Mafia Sewa dan ‘Moral Hazard’

(Garuda Indonesia)
foto
Penulis: Tjuk Suwarsono

Skandal keuangan Garuda selalu berkisar pada alasan mahalnya sewa pesawat. Mengapa harga sewa itu selalu di atas kewajaran pasar? Mengapa tidak sejak awal kejanggalan ini dideteksi Pemerintah? Kini setelah utang Garuda menumpuk, barulah semua pihak tersadar. Jangan-jangan memang ada praktik mafia sewa pesawat di balik itu.

Garuda Indonesia juga beberapa kali telah digugat investor karena terlambat membayar utang.

Pada 9 Juli 2021, PT My Indo Airlines menggugat Garuda di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Yang terbaru, Garuda kembali terancam dipailitkan akibat permohonan PKPU oleh PT Mitra Buana Korporindo pada 22 Oktober 2021.

Apa yang sebenarnya terjadi? Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengungkapkan, dampak pandemi membuat kondisi industri penerbangan mengalami krisis. Ini disebabkan larangan ataupun imbauan untuk masyarakat tidak bepergian. "Industri penerbangan itu adalah industri yang berinteraksi langsung dengan manusia. Dan hari ini sebenarnya tidak ada masalah apapun dengan industri penerbangan ini. Tapi yang jadi masalah adalah anxiety to travel. Keengganan orang untuk terbang. Padahal berapa bulan sebelumnya orang punya begitu banyak rencana untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain," kata Irfan. Kunci pulihnya industri penerbangan, katanya adalah pulihnya keinginan orang untuk kembali bepergian menggunakan pesawat terbang. Selamatnya perusahaan maskapai seperti Garuda berbasis pada keinginan orang terbang.

Ada Mafia Sewa?

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu berkata lain. Masalah yang  menimpa Garuda Indonesia bukan hal baru. Dari masa ke masa permasalahannya masih sama, yakni harga sewa pesawat dari lessor, membuat beban keuangan tertekan. Ini sudah mencuat sejak zaman Pemerintahan Gus Dur. Kemudian berlanjut di era Pemerintahan Megawati.

"Garuda sebenarnya berkali-kali menghadapi hal seperti ini dan selalu biang keroknya adalah penyewaan pesawat. Sudah diperbaiki pada saat Presiden Gus Dur terus rusak lagi pada saat Pemerintahan Megawati 2003-2004. Jadi kita memang harus menduga bahwa ada ada mafia penyewaan pesawat ke Indonesia kita harus mulai curiga," sambung Said Didu.

Melihat permasalahan terus terjadi, akhirnya Kementerian BUMN ikut campur tangan. Pilihannya saat itu hanya ada dua. Bangkrut atau dihidupkan. Saat itu diambil keputusan bahwa Garuda butuh suntikan modal ‘hanya’ sekitar Rp 2 triliun. Pemerintah saat itu menyanggupi dengan syarat Garuda Indonesia harus memperbaiki manajemen hingga bisnisnya. Said pun meminta agar Garuda Indonesia berhenti hidup mewah. Kemudian memindahkan Kantor Pusat Garuda Indonesia yang tadinya di Merdeka Selatan menjadi di Cengkareng.

Setelah permintaan itu dipenuhi semua oleh Perseroan, akhirnya Garuda Indonesia mendapatkan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun. Serta merelakan kantor lamanya di Jakarta untuk dijual. Sejak saat itu kondisi Garuda Indonesia perlahan bisa bangkit. Puncaknya, pada 2012, Perseroan berhasil membukukan laba mencapai Rp 1,5 triliun. Jadi pinjaman Pemerintah yang dikeluarkan sudah kembali dalam satu tahun.

Akibat Moral Hazard

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK mendorong DPR RI membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani masalah di PT Garuda Indonesia. Dengan Pansus ini diharapkan membuka segala bentuk pelanggaran di Garuda yang tengah merugi. Amin mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi menyeluruh. Bila ada para pelaku yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

‘’Garuda terancam pailit akibat dikhianati pihak yang bernafsu memperkaya diri. Kita menyaksikan satu simbol kebanggaan bangsa ini telah dicederai dan dikhianati," ujarnya. Ancaman pailit itu bukan hanya akibat pandemi Covid-19, namun moral hazard manajemen Garuda selama bertahun-tahun.

Tindakan moral hazard tersebut adalah penggelembungan jumlah pesawat yang disewa 142 unit yang sebetulnya kebutuhan rilnya hanya 41 unit. Penggelembungan harga sewa USD 1,4 juta per bulan dari harga wajar USD 750 ribu per bulan dan juga pemborosan keuangan perusahaan untuk melayani gaya hidup mewah para direksi dan komisaris, tegasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendukung segera mengambil langkah cepat, efektif, dan tepat sasaran untuk menyelamatkan Garuda. Ia mempersilakan para anggota DPR untuk mengambil langkah yang paling efektif dengan mekanisme di parlemen. Mekanisme di DPR sangat banyak. Saya persilakan kepada seluruh anggota untuk membuat langkah-langkah yang paling efektif. Bisa Komisi VI, bisa pansus, bisa juga panja. Ketum PKB ini mendorong ada upaya penyelamatan aset milik Garuda.

DPR perlu mengambil langkah-langkah cepat, efektif, dan tepat sasaran. Sasarannya adalah membersihkan dan menyelamatkan Garuda, atau sekaligus mencari solusi," ujar Gus Muhaimin.

Meski terbilang cukup terlambat menangani permasalahan Garuda, namun ia mendesak untuk menyelamatkan aset-asetnya terlebih dahulu. Selanjutnya tindak lanjut menghindari ancaman pailit. Pailitnya sudah di depan mata.

Sementara, Said Didu mendorong pemerintah segera membentuk tim independen untuk mengkaji penyewaan pesawat dilakukan oleh Garuda. Ini mengingat permasalahan di tubuh Perseroan sering kali terjadi akibat penyewaan pesawat kepada lessor.

Pengamat BUMN, Herry Gunawan menyarankan, untuk menyelamatkan Garuda Indonesia maka perlu dilakukan restrukturisasi secara menyeluruh. Ini dilakukan agar model bisnis dilakukan perseroan memiliki warna baru. Garuda perlu restrukturisasi total. Bersamaan dengan kewajibannya, anak dan cucu Garuda juga perlu restrukturisasi semua untuk menjadi model yang baru, kata Herry kepada merdeka.com.

Untuk melakukan restrukturisasi secara total butuh effort yang lebih besar, tapi bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Cara ini pernah dilakukan oleh Krakatau Steel untuk menyelamatkan kondisi perusahaan yang tengah goyang. ‘’Krakatau Steel kan sudah kelihatan hasilnya. Padahal sebelum 2020 delapan tahun rugi terus dan beroperasi dengan utang," kata dia. Disarankan agar perseroan bisa menghentikan pendarahan keuangan. Kemudian, fokus jalan dengan bisnis yang untung saja untuk sementara. Serta melakukan audit anak perusahaan, dengan memilah yang sejalan dengan core bisnis dan untung. "Sambil restrukturisasi jalan,  jangan lupa biang penyakitnya harus dituntaskan," tambahnya.

Penulis : Tjuk Suwarsono

Editor : Widhie Kurniawan

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar