Garuda Terancam Bangkrut: Mengurai Warisan Salah Urus

(Garuda Indonesia)
foto
Penulis: Tjuk Suwarsono

Bila warga Indonesia ditanyai, rasanya tak ada yang rela maskapai penerbangan pembawa bendera negara (flag carrier) Garuda Indonesia, terpaksa bangkrut akibat uang yang menggunung. Tetapi kenyataan pahit ini sedang terjadi, dan berpotensi menggulung tikar Garuda dalam sekejap, bila tak ada upaya luar biasa.

Garuda punya utang bukanlah beritabaru. Dalam sepuluh tahun terakhir, maskapai kebanggaan negeri ini selalu dirundung masalah. Gelombang pandemi semakin memperparah kesehatan Garuda. Silih berganti pimpinan juga tak mampu selamatkan Garuda. Bahkan satu-dua tindakan mereka memalukan, misalnya ‘’menunutkan’’ (menumpang tanpa bayar) sepeda dan motor mahal pada datangnya pesawat baru. Kini justru kian santer terhembus skandal korupsi besar mengiringi nestapa Garuda. 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sendiri menegaskan upaya terus penyelamatan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan tidak ingin membuat maskapai ini bangkrut. Langkah penyelamatan ini terus dilakukan oleh manajemen perusahaan dan telah mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan saat ini proses penyelesaian masalah keuangan ini terus dilakukan, baik di dalam pengadilan maupun melalui jalur di luar pengadilan.

"Saya harus menekankan bahwa pemerintah tidak ingin membuat Garuda Indonesia bangkrut. Apa yang kami cari adalah penyelesaian utang baik di luar proses pengadilan atau melalui proses pengadilan," kata Kartika dalam siaran pers.

Menurut ia Garuda tengah dalam pembicaraan dengan kreditor untuk merestrukturisasi utang dan mengharapkan untuk mencapai kesepakatan pada kuartal kedua 2022. "Kami sedang bernegosiasi dengan banyak pihak dengan kebutuhan yang berbeda, sehingga preferensi mereka bervariasi," kata dia.

Sementara itu, pemerhati penerbangan dari Jaringan Penerbangan Indonesia (Japri), Gerry Soedjatman mengungkapkan rencana pengalihan operasional Garuda Indonesia kepada Pelita Air, seperti yang belakangan ramai dibicarakan, dinilai bukan jalan keluar dan tidak mudah.

Pasalnya, Garuda Indonesia memiliki sarana prasarana yang sangat besar tidak sebanding dengan maskapai yang lain.

"Posisi Garuda Indonesia tidak mudah digantikan maskapai seperti Pelita Air. Lantaran Garuda Indonesia memiliki sarana prasarana yang sangat besar termasuk jumlah pesawat dan rute yang dilayani yang tidak sebanding dengan Pelita Air saat ini," katanya.

Warisan Salah Urus

Upaya restrukturisasi dengan negosiasi ulang bersama peminjam dana juga akan butuh waktu yang cukup panjang. Hal ini disampaikan oleh pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto.

Dia menilai, selain 'warisan' salah urus manajemen sebelumnya, Garuda Indonesia menghadapi situasi dampak pandemi Covid-19 yang memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha industri penerbangan dunia. "Garuda Indonesia butuh upaya restrukturisasi yang radikal terkait negosiasi dengan lessor dan kreditur," tandasnya.

Sebelumnya, pada Juni lalu di DPR, manajemen Garuda juga mengakui bahwa seluruh biaya sewa pesawat perseroan kemahalan, di atas harga yang ditawarkan di pasaran. Akibatnya perusahaan memiliki kewajiban utang mencapai US$ 700 juta atau sekitar Rp 10,15 triliun (asumsi kurs Rp 14.500/US) yang masih belum dibayarkan.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan dalam upaya penurunan biaya sewa pesawat ini, perusahaan terus melakukan negosiasi dengan pihak yang memberikan sewa untuk menurunkan biaya tersebut.  "Semua kemahalan Pak, semua kemahalan. Itulah yang kita negosiasi kemarin, tahun lalu, sudah turun 30%," kata Irfan.Pelita Air Bersiap Jadi Maskapai Berjadwal, Ini ya!

Garuda Indonesia (Persero) Tbk kini berada di jurang kebangkrutan. Nasibnya benar-benar di ujung tanduk.   Kementerian BUMN menyebut, bobroknya kondisi Garuda saat ini terjadi karena kesalahan tata kelola dan manajemen terdahulu. Perusahaan dulu terlalu mudah meneken perjanjian kontrak sewa pesawat dengan sejumlah perusahaan lessor.

Garuda masih terlilit hutang menggunung hingga Rp 70 triliun. Tak heran perusahaan terus mencatat rekor kerugian dalam laporan keuangannya.   Masalah lainnya, maskapai flag carrier ini silih berganti menghadapi gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari para krediturnya yang bisa berujung kepailitan. Apalagi  bisnis penerbangan masih dihantui ketidakpastian selama pandemi Covid-19, membuat kinerja keuangan Garuda akan sulit bertahan. 

Tak Lagi ‘Flag Carrier’

Kementerian BUMN sendiri sudah menyatakan secara terbuka bahwa pemerintah tengah menyiapkan maskapai pengganti apabila Garuda Indonesia terpaksa ditutup.  "Sudah tidak mungkin kita berikan penyertaan modal negara karena nilai utangnya terlalu besar,’" kata Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo dikutip dari Antara. Progres negosiasi dan restrukturisasi utang Garuda Indonesia dilakukan dengan seluruh lender, lessor pesawat, hingga pemegang sukuk global, melibatkan tiga konsultan yang ditunjuk Kementerian Negara BUMN. Negosiasi itu masih alot dan membutuhkan waktu yang panjang. Salah satu alasannya, pesawat yang digunakan Garuda dimiliki puluhan lessor.

Kartiko juga menilai opsi penutupan Garuda Indonesia tetap terbuka meski berstatus sebagai maskapai flag carrier. Alasannya, saat ini sudah lazim sebuah negara tidak memiliki maskapai yang melayani penerbangan internasional. Dia pun beralasan meskipun Garuda Indonesia bisa diselamatkan, nyaris mustahil Garuda Indonesia bisa melayani lagi penerbangan jarak jauh, misalnya ke Eropa. Untuk melayani penerbangan internasional, maskapai asing akan digandeng sebagai partner maskapai domestik.

Direktur Utama Garuda, Irfan Setiaputra membenarkan munculnya kemungkinan maskapai bangkrut bila resturkturisasi perusahaan gagal. Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas memiliki berbagai opsi untuk pemulihan kinerja perseroan. Kemungkinan gagalnya restrukturisasi merupakan pandangan dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas Garuda. Berbagai opsi-terkait langkah pemulihan kinerja Garuda Indonesia tengah diupayakan. Opsi pertama adalah pinjaman atau suntikan ekuitas. Sedangkan opsi kedua, Kementerian akan menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi emiten berkode GIAA itu. Selanjutnya opsi ketiga adalah merestrukturisasi Garuda dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru. Sedangkan opsi keempat atau terakhir ialah melikuidasi Garuda.

Garuda memiliki utang hingga Rp 70 triliun atau US$ 4,9 miliar. Utang itu bertambah lebih dari Rp 1 triliun per bulan seiring dengan penundaan pembayaran yang dilakukan perusahaan kepada pada pemasok. Fokus utama perseroan adalah melakukan langkah akseleratif pemulihan kinerja yang ditempuh melalui program restrukturisasi menyeluruh. “Kami optimistis dengan sinyal positif  industri penerbangan nasional di tengah situasi pandemi yang mulai terkendali serta dibukanya sektor pariwisata unggulan Indonesia,” kata Irfan. Pemulihan ekonomi menjadi momentum penting dalam langkah langkah perbaikan kinerja Garuda.

  Akan Pulih 2023 Kementerian BUMN juga meyakini keuangan Garuda akan pulih pada 2023. Membaiknya kondisi perusahaan pelat merah itu didorong peningkatan pergerakan masyarakat seiring dengan menurunnya jumlah penyebaran virus corona.

“Harapannya tidak ada gelombang ketiga dan pengetatan kembali perjalanan masyarakat, sehingga revenue akan bertahap recover ke US$ 120 juta (per bulan) di 2022 dan US$ 200 juta lagi di 2023 akhir. Bila pandemi berangsur membaik dan pariwisata mulai bangkit, 2023 akan mencapai revenue awal. Penyebab memburuknya likuiditas Garuda adalah pandemi Covid-19--selain korupsi masa lalu.

Pagebluk menyeret pendapatan bulanan Garuda sampai di titik terbawah yang mencapai US$ 20 juta per bulan. Padahal emiten berkode GIAA itu membutuhkan biaya operasional sebesar US$ 130-150 juta per bulan. Walhasil, utang Garuda makin menumpuk dengan komponen terbesarnya untuk pembayaran kewajiban sewa pesawat kepada 32 lessor.

Per November, utang Garuda dilaporkan telah membengkak menjadi US$ 9,8 miliar atau nyaris Rp 140 triliun. Emiten berkode GIAA itu pun tengah menempuh berbagai opsi restrukturisasi untuk mengurangi jumlah utangnya. Ditargetkan proses restrukturisasi akan berhasil pada kuartal II 2022. Jika opsi yang ditempuh membuahkan hasil, Garuda bisa mengurangi ongkos operasional menjadi US$ 80 juta per bulan. Sementara revenue Garuda di Desember adalah US$ 70 juta. Jadi harapannya di Mei dan Juni 2022, Garuda bisa mencapai break event point dan mulai tumbuh positif.

Perusahaan membutuhkan waktu 270 hari untuk menyelesaikan restrukturisasi. Garuda akan menempuh jalur hukum dalam proses penyelesaian utang-utang dengan para lessor. Perusahaan telah mengajukan proposal restrukturisasi kepada lessor. Pertama, Garuda meminta adanya haircut atau pengurangan  beban utang. Kedua, selama satu-dua tahun masa recovery atau saat trafik belum normal, Garuda akan membayar sewa pesawat dengan skema bayar-pakai.

Artinya, Garuda hanya akan membayar sewa jika pesawat tersebut dipakai berdasarkan jam operasionalnya.

KPK Bisa Bertindak

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Mantan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Peter Gontha dapat memberikan data rinci soal harga sewa pesawat Garuda yang dicap terlalu mahal. Menurut Ali, KPK dapat memeriksa data itu guna menindaklanjuti ketimpangan angka bila benar terdapat dugaan korupsi.

Bila dari hasil telaah dan kajian data ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana, maka KPK tidak menutup kemungkinan akan melakukan langkah penindakan. Keberhasilan KPK selama ini dalam mengungkap berbagai modus tindak pidana korupsi, tak lepas dari peran aktif masyarakat melaporkan indikasi korupsi.

Peter Gontha pernah mengungkapkan harga sewa pesawat-pesawat Garuda terlalu mahal tidak sesuai pasar. Misalnya sewa Boeing 777 yang harga pasarannya USD750.000 per bulan disewa Garuda dengan tarif USD1,4 juta. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menanggapi pernyataan Peter Gontha itu menyatakan, bila dugaan tersebut benar, maka KPK harus melakukan tindak lanjut. "Kita dorong supaya mantan komisaris atau mantan direksi pada saat itu diperiksa saja untuk mengecek bagaimana dulu sampai penyewaan pesawat tersebut bisa terjadi," kata Arya

Penulis : Tjuk Suwarsono

Editor : Widhie Kurniawan

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar