Asa Baru ‘Pembangkit Surya Atap’

(RRI)
foto
Penulis: Tjuk Suwarsono

Kini terbuka kesempatan bagi warga menggunakan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap). Para konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dijamin oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem PLTS Atap oleh Konsumen PT PLN (Persero).

Sejak 15 November 2018 perkembangan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap di Indonesia  telah didukung penuh. Dan pada November 2020, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan). UU Cipta Kerja menghapuskan nomenklatur perizinan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, yang sebelumnya disebut sebagai izin operasi, lalu diubah menjadi izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Pada tanggal 2 Februari 2021, pemerintah menerbitkan  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (“PP 25/2021”) yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja sektor ketenagalistrikan yang juga mengatur terkait persyaratan perizinan ketenagalistrikan secara umum, termasuk perizinan PLTS Atap.

Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai target pemanfaatan energi terbarukan, khususnya PLTS Atap baik atap maupun ground mounted (terpasang di darat). Hal ini tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). RUEN menargetkan penggunaan energi surya sebesar 6,5 GW pada tahun 2025 dan 45 GW pada tahun  2050 atau setara dengan 22% dari potensi penggunaan surya dengan total 207,9 GW.

Jual Kelebihan Daya

Dilihat dari perspektif bisnis, perusahaan pengembang PLTS Atap beserta pelanggan PLN perlu membatasi instalasi PLTS Atap dengan kapasitas maksimal 100% dari daya tersambung PLN, apabila melebihi PLN tidak akan memberikan persetujuan pembangunan PLTS Atap kepada pelanggan PLN. Meski terdapat keterbatasan kapasitas PLTS Atap, di sisi lain pelanggan PLN dapat melakukan kegiatan ekspor-impor energi dengan PLN.

Pelanggan PLN yang memanfaatkan PLTS Atap dapat menjual kelebihan energi yang dihasilkan dari PLTS Atap kepada PLN, dengan syarat PLN hanya membayar 65% dari listrik yang diekspor. Misalnya, jika terdapat kelebihan energi yang diekspor ke PLN sebesar 100 kWh, maka PLN hanya akan membayar sebesar 65 kWh yang akan dihitung sebagai pengurang tagihan listrik pelanggan bulan berikutnya.

Sejak Oktober 2019, pemerintah menurunkan biaya kapasitas untuk pelanggan PLN dengan golongan industri. Biaya kapasitas di atas hanya berlaku untuk para pelanggan PLN dengan golongan industri yang menggunakan PLTS Atap on-grid. Untuk para pelanggan PLN dengan golongan non-industri dan PLTS Atap off-grid bebas dari biaya kapasitas.

Regulasi baru yang menurunkan biaya kapasitas ini membawa angin segar bagi para pelanggan dengan golongan industri PLN yang ingin memanfaatkan PLTS Atap. Buktinya pertumbuhan tahunan pemanfaatan PLTS Atap hingga akhir 2018, jumlah pelanggan mencapai 609, meningkat sampai 1.580 pelanggan pada Desember 2019 . Per Oktober 2020 terdapat 2.566 pelanggan dengan total kapasitas mencapai 18 M.

Untuk mencapai target RUEN dalam pemanfaatan energi surya, pemerintah juga akan memberlakukan kewajiban pemanfaatan PLTS Atap minimal 30% luas atap untuk seluruh gedung pemerintahan di Indonesia dan kewajiban pemanfaatan PLTS Atap minimal 25% untuk atap rumah mewah, kompleks perumahan, apartemen, serta kompleks perumahan melalui izin konstruksi bangunan. Pemerintah juga akan menaikkan nilai pembelian PLN atas energi yang tereskpor dari PLTS Atap on-grid  yang semula 65% menjadi 75%.

Kementerian ESDM Pusat mendorong pemasangan PLTS Atap di gedung perkantoran pemerintah, bertujuan untuk penghematan bahan bakar, mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) serta mengurangi anggaran pemerintah melalui penghematan listrik. Diharapkan pemerintah terus menerbitkan surat edaran terkait kewajiban memasang PLTS Atap di gedung-gedung pemerintahan di seluruh Indonesia.

