Peluang Kerja Sama RI-Jepang di Kepemimpinan Kishida

Fumio Kishida resmi terpilih sebagai Perdana Menteri (PM) Jepang yang baru. PM Kishida menekankan, penanganan pandemi COVID-19 merupakan prioritas utama yang dijalankan oleh administrasinya. (Dok. Istimewa)

KBRN, Jakarta: Berhasil memperoleh 257 suara dan mengalahkan Menteri Vaksin Taro Kono yang memperoleh 170 suara, Fumio Kishida resmi terpilih sebagai Perdana Menteri (PM) Jepang yang baru.

PM Kishida menekankan, penanganan pandemi COVID-19 sebagai prioritas utama yang dijalankan oleh administrasinya.

Kishida memastikan, hal itu termasuk mempertimbangkan pembayaran tunai untuk mereka yang paling terdampak pandemi dan mereka yang rentan. Seperti, perempuan, pekerja tidak tetap dan mahasiswa.

“Saya telah membentuk kabinet baru melalui koalisi Partai Demokrat Liberal dan Partai Komeito dan saya akan melakukan yang terbaik untuk dapat menjalankan tugas. Di adminstrasi saya, kami akan menjadikan penanggulangan virus corona sebagai prioritas mendesak dan utama dan mengambil semua cara yang mungkin (untuk mengatasi masalah ini),” ujar Kishida ketika menyampaikan pidato perdananya, dikutip RRI.co.id, Senin (4/10/2021).  

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Bandung Teuku Rezasyah menilai, Jepang dan Indonesia berpeluang untuk bekerja sama dalam upaya pengembangan vaksin COVID-19.

“Mudah-mudahan begitu (rencana mengembangkan vaksin bersama), karena ketergantungan kita kepada salah satu sumber itu tidak baik. Semoga Jepang bisa menyambut baik harapan Indonesia tersebut. Join production, join research, pelatihan S2 S3 di bidang-bidang kesehatan, jadi hal-hal seperti ini yang masuk dalam kategori“health diplomacy”,” ujar Rezasyah di Jakarta, ketika dihubungi RRI.co.id, Senin (11/10/2021).

Pemerintah Jepang sepakat untuk memberikan 2,1 juta dosis vaksin kepada Indonesia yang akan dikirimkan dalam dua tahap.

Di sisi lain Rezasyah berpandangan, mengenai posisi Tiongkok yang merupakan mitra Indonesia dalam pengadaan vaksin COVID-19, memiliki permasalahan khusus dengan Jepang terkait sengketa wilayah.

“Karena, kita selama inikan dekatnya sama China, padahal sudah banyak komitmen yang kita buat dengan Amerika, UE, Jepang, Rusia, Korsel, tidak secepat dengan China. Saya pikir PM Jepang yang baru ini mengerti semoga memanfaatkan momentum ini untuk segera mempercepat kerja sama di bidang ksehatan dengan Indonesia. Karena bagaimanapun Jepang memiliki kepentingan jangka panjang dengan Indonesia,” tuturnya menambahkan.

Sehingga, menurut Dosen Hubungan Internasional ini, konflik antara Jepang dengan Tiongkok di wilayah Laut China Timur, diharapkan tidak akan berdampak kepada stabilitas dalam negeri Indonesia.

“Kalau kita lihat secara geopolitik Laut China Selatan dan Laut China Timur itu berhubungan secara sistemik. Berhubungan secara geo ekonomi, geo politik dan geo strategi. Saya pikir Jepang akan sangat menyambut baik ide-ide dari Indonesia. Tapi, kita juga berpikir jangan sampai sengketa dia dengan China merambat ke sini (Indonesia-red),” terang Rezasyah.

Namun, di luar permasalahan antara Jepang dan Tiongkok, Rezasyah menyebut, Jepang berpotensi besar akan bekerja sama dengan Indonesia di sektor pertahanan maritim di kawasan.

“Kemungkinan besar Jepang membantu Indonesia di sektor perkapalan, kerja sama maritim. Persis seperti yang Jepang sudah lakukan ke Filipina dan Viet Nam,” ungkapnya.

PM Fumio Kishida dijadwalkan akan menyampaikan pidato perdana di parlemen pada 19 Oktober dan akan menggelar pemilu pada 31 Oktober mendatang.

Mantan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan tersebut, merupakan PM ke 100 Jepang. (Miechell Octovy Koagouw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00