Sikap Ebrahim Raisi Terhadap Musuh dan Sekutu

KBRN, Jakarta: Rakyat Iran kini resmi memiliki presiden baru dari hasil pemilu yang dihelat Jumat (18/6/2021), dengan Ebrahim Raisi yang berhasil memenangkan hampir 62% suara. 

Ketua Mahkamah Agung Iran itu mendapatkan dukungan dari Pemimpin Spiritual Tertinggi Ali Khamenei ketika maju sebagai kandidat Presiden Iran. 

Kebijakan politik luar negeri Iran di bawah kepemimpinan Raisi, juga menjadi sorotan dunia. Terlebih, pria berusia 60 tahun itu dikenal sebagai kandidat dari kelompok konservatif.

Pakar Timur Tengah dari Universitas Brawijaya Malang Yusli Effendy menilai, kebijakan Iran atas hubungan terhadap Amerika Serikat dan Israel akan menjadi sangat keras di bawah kepemimpinan Raisi.

"Terbaca dari fraksinya dari kelompok konservatif, itu hubungan dengan Israel hubungan dengan Amerika Serikat makin akan keras, semakin akan tegang, intens. Jadi, kayak ini akan kembali ke jamannya Ahmadinejad (presiden Iran 2005 - 2013-red) yang makin tegang antara Amerika Serikat ataupun Iran dengan Israel," ucap Yusli ketika dihubungi RRI.co.id, Senin (21/6/2021).

Secara khusus sikap Iran terhadap Israel yang saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri baru Naftali Bennet, dipastikan akan semakin keras dan konfrontatif.

"Naftali Bennett itu garis keras dan religius, dia bilang sempat membunuh orang-orang Arab dan dia merasa tidak berdosa dengan itu. Dia maksimalis ingin menghapus Palestina, tidak mengakui Palestina di peta. Raisi  juga berseberangan, juga dia tidak mengakui Israel, semakin gencar juga. Jadi, dua-duanya itu akan semakin konfrontatif satu sama lain, keras ketemu keras," ujar Yusli. 

Meski tampaknya keras terhadap AS dan Israel, namun Yusli memprediksikan Raisi akan memperkuat hubungan dengan para sekutu di kawasan.

"Tapi, kalau dari (kebijakan-red) luar negeri dia akan tetap akan membangun aliansi dengan sekutu Iran di kawasan seperti terutama di daerah teluk, seperti Qatar, Kuwait. Itu bisa dibaca dengan pernyataan-pernyataan karena Amerika Serikat menyatakan keberatan tidak setuju, tidak menyukai dia kepilih. Israel juga tidak suka. Sementara, sekutu yang terdekat itu menyatakan selamat seperti Kuwait, Qatar, Rusia serta Pakistan," papar Yusli lagi.

Disisi lain Yusli menyebut, untuk melunakkan karakter keras Raisi dalam kepemimpinannya terutama terkait Israel, diperlukan peran pihak ketiga yang terlibat dalam Kesepakatan Nuklir Iran (JCPOA) misalnya.

"Yang dibutuhkan adalah mediator. Amerika sudah tidak bisa, negara super power lainnya paling tidak yang bisa menenangkan bisa memainkan negosiasi soal nuklir. Ini kan Iran makin mengkhawatirkan karena sejak lepas dari JCPOA, menaikkan pengayaan uraniumnya sampai 63%, ini bisa diturunkan lagi dengan konvensi-konvensi. Bagaimana soal sanksi yang diangkat, yang dibuka lagi. Bahkan, semakin tegang nuklir karena semakin tinggi, pemimpinnya keras. Israel juga keras. Tinggal kemudian bgaimana pihak ketiga, enam negara besar lainnya bisa memainkan negosiasi agar tidak semakin tegang dan mengeras satu sama lain dan menciptakan instabilitas di kawasan," terang Yusli.

Terpilihnya Ebrahim Raisi sebagai Presiden Iran yang baru, langsung ditanggapi Perdana Menteri Israel Naftali Bennett, yang dengan lantang menjuluki Raisi sebagai "pembunuh massal".

"Saya akan mengatakan kesempatan terakhir bagi kekuatan dunia untuk bangun sebelum kembali ke perjanjian nuklir dan untuk memahami dengan siapa mereka melakukan bisnis, orang ini adalah pembunuh massal. Sebuah rezim algojo brutal tidak boleh diizinkan memiliki senjata pemusnah massal, yang memungkinkannya untuk tidak membunuh ribuan tetapi jutaan orang. Dan, posisi Israel tidak akan berubah dalam hal ini," ucap Bennett dalam pernyataan pers, Minggu (20/6/2021).

Minggu (20/6/2021) para diplomat senior dari Tiongkok, Jerman, Prancis, Rusia dan Inggris, mengadakan pertemuan di sebuah hotel di Ibu Kota Austria untuk pertemuan terakhir perundingan putaran keenam di Wina.  

Dilansir CNBC Wakil menteri luar negeri Iran untuk urusan politik Seyyed Abbas Araghci mengatakan, hampir semua dokumen perjanjian JCPOA telah siap dinegosiasikan dan para diplomat yang terlibat akan segera kembali ke negara asal, tidak hanya untuk konsultasi lebih lanjut dengan pemerintah mereka tetapi juga untuk pengambilan keputusan akhir.

Senin (21/6/2021) Ebrahim Raisi menyampaikan pidato pertamanya sejak terpilih menggantikan Presiden Hassan Rouhani yang telah menjabat dua periode.

Dilansir Associated Press secara terbuka Raisi menyebut menolak kemungkinan bertemu dengan Presiden Joe Biden atau merundingkan program rudal balistik Teheran dan mendukung milisi regional.

Komentar Raisi itu menjadi perhatian dunia, sebab perundingan dalam Kesepakatan Nuklir Iran (JCPOA) sempat terhenti pada 2018 karena AS menarik diri saat kepemimpinan Donald Trump yang kemudian diikuti oleh Iran.

Terpilihnya Ebrahim Raisi pada pemilu pekan lalu, turut memunculkan kritik yang ditujukan banyak orang dan kelompok HAM terhadapnya.

Sebagaimana dilansir BBC Raisi diduga memiliki peran dalam eksekusi massal tahanan politik pada 1988 dan dia disebut telah menjadi bagian dari "komite kematian" ketika itu dia berusia 27 tahun. 

Amnesty Internasional mengatakan dia merupakan salah satu dari empat hakim yang mengawasi hukuman mati rahasia untuk sekitar 5.000 tahanan di penjara dekat Teheran. (Foto : Istimewa) 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00