Banyak Tantangan

Dalam praktiknya, pemanfaatan panel dan pembangunan PLTS masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Ketua Dewan Pembina Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Andhika Prastawa mengungkapkan, tren pemanfaatan tenaga surya masih akan terus berlanjut, walaupun belum bisa disebut masif. Hal tersebut lantaran masih terbatasnya pemanfaatan pada sektor tertentu seperti industri besar, gedung komersial, dan perumahan besar.

Beberapa perbaikan pada Permen 49/2018 dan revisi-revisinya juga masih diperlukan, antara lain pada perbaikan nilai tukar ekspor impor, dan kepastian dan efisiensi perizinan, kata Andhika kepada Kontan, Kamis (22/4).

Permen ESDM Nomor 49/2018 mengatur tentang penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap oleh konsumen PLN. Salah satunya terkait penghitungan ekspor dan impor energi listrik dari sistem PLTS Atap. Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan, penghitungan energi listrik pelanggan PLTS atap yang diekspor dihitung berdasarkan nilai kWh ekspor yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor dikalikan 65% atau 0,65. Idealnya, perhitungan dikalikan 100% atau 1.

Ia  menilai kebutuhan panel surya Tanah Air sejauh ini belum terlalu banyak. Pemanfaatan atau konsumsi proyek pemerintah, BUMN, maupun sektor swasta untuk listrik surya atap, diperkirakan berkisar 30 Megawatt peak (MWp) per tahun. "Ini cenderung stagnan. Kebutuhan tersebut sebagian masih impor, walaupun produk dalam negeri juga tersedia," ungkapnya.

Kontan.id memberitakan  rencana PT LEN Industri untuk membangun pabrik solar panel dengan perusahaan China, dipandang baru sebatas membangun industri manufaktur sel surya, sebagai bahan baku industri panel surya. PT LEN sendiri sudah memiliki pabrik panel surya dengan kapasitas lebih dari 50 MWp per tahun. Beberapa tantangan industri dalam meningkatkan pemanfaatan solar panel di Tanah Air adalah peraturan yang masih harus disempurnakan.

Perlu Pendanaan

Dipandang perlu juga pendanaan yang terjangkau sehingga mampu mengurangi beban investasi awal pengguna. Apalagi untuk daerah yang belum terjangkau listrik, tarif untuk listrik PLTS dianggap masih mahal karena harus dilengkapi baterei. Diharapkan peraturan dan kebijakan semakin berpihak ke pengguna solar panel, semakin banyak lembaga keuangan yang membiayai pembelian PLTS. Sedangkan untuk daerah belum berlistrik, subsidi untuk pembelian PLTS, akan sangat membantu khususnya pelistrikan desa.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, pertumbuhan permintaan solar panel di dunia cenderung tumbuh pesat. Sayangnya, dia mengungkapkan produksi tenaga surya di Indonesia sendiri masih cenderung lambat dibandingkan China, India dan Vietnam. Kapasitas yang terpasang saat ini baru kisaran 200 mega watt, padahal PLTS diyakini akan tumbuh pesat dalam beberapa dekade ke depan mengalahkan industri listrik.

Menilik dalam dua tahun terakhir Fabby mengungkapkan segmen bisnis dan komersial building sudah mulai banyak yang menggunakan panel surya sejak 2019. Salah satunya juga didorong aksi beberapa perusahaan multinasional seperti Coca Cola dan Danone yang menggunakan panel surya di pabriknya. Jika biaya investasi panel surya sudah lebih murah, tak mustahil banyak perusahaan memilih beralih menggunakan panel surya sebagai strategi bisnisnya. Perusahaan batubara  melirik bisnis panel surya untuk diversifikasi.

Untuk kapasitas produksi solar panel domestik berkisar 500 MW per tahun. Tingkat utilisasinya masih sangat rendah, dengan modul solar panel buatan dalam negeri lebih mahal 40% dibandingkan modul impor. "Kalau gunakan modul domestik, harga rata-rata US$ 28 sen hingga US$ 30 sen per watt pick. Sedangkan kalau impor produk tiruan dari luar negeri bisa US$ 20 sen per watt pick, bahkan bisa US$ 16 sen hingga US$ 18 sen per watt pick kalau skala besar," papar Fabby.

Harga modul luar negeri bisa lebih murah, lantaran industri panel surya di luar negeri sudah terintegrasi dari hulu hingga hilir, khususnya di China.

LEN Industri kabarnya tengah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan salah satu perusahaan di China, untuk bisa membangun pabrik solar panel. Rencana tersebut disambut baik  dengan harapan bisa memangkas biaya pemanfaatan solar panel di Tanah Air. "Tapi untuk bersaing harga atau sama dengan kalau impor modul dari China rasanya sulit. Mereka sudah terintegrasi mulai dari silika, ingot, wafer, sel, modul dan industri pendukungnya. Sedangkan di sini mungkin baru sel dan modul suryanya, kecuali kita bisa bangun mulai dsri industri hulunya,  jelasnya.

Diprediksi kapasitas produksi atau kebutuhan solar panel di 2022 bisa meningkat 1 GigaWatt (GW) dibandingkan saat ini yang masih di 500 MW. Apalagi dengan permintaan dari komersial industri dan rumah tangga yang diproyeksi naik, disertai proyek beberapa proyek Perusahaan Listrik Negara (PLN) bisa berjalan mulus, maka kapasitas tahun ini saja sudah bisa meningkat. Kalau proyek PLN jalan, yang di Cirata, Bali jalan,  kebutuhan bisa mencapai 700 MW - 800MW dan kemungkinan 2022 bisa 1Gigawatt.

Syarat Kerjasama

Dilihat dari sudut perizinan, perusahaan pengembang PLTS Atap dan pelanggan PLN tidak perlu lagi khawatir dengan legalitas PLTS Atap. Persyaratannya,  perusahaan PLTS Atap dan pelanggan PLN harus bekerjasama untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Pelanggan PLN wajib mendapatkan persetujuan PLN untuk instalasi PLTS Atap sebelum memulai instalasi;
  2. Untuk kapasitas pembangkit di bawah 500 kW, pelanggan PLN harus melapor kepada ESDM minimal satu kali sebelum mengoperasikan pembangkit. Apabila kapasitas pembangkit di bawah 500 kW dengan spesifikasi teknis kontrol panel menjadi 1 bagian yang terpisahkan, maka wajib memiliki sertifikat laik operasi, sedangkan apabila kontrol panel menjadi 1 bagian tidak terpisahkan, maka pembangkit tersebut dinyatakan telah memenuhi ketentuan wajib sertifikat laik operasi dengan melampirkan sertifikat produk atau membuat surat pernyataan bertanggung jawah terhadap aspek keselamatan ketenagalistrikan yang akan dievaluasi oleh pemerintah pusat atau gubernur;
  3. Untuk kapasitas lebih dari 500 kW, pelanggan PLN wajib memperoleh izin usaha untuk penyediaan listrik kepentingannya sendiri (izin operasi) dan sertifikat laik operasi untuk mengoperasikan PLTS Atap.

Dinamika perubahan peraturan terkait PLTS Atap ini berpotensi menimbulkan interpretasi berbeda antara para pemangku kepentingan, seperti PLN setempat, dinas ESDM setempat, dan pelanggan PLTS Atap. Hal ini diharapkan tidak menurunkan minat penggunaan PLTS Atap di Indonesia dengan catatan pemerintah perlu menyesuaikan beberapa ketentuan pada amandemen peraturan berikutnya. Juga perlu dilakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh pemangku kepentingan di seluruh daerah.

Penulis : Tjuk Suwarsono

Editor : Widhie Kuniawan

   

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar