Pelita Air Gantikan Garuda?

(Garuda Indonesia)
foto
Penulis: Tjuk Suwarsono

Terbetik kabar bila proses negosiasi utang-utang Garuda gagal, dan Garuda dinyatakan bangkrut, maka Pemerintah menyiapkan PT Pelita Air Service (PAS) sebagai penggantinya. Mungkinkah ini?

Pelita Air diyakini akan segera menjadi penerbangan komersial berjadwal  dan sudah sudah mendapatkan sertifikasi untuk untuk izin usaha penerbangan komersial.

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto, menjelaskan sertifikat Standar PT PAS sudah diterbitkan oleh OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) melalui Kementerian Investasi pada 19 Oktober lalu. Penerbitan itu juga sudah melalui izin dan rekomendasi dari Kementerian Perhubungan. Saat ini PT PAS sudah mempunyai izin usaha angkutan udara dalam negeri/domestik," kata Novie kepada CNBC Indonesia

Namun belum selesai di situ maskapai ini masih harus mengurus izin lainnya, seperti sertifikat AOC (Air Operator Certificate) izin terbang. Novie mengatakan untuk menyelenggarakan operasi PT PAS selanjutnya harus mengurus sertifikat AOC dan penetapan pelaksanaan rute penerbangan.

Pelita Air merupakan anak usaha Pertamina yang bergerak pada bidang penerbangan sewa atau charter. Baik untuk keperluan cargo, tamu VIP, evakuasi medis, hingga operasi seismik. Pada tahun 2000 Pelita air sempat menjadi maskapai penerbangan komersial, namun kurang berhasil. Hingga pada tahun 2005 memutuskan pada penerbangan logistik dan charter.

Kini PT PAS ramai diperbincangkan karena digadang-gadang menjadi pengganti maskapai flagship Indonesia PT Garuda Indonesia yang terkena masalah lilitan hutang. Namun pemerintah belum berani menegaskan opsi ini menjadi langkah penyelamatan Garuda."Soal opsi mengenai Pelita itu nanti lah ya. Yang utama sebenarnya adalah kita sekarang ini berusaha terus berjuang dan untuk bisa bernegosiasi dengan para lessor, pihak-pihak yang memiliki piutang dengan Garuda itu yang utama dan opsi itu yang pertama ya, kita dahulukan," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

Dirut Baru Pelita Air

PT Pertamina (Persero) mewakili pemegang saham PT Pelita Air Service mengumumkan perombakan direksi maskapai tersebut yang dilakukan pada 1 Oktober 2021. Dalam siaran persnya, Direktur SDM PT Pertamina (Persero) Erry Sugiharto mengungkapkan, Albert menempati posisi Direktur Utama Pelita Air yang kosong hampir dua tahun. Mantan CEO Citilink Indonesia Albert Burhan ditunjuk sebagai Direktur Utama (Dirut) Pelita Air.

Sebelum ini Albert pernah menjabat sebagai CFO dan CEO Citilink Indonesia, lalu bergabung kembali di Garuda Indonesia, dan terakhir menjabat sebagai CEO PT Aero Jasa Cargo, anak perusahaan Garuda di bidang logistik. Selain Albert, pemegang saham Pelita Air juga mengangkat Muhammad Shabran Fauzani sebagai Direktur Keuangan dan Umum. Shabran menggantikan posisi Muhammad Priadi.

Shabran terakhir menjabat sebagai VP Financing PT Pertamina (Persero). Sebelumnya ia juga sempat menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM PT Patra Jasa yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Erry Sugiharto menyampaikan ucapan terima kasih kepada Muhammad Priadi selama menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Umum Pelita Air. Pelita Air dapat bisa lari kencang karena akan mulai memasuki penerbangan niaga berjadwal, sebagai salah satu maskapai penerbangan nasional. Erry juga meminta agar direksi baru Pelita Air menjaga komitmen dan integritas dalam menjalankan tugas.

Pemerintah menyiapkan Pelita Air. Tujuannya, bila restrukturisasi dan negosiasi Garuda Indonesia tak berhasil dilakukan, pemerintah bisa membesarkan Pelita Air sebagai maskapai yang melayani penerbangan berjadwal. "Pemerintah itu kan juga punya tanggung jawab yang lain, artinya bila ini enggak berhasil (restrukturisasi),  maka pemerintah lewat Pertamina akan manfaatkan dan membesarkan Pelita.

Bila nantinya proses restrukturisasi berhasil dan Garuda Indonesia kembali sehat sebagai maskapai flag carrier, pengoperasian Pelita Air selanjutnya bergantung pada keputusan pemerintah. Bisa saja  Pelita Air kembali melayani penerbangan carter atau tetap melayani penerbangan berjadwal.  Jadi langkah mempersiapkan Pelita Air masuk ke penerbangan berjadwal tidak akan memengaruhi proses restrukturisasi Garuda Indonesia.

Dirut Garuda sendiri terkait isu Garuda Indonesia akan digantikan dengan PT Pelita Air Service,  mengakui  pemerintah tengah menyiapkan Pelita Air masuk ke penerbangan berjadwal. Namun hal itu bukan berarti ada rencana untuk memailitkan Garuda Indonesia dan menggantinya dengan maskapai lain. Garuda Indonesia memang tengah menghadapi situasi sulit karena menumpuknya utang.  "Upaya ini yang dilakukan setiap hari, 24 jam oleh manajemen, pemegang saham, komisaris dengan para advisor kami. Jadi jangan dibilang bahwa ada opsi memailitkan atau mengganti (dengan maskapai lain)," ujar Irfan. Keberhasilan restrukturisasi yang dilakukan tentu bergantung pada keputusan banyak pihak, sebab proses ini melibatkan banyak pihak mulai dari lender, lessor, hingga pemegang sukuk global.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara terkait opsi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan diganti oleh PT Pelita Air Service (PAS), sebagai maskapai berjadwal nasional. Saat ini pemerintah memprioritaskan untuk menyelamatkan Garuda Indonesia sebisa mungkin lewat negosiasi dengan para lessor atau perusahaan penyewa pesawat. "Soal opsi mengenai Pelita itu nanti lah ya, yang utama sebenarnya adalah kita sekarang berusaha, terus berjuang untuk bisa bernegosiasi dengan pihak-pihak yang memiliki piutang dengan Garuda," ungkapnya.

 

Suntikan Modal ke BUMN

Delapan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipastikan mendapatkan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan nilai total Rp 52 triliun. Angka itu terdiri dari PMN BUMN tahun 2021 sebesar Rp 35,1 triliun dan PMN tambahan sebanyak Rp 16,9 triliun. Tidak disebutkan suntikan untuk Garuda.

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, PNM tersebut mayoritas diberikan untuk perusahaan-perusahaan plat merah yang melaksanakan penugasan dari pemerintah seperti pembangunan jalan tol, hingga untuk restrukturisasi polis nasabah Asuransi Jiwa Sraya.  PMN itu diberikan kepada, pertama, IFG (Indonesia Financial Group) atau PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dengan nilai Rp 20 triliun. Ini bagian dari restrukturisasi Jiwasraya, yang sudah mencapai 97 persen. ‘’Jadi para nasabah yang selama ini terkatung-katung bisa diselesaikan," kata Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Kontan.

Kedua, PT Hutama Karya diberikan PMN sebesar Rp 6,2 triliun. Modal negara tersebut dipakai untuk mendukung pembangunan Jalan Tol Lintas Sumatera. Karena itu tol Sumatra terus dilaksanakan, dan HK mendapat dukungan. Ketiga, PT Pelindo III (Persero) dengan nilai PMN Rp 1,2 triliun untuk penugasan pembangunan Pelabuhan Benoa di Bali dan mendorong pengembangan Bali Maritim Tourism Hub. Kelak kapal-kapal persiar bisa merapat ke Bali secara langsung.

Keempat, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC),  diberikan sebesar Rp 470 miliar untuk penugasan pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kegiatan ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo. Kelima, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) yang mendapatkan PMN sebesar Rp 977 miliar. Ini digunakan untuk mendukung pembangunan kawasan industri Batang.

Keenam, industri kapal PT PAL (Persero) dengan PMN sebanyak Rp 1,26 triliun untuk menjalankan penugasan dalam hal penguasaan teknologi pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan kapal selam. Ketujuh, PT PLN (Persero) yang mendapatkan PMN sebesar Rp 5 triliun untuk pembangunan transmisi, gardu induk dan distribusi listrik masuk desa. Selain PMN dengan nilai total Rp 35,1 triliun tersebut, ada juga PMN tambahan sesuai dengan KMK No.298 Tahun 2021.

PMN tambahan berjumlah Rp 16,9 triliun yang diberikan kepada Hutama Karya dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Hutama mendapatkan Rp 9 triliun sebagai tambahan dukungan pembangunan jalan tol Trans Sumatra. Kedelapan yang mendapatkan PMN adalah Waskita Karya dengan PMN senilai Rp 7,9 triliun.  PMN untuk Waskita Karya digunakan sebagai penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi serta untuk modal kerja dan investasi jalan tol. Selain restrukturisasi, ada pula rights issue karena ini perusahaan publik. Ada bagian penugasan (Waskita) yang sebelumnya sudah selesaikan pembangunan Tol Jawa

Perumnas Juga Disuntik

Selain PMN yang diberikan untuk tahun 2021, pemerintah juga berencana untuk memberikan PMN Tunai tahun 2022 kepada lima BUMN. Rencana alokasi PMN untuk klaster infrastruktur mencapai total Rp 42,9 triliun. Berikut rencana suntikan modal negara ke perusahaan BUMN tahun 2022: Perumnas sebesar Rp 1,57 triliun, yang akan dipakai untuk memperbaiki struktur permodalan melanjutkan program pengadaan Satu Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. PT PLN (Persero) senilai Rp 5 triliun untuk pembangunan infrastruktur berupa transmisi, gardu induk dan distribusi listrik desa.

 Hutama Karya dengan nilai PMN yang direncanakan sebesar Rp 23,85 triliun + Rp 7,5 triliun. Dana tersebut untuk penyelesaian konstruksi 8 ruas jalan tol Trans Sumatera dengan target tambahan panjang 162 kilometer Waskita Karya senilai Rp 3 triliun, untuk penyelesaian ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi. Adhi Karya senilai Rp 1,98 triliun untuk pembangunan jalan tol Solo-Yogya-Kulonprogo dan Yogyakarta Bawen serta SPAM Regional Karian-Serpong.

Penulis : Tjuk Suwarsono

Editor : Widhie Kurniawan

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00