Perlu Pulau Kosong Suaka

Sejumlah pengungsi asal Afghanistan berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (11//11/2021). Mereka menuntut kejelasannya untuk berangkat ke negara ketiga setelah selama 11 tahun tinggal di pengungsian. (ANTARA)
foto
Penulis: Tjuk Suwarsono

Suka tak suka, menampung para pengungsi mendatangkan banyak masalah. Para calon pengungsi dan pencari suaka berbondong masuk Indonesia dari  Timur Tengah dan Afrika karena ingin ke kantor UNHCR. Kantor UNHCR Jakarta bertugas memverifikasi apakah pengungsi bisa diterima di negara ketiga.

Proses ini memakan waktu lama, berbulan-bulan hingga tahunan. Tugas UNHCR adalah mencari negara ketiga yang menerima pengungsi. Sementara negara penampung seperti Australia, negara-negara Eropa, bahkan Amerika Serikat sudah sangat membatasi jumlah pencari suaka. Akibatnya,  terjadi penumpukan pengungsi dan diprediksi akan terus bertambah.

Dalam menghadapi masalah ini pemerintah pusat tidak seharusnya membebani pemerintah daerah, karena daerah punya banyak keterbatasan. Tidak seharusnya anggaran Pemda justru digunakan untuk para pengungsi. Mereka tidak produktif dan justru menjadi beban.

Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, kepada Medcom.id. berpendapat  langkah konkret dalam waktu dekat adalah, pemerintah pusat harus mencarikan pulau kosong untuk UNHCR, agar badan PBB tersebut dapat memproses para calon pengungsi. Pulau ini berfungsi seperti Pulau Galang di zaman kapal perahu asal Vietnam. Infrastuktur pulau ini harus dibiayai oleh UNHCR dan masyarakat internasional.  Selanjutnya, pemerintah pusat harus meminta UNHCR dalam waktu tertentu untuk mengalihkan kegiatannya keluar dari Indonesia.

Ketika pengungsi meninggalkan negara asal atau tempat tinggalnya, mereka meninggalkan hidup, rumah, kepemilikan dan keluarganya. Mereka tidak dapat dilindungi oleh negara asalnya karena telah pergi. Karena itu, perlindungan dan bantuan kepada mereka menjadi tanggung jawab komunitas internasional. UNHCR bersama dengan para mitranya mempromosikan aktivitas perlindungan dan program bantuan untuk memastikan kebutuhan pengungsi  terpenuhi selama mereka menantikan solusi.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Urusan Pengungsi (UNHCR) menyebut Indonesia teladan bagi negara lain. Indonesia memiliki Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Aturan itu memungkinkan pemerintah daerah (pemda) membantu pengungsi. Pemda bisa berkoordinasi dengan UNHCR mengidentifikasi masalah dan mencari solusi terkait pengungsi. "Ini contoh bagi negara lain yang tidak punya regulasi ini," kata representatif UNHCR di Indonesia Thomas Vargas di Jakarta.

Komitmen jelas terlihat ketika Pemda Jakarta aktif membantu pengungsi. Dia akan terus mendorong pemerintah negara lain mengikuti langkah Indonesia. Sebanyak 1.100 pencari suaka yang terdata dipindahkan dari trotoar Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ke eks Kodim Kalideres, Jakarta Barat. Mayoritas mereka berasal dari Afghanistan, Somalia, Sudan, Pakistan, dan Yaman. 

Mayoritas dari Afghanistan

Berdasarkan laporan Lembar Fakta Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) edisi April-Mei-Juni 2021, saat ini ada 13.416 jiwa pengungsi di Indonesia yang terdaftar oleh UNHCR. Sebagian besar dari mereka merupakan pengungsi Afghanistan dengan proporsi 56 persen atau sebanyak 7.490 jiwa.

Di lingkup Asia-Pasifik, Indonesia menjadi negara penerima pengungsi Afghanistan terbanyak keempat. Ada 5 negara Asia yang kedatangan pengungsi Afghanistan dalam jumlah besar, yakni Pakistan, Iran, India, Indonesia, dan Malaysia. Disebutkan 90 persen jumlah pengungsi Afghanistan di seluruh dunia ditampung di Pakistan dan Iran, yang berbatasan wilayah dengan Afghanistan.

Jumlah yang dipublikasikan UNHCR itu hanya mencakup pengungsi yang telah menerima kartu registrasi pengungsi. Masih banyak lagi pengungsi yang belum teregistrasi. Misalnya di Iran, dilaporkan masih ada sekitar 2,1 juta pengungsi Afghanistan yang bahkan belum mempunyai dokumen sama sekali seperti paspor dan visa. Secara keseluruhan ada 3,46 juta pengungsi Afghanistan di Iran per Juni 2021.

Indonesia sampai saat ini masih belum menandatangani Konvensi PBB Tahun 1951 tentang Status Pengungsi atau Protokol 1967. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban pemerintah untuk menanggung hidup para pengungsi. Selama ini penanganan pengungsi luar negeri melibatkan UNHCR dan sejumlah lembaga negara seperti diatur dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Bukan Negara Tujuan

Indonesia bukan negara tujuan para pengungsi, melainkan hanya sebagai negara transit. Para pengungsi datang ke perwakilan UNHCR di Indonesia untuk selanjutnya mengurus status mereka sebagai pencari suaka. Setelah itu mereka tinggal sementara di Indonesia sambil menanti negara pemberi suaka menerima mereka.

Penantian para pengungsi lantas menjadi masalah karena proses itu tidak sebentar, belum lagi jika kebijakan penerimaan pengungsi di negara pemberi suaka diperketat. Di sisi lain, para pengungsi tidak punya hak untuk bekerja di negara penampungan, padahal biaya tabungan mereka pun perlahan terkuras. Akibatnya mereka harus bertahan hidup dengan seadanya. Mereka juga tidak dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.

Pada April 2021, BBC melaporkan ada 13 pengungsi Afghanistan yang bunuh diri selama tinggal sementara di Indonesia. Mereka telah menanti bertahun-tahun untuk mendapatkan negara tujuan permanen. Afghanistan merupakan negara dengan tingkat perdamaian terendah dalam 4 tahun terakhir menurut data Indeks Perdamaian Dunia (GPI). Bahkan sejak 2010, Afghanistan selalu berada di 3 besar negara dengan tingkat perdamaian terendah. Selain itu, negara itu mendapat predikat negara dengan dampak terorisme terparah pada tahun 2018 dan 2019 berdasarkan laporan Indeks Terorisme Global.

Segera Berikan Kepastian

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mendesak kantor Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) agar memberi kepastian terhadap nasib para pengungsi asal Afghanistan yang ada di Indonesia. Mereka hanya tinggal sementara di Indonesia sebelum ditempatkan di negara ketiga (resettlement).

"Pengungsi Afghanistan perlu diberikan kepastian statusnya oleh UNHCR Indonesia karena sudah berada di negara ini cukup lama," kata Herry kepada Republika.co.id. Baiknya warga Afghanistan maupun UNHCR harus kooperatif dan secepatnya mengambil sikap. Ia berharap pemerintah Indonesia tak mendiamkan situasi ini berlarut-larut karena menyangkut kehidupan para pengungsi. Selain  aktif berkomunikasi guna menemukan jalan keluar, penting juga peran pemerintah untuk memberikan win-win solution terutama bisa mendorong UNHCR mempercepat pengadaan negara tujuan.

Indonesia bisa meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai pengungsi internasional dan pencari suaka. Dasarnya karena Indonesia adalah negara keempat terbanyak menerima pengungsi di asia-pasifik.  Selama bertahun-tahun tinggal sementara di Indonesia,  pengungsi asal Afghanistan merasa stres. Dikabarkan sudah 14 orang rekan senegaranya yang memilih bunuh diri di Indonesia. Mereka stres tak kunjung ditempatkan ke negara ketiga. Mereka tinggal di sini selama 8 - 10 tahun.

Penulis : Tjuk Suwarsono

Editor : Widhie Kurniawan

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar