Indonesia Jawab Pernyataan Vanuatu Soal Status Papua

Sekretaris Ketiga Perutusan Tetap RI (PTRI) New York, Sindy Nur Fitri (SS/Retno Mandasari)

KBRN, Jakarta: Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) pada sesi Debat Umum, kembali dimanfaatkan Vanuatu untuk menyinggung situasi Papua dan Papua Barat.

Untuk kedua kalinya, di forum Tingkat Tinggi itu, Perdana Menteri Bob Loughman menyampaikan pandangannya mengenai Papua Barat.

Loughman menilai, Papua Barat merupakan salah satu kawasan yang masih berjuang untuk menentukan nasib sendiri.

“Di wilayah saya Kaledonia Baru, Polinesia Prancis dan Papua Barat, masih berjuang untuk penentuan nasib sendiri,” ujar Loughman dalam pidato yang disampaikan melalui rekaman video, pada sesi Debat Umum, seperti dikutip RRI.co.id, Sabtu (25/09/2021).

Indonesia pun menggunakan Right of Reply (Hak Jawab) dalam menanggapi pernyataan Vanuatu, melalui Sekretaris Ketiga Perutusan Tetap RI (PTRI) New York, Sindy Nur Fitri.

Indonesia menegaskan, Vanuatu terus-menerus menggunakan SMU PBB untuk mengusik kedaulatan dan menuduh Indonesia atas sesuatu yang tidak berdasar.

“Tuduhan tersebut menciptakan harapan palsu dan kosong, serta hanya memicu konflik yang sedihnya mengorbankan banyak nyawa tak berdosa,” ujar Sindy Nur Fitri yang hadir langsung di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Sabtu (25/09/2021).

Diplomat perempuan itu turut menyebut Vanuatu berupaya mengesankan dunia seolah-olah peduli terhadap berbagai isu HAM, meski pada kenyataannya HAM versi mereka diputar-balikkan dan sama sekali tidak menghiraukan tindakan keji yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata.

“Vanuatu secara sengaja menutup mata ketika kelompok kriminal separatis bersenjata ini membunuh para perawat, tenaga kesehatan, guru, pekerja konstruksi dan aparat penegak hukum. Mereka adalah orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk masyarakat Papua. Ketika ada sejumlah pekerja konstruksi yang dibunuh secara brutal, mengapa Vanuatu memilih untuk diam?,” papar Sindy.

“Kenyataannya, Vanuatu justru membela separatisme dengan kedok keprihatinan HAM yang dibuat-buat. Apakah ini pemahaman Vanuatu mengenai HAM?,” sambungnya.

Dikatakan Sindy, sikap Vanuatu yang terus menerus mempertanyakan status Papua sebagai bagian yang utuh dari Indonesia, telah melanggar tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB.

“Dan, bertentangan dengan Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antar Negara. Kita tidak boleh membiarkan penghinaan terhadap Piagam PBB semacam ini terus dilakukan di forum ini,” ucapnya lagi.

Di hadapan para peserta forum, Sindy menyatakan, sebagai negara pluralistik, Indonesia terus berupaya memenuhi komitmen untuk mempromosikan dan melindungi HAM.

“Indonesia adalah negara pluralistik dengan semangat demokrasi, menghormati penegakan hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, dan keadilan sosial dan kami terus berupaya memenuhi komitmen untuk mempromosikan dan melindungi HAM,” kata Sindy.

Vanuatu kerap memanfaatkan SMU PBB untuk mempertanyakan status Papua dan Papua Barat dari NKRI.

Dalam sebuah keterangan tertulis pada 2019 lalu, Kantor Perutusan Tetap RI untuk Markas PBB di Jenewa, Swiss (PTRI Jenewa) menanggapi langkah Vanuatu dengan menyebutnya sebagai upaya untuk mempolitisasi isu HAM di Papua.

Sedangkan, status final Papua bergabung dengan NKRI adalah berdasarkan New York Agreement 1962, The Act of Free Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1968 dan resolusi PBB 2504. (Miechell Octovy Koagouw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00