di hampir semua negara, diantaranya, meningkatkan ketidakadilan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, memperlebar ketimpangan dan memperburuk ketidakadilan sosial melalui diskriminasi dan eksklusivitas yang dirasakan oleh masyarakat,” ujar Teuku Faizasyah dalam konferensi Rabu (1/12/2021).

Menurut Teuku Faizasyah, pemilihan tema BDF tahun ini, didasari adanya dampak buruk yang diakibatkan pandemi COVID-19 menjadikan demokrasi mengalami berbagai tantangan.

“Pemilihan tema BDF ke-14 berangkat dari pertanyaan besar, “Apa yang bisa diberikan demokrasi untuk kemanusiaan? Apa jalan ke depan untuk memastikan demokrasi tetap efektif untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial bagi masyarakat?. negara-negara akan membagikan pengalaman terbaiknya dalam memastikan keadilan sosial dan keadilan ekonomi untuk masyarakatnya di tengah proses pemulihan dari pandemi dengan tetap menjaga nilai-nilai demokrasi,” papar Faizasyah. 

“Pembicara ahli akan memberikan pandangan profesionalnya mengenai bagaimana demokrasi mengatasi persoalan-persoalan yang muncul terkait peningkatan kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan sosial serta keadilan bagi seluruh masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang muncul akibat pandemi,” imbuhnya. 

Pelaksanaan BDF yang telah berjalan selama 13 tahun, diklaim sebagai sebuah forum yang berhasil mengedepankan inklusifitas, dalam upaya berbagi pengalaman menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dari banyak negara peserta.

“Memang tidak ada satu retensi untuk forum ini untuk kita bisa mengarahkan suatu negara untuk mengikuti model demokrasi tertentu. Justru forum ini ditujukan untuk saling berbagi pengalaman menerapkan prinsip-prinsip demokrasi di suatu negara. terlepas dari model demokrasi yang mereka anut. Kita tidak menyatakan model demokrasi suatu negara tertentu yang terbaik. Adanya pemisahan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan juga peran dari media dan penghormatan terhadap HAM dan nilai-nilai  prinsip ini yang diterapkan,” ungkap Teuku Faizasyah lagi. 

Direktur Diplomasi Publik Yusron B. Ambary menyatakan, penyelenggaraan BDF ke-14 kali ini, Indonesia turut mempromosikan nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila ke hadapan para peserta dunia. 

“Ada tiga tema yang diangkat dalam BDF itu juga merupakan tema-tema dasar yang diangkat dalam sila-sila di Pancasila, yaitu sila kedua yang mencerminkan Indonesia memiliki kemanusiaan. Kemudian, sila keempat adalah refleksi dari demokrasi serta sila kelima menjunjung tinggi keadilan sosial,” kata Yusron. 

Sebanyak 50 perwakilan negara dan organisasi internasional diundang untuk menghadiri BDF ke-14 secara fisik, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. 

Sebagian besar adalah perwakilan negara-negara Asia Pasifik, yang merupakan kawasan esensial bagi penyelenggaraan BDF. 

Tidak seperti pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pada BDF ke-14 kali ini pemerintah Indonesia tidak mengundang Myanmar dan Sudan. 

Kementerian Luar Negeri RI menyatakan, hal itu dikarenakan belum adanya pemerintahan definitif di Myanmar. 

Meski, bukan negara demokrasi, namun Myanmar dan Sudan sebelumnya aktif mengirimkan perwakilannya untuk menghadiri forum yang digelar pertama kalinya pada 2018 itu. (Foto : SS Retno Mandasari)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar