Harus Tingkatkan Kapasitas Nasional

(RRI)
foto
Penulis: Tjuk Suwarsono

Ada beberapa kesulitan pengusaha tambang nasional dalam membangun smelter, mulai dari perizinan, sumber daya, cadangan, infrastruktur, keuangan dan pasar yang  tidak memungkinkan bisa dicapai hanya dalam waktu 5 tahun. Pemerintah diharapkan bisa memberi kelonggaran waktu sesuai praktik umum kegiatan usaha. Pengusaha nasional akhirnya menjadi partner minoritas, padahal diperlukan kebijakan yang mendorong kapasitas dan kemampuan nasional.  Tak sekadar bertujuan membuat smelter.

Center For Indonesian Resources Strategic Studies (Cirus) mendorong pemerintah perlu mengevaluasi permasalahan yang dihadapi pengusaha nasional untuk mewujudkan hilirisasi. Kebijakan ini telah lewat tenggat waktu yang ditetapkan yakni tahun 2014, 2017. Bahkan pada 2022 juga berpotensi sulit. Direktur Cirus, Budi Santoso, mengatakan bijih nikel yang dipasok ke pabrik umumnya dibeli dengan harga di bawah harga pasar internasional.  Pemilik smelter diduga telah menikmati keuntungan berlipat yaitu marjin harga dengan pasar internasional dan biaya pengapalan.

Cirus berharap pemerintah meninjau kembali kebijakan tersebut dan menunjukkan keperpihakan kepada pengusaha nasional. Pertama, melakukan evaluasi kegagalan perusahaan nasional membangun smelter dengan mengurangi faktor penghambat seperti perizinan, teknikal, infrastruktur, teknologi, keuangan dan pasar.

Kedua, meninjau kembali konsep hilirasi yang mengikat dengan izin usaha pertambangan (IUP) untuk lebih mendorong ke produk hilirnya atau ke industri. Ketiga, mempercepat ditetapkannya kebijakan mineral dan batu bara nasional sebelum melakukan perubahan UU atau peraturan.

Keempat, menjamin smelter yang sudah beroperasi membeli bijih nikel tidak melalui mediator, sehingga harga jual dari pemilik tambang kepada smelter mendekati harga pasar internasional.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan masalah kegiatan ekonomi regional (daerah) yang masih mengandalkan kegiatan tambang, sehingga tidak terjadi keresahan sosial apabila terjadi penghentian produksi karena tidak dapat menjual hasil tambangnya.

Tiga Kali Tunda

Selama 12 tahun terakhir, pemerintah sudah menunda sedikitnya tiga kali dari selesai 2014 menjadi 2017, lalu 2022, dan 2023. Setiap penundaan itu selalu disertai dengan revisi Peraturan Pemerintah (PP) yang intinya membolehkan lagi ekspor. Realisasi smelter pun lamban karena per 2012 hanya ada 3 smelter yang terealisasi sejak 2009. Jumlah ini hanya bertambah menjadi 17  padahal total pemerintah ingin membangun 68 smelter. Kebijakan yang berubah-ubah bakal membuat pelaku usaha berpikir, “nanti juga akan dibuka lagi ekspornya.” Jumlah perusahaan yang belum selesai membangun smelter cukup banyak.

Data Kementerian ESDM yang dikutip tirto.id, November 2019 hanya ada 6 smelter non nikel yang sudah selesai 100 persen. Sebanyak 5 smelter non nikel baru terbangun 40 persen atau lebih dan ada 15 smelter non nikel prosesnya masih di bawah 40 persen. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan kebijakan berubah-ubah berbahaya bagi iklim investasi dan kepastian berusaha. Investor bisa enggan datang. Relaksasi juga  memengaruhi cadangan mineral di Indonesia karena akan memengaruhi perhitungan keekonomian di masa mendatang.

Relaksasi ini juga bisa melemahkan Indonesia dalam menghadapi gugatan Uni Eropa di WTO yang memprotes larangan ekspor nikel. Keinginan pemerintah memprioritaskan hilirisasi dan mengolah sendiri bahan baku di dalam negeri justru terbantahkan lewat relaksasi ekspor.

Pemerintah ternyata masih mengizinkan ekspor mineral bagi perusahaan yang tak mencapai target pembangunan fisik fasilitas pemurnian atau smelter. Ketentuan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM 46/2021 dan Surat Edaran Dirjen Minerba No. 1/2021. Dua aturan itu merelaksasi ketentuan dalam Pasal 51 Permen ESDM No. 17/2020. Lewat peraturan ini diharapkan pengusaha berupaya keras merealisasikan pembangunan smelternya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif beralasan relaksasi ditetapkan karena banyak perusahaan tambang babak belur terdampak pandemi.

Keterlambatan juga dialami Freeport yang pembangunan smelternya di bawah target . Bila tidak diberikan izin ekspor, dampaknya kepada penerimaan negara dan dampak sosial terhadap karyawan Freeport. Meski direlaksasi, pemerintah tetap akan mengenakan sanksi denda atau penalti 20 persen dari pendapatan tahun berjalan. Relaksasi ini terbatas bagi 7 jenis mineral saja, tidak berlaku bagi nikel. Itupun terbatas satu tahun.

Kementerian ESDM menegaskan bahwa relaksasi tidak memengaruhi target penyelesaian masing-masing perusahaan. Alasan lain relaksasi adalah kenaikan harga komoditas di pasar internasional,  yang signifikan dan sangat menguntungkan.

Penerimaan Merosot

Data Januari 2021, penerimaan sektor pertambangan 2020 memang terkontraksi cukup dalam, yaitu minus 43,72 persen. Pandemi juga menghambat pembangunan smelter. Setidaknya 23 proyek smelter mengajukan revisi rencana kerja. Merespon situasi pandemi itulah, pemerintah  memberikan relaksasi ekspor bahan mentah mineral logam. Ekspor bahan mentah akan diperbolehkan meskipun progres pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) belum mencapai target.

Cadangan mineral terbukti untuk komoditas tembaga sejumlah 997,6 juta ton, timbal 6,6 juta ton, seng 6,6 juta ton, besