Tak Mudah Dirikan Smelter

(RRI)
foto
Penulis: Tjuk Suwarsono

Membangun smelter bukan hal mudah. Tidak hanya dibutuhkan investasi besar, tetapi juga banyak hambatan non- teknis seperti penolakan masyarakat sekitar industri ini.  Sikap belum berterima itu pernah ditunjukkan warga Gusun V Lambolo, Desa Ganda-ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Mereka mendesak PT Central Omega Resources Industri Indonesia Tbk (PT CORII) untuk menghentikan aktivitas pabrik smelter di lingkungan mereka. CNNIndonesia.com, melaporkan asap tebal akibat pengoperasian pabrik di tengah permukiman itu mengganggu aktivitas harian warga. Pabrik smelter yang berdiri sejak 4 tahun silam tersebut hanya berjarak sekitar 200 meter dari rumah-rumah penduduk. Suara gemuruh terdengar sepanjang waktu, asap tebal membumbung tinggi menyelimuti kawasan pemukiman disertai debu.

Diakui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa pembangunan fasilitas pengolahan atau smelter tidak mudah. Namun, ini perlu dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah melaksanakan hilirisasi komoditas. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan, melalui hilirisasi tembaga, akan terjadi peningkatan nilai tambah yang diharapkan memberi manfaat besar bagi negara dan masyarakat.

Proses nilai tambah itu adalah meningkatkan pendapatan negara, membuka lapangan kerja, dan membangun kemandirian (energi).  Ridwan mendorong agar pembangunan smelter tetap dilaksanakan, meskipun bukan langkah mudah bagi badan usaha mengingat diperlukan modal investasi yang cukup besar. "Setiap sen yang keluar (dari korporasi) harus dihitung, pemerintah pun setiap sen yang tidak didapatkan harus juga dihitung. Itu adalah hak rakyat Indonesia. Keseimbangan ini yang akan kami cari," tuturnya.

Smelting Kedua

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) semakin memperkuat hilirisasi nilai tambah tembaga yang wajib dikerjakan. Kita memiliki dua smelter tembaga yang salah satunya dioperasikan oleh PT Smelting, perusahaan patungan antara PT Freeport Indonesia dan Mitsubishi yang dibangun sejak 1996 di Gresik, Jawa Timur. Perusahaan ini memiliki kapasitas pasokan konsentrat tembaga 1 juta ton tembaga per tahun dan menghasilkan 300.000 ton katoda tembaga per tahun.

Kini Freeport tengah membangun smelter tembaga kedua yang juga berlokasi di Gresik, tepatnya di kawasan Industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE). Pabrik baru berkapasitas olahan sebesar 2 juta ton konsentrat tembaga per tahun itu Selasa kemarin diresmikan Presiden Jokowi.  Investasinya  diperkirakan mencapai 3 miliar dollar AS.  Direktur Utama Freeport Indonesia, Tony Wenas mengakui pembangunan smelter memakan investasi besar. Apabila nanti smelter terselesaikan, pihaknya perlu mengucurkan subsidi sebesar 300 juta dollar AS setiap tahunnya, selama 20 tahun ke depan. Ia memastikan, sampai saat ini Freeport akan terus melanjutkan pembangunan fasilitas olahan tersebut.

Proyek Nikel Morowali

Sementaraitu  PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) bersama mitra dari China menanamkan investasi USD 1,94 miliar untuk penambangan dan pengolahan bijih atau smelter nikel di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Kepada Antara dan rri co id, CEO PT Vale Indonesia Tbk Febriany Eddy mengungkapkan alasan berinvestasi pada proyek smelter nikel di Desa Bahodopi tersebut, karena dinamika bisnis nikel di Indonesia yang kian maju pesat dalam delapan tahun terakhir.

PT Vale semakin mantap mengambil posisi dalam peta industri nikel Tanah Air. Dan sebagai operator nikel pabrik ini mengedepankan praktik-praktik penambangan berkelanjutan.  Wilayah konsesi Vale Indonesia di Sulteng mencakup area seluas 22.699 hektare di Blok 2 dan Blok 3 Deda Bahodopi.

Kegiatan penambangan, akan dioperasikan dengan nilai investasi pembukaan tambang sebesar USD 140 juta. Sedangkan kegiatan pengolahan bijih nikel, akan dibangun smelter dengan nilai investasi  USD 1,8 miliar. Proyek Bahodopi telah diajukan sebagai bagian dari proyek strategis nasional untuk tahun 2021. Kegiatan di sini menyerap sekitar 900 tenaga kerja.

Sementara untuk kegiatan di smelter, diperkirakan kebutuhan tenaga kerjanya mencapai 11.400 orang pada periode konstruksi, dan sekitar 3.700 orang ketika beroperasi.

Sejak 2016

Warga Gusun V Lambolo, Desa Ganda-ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah sudah sejak 2016 mengajukan keberatan. Pada Juli 2020 lalu warga sempat dipertemukan dengan pihak PT CORII dan ditengahi oleh DPRD Kabupaten Morowali Utara.

Hasil dari pertemuan tersebut, menurut kesaksian warga, disepakati ganti untung atas lahan bangunan masyarakat dengan catatan menghadirkan tim appraisal dan difasilitasi DPRD serta Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Namun hingga kini, warga mengaku belum juga mendapat ganti untung yang dijanjikan, karena PT CORII disebut belum menandatangani kontrak kerja dengan tim appraisal. Koordinator Pelaksana Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tenggara, Taufik mengatakan warga kemudian berupaya menggelar aksi mengungsi ke kantor DPRD Morowali Utara.

Laman resmi PT CORII, menjelaskan perusahaan smelter yang didirikan sejak 2013 ini memproduksi Ferro Nikel yang digunakan sebagai bahan baku utama stainless steel. Perusahaan ini merupakan anak usaha dari PT Central Omega Resources yang berdiri sejak 1995. Perusahaan tersebut mulai terjun di pertambangan bijih nikel pada 2011 dan mulai mengekspor bijih nikel. Setahunnya perusahaan ini memproduksi 3 juta ton bijih nikel.

Papua Juga Tolak

Penolakan warga terhadap pembangunan smelter, juga pernah dilakukan masyarakat Papua. Bukan karna lingkungannya tercemar, masyarakat Papua justru menginginkan pabrik smelter bisa didirikan di daerahnya.  Gubernur Papua Lukas Enembe kepada Antara mengatakan, Majelis Rakyat Papua, DPR Papua, dan DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua menolak keras rencana pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur. Mengapa pengelolaannya dilakukan di Gresik sementara seluruh kekayaan alamnya berasal dari Papua. 

Selama ini rakyat Papua justru miskin dan tertinggal akibat kekayaan PT. Freeport dibawa ke luar negeri khususnya Amerika Serikat. Pembangunan smelter di Gresik diperkirakan  menghabiskan anggaran sebesar Rp 7 triliun, sedangkan masyarakat Papua hanya mendapatkan Rp 300 miliar.

Menurut Enembe, setiap investasi asing dan dalam negeri di Indonesia khususnya di Papua wajib menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran yang berkelanjutan bagi rakyat Papua. Untuk itu rakyat Papua meminta Freeport Indonesia yang berinduk kepada Freeport McMoran Inc di Amerika Serikat wajib menghadirkan keadilan bagi Papua.

Dia menuturkan sejak 1967, investasi tembaga, emas, dan perak yang dieksploitasi Freeport McMoran tidak menumbuhkan ekonomi wilayah dan rendah kontribusinya kepada fiskal daerah. Hampir 50 tahun Freeport hanya mengekspor bahan mentah dan tidak membangun integrasi industri pengolaan di tanah Papua. Rakyat Papua ingin adanya integrasi industri smelter yang terpadu di kawasan-kawasan potensial di Papua yang dapat menggerakkan ekonomi lokal Papua, mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja dan menguatkan kapasitas fiskal Papua.

Penulis : Tjuk Suwarsono

Editor : Widhie Kurniawan

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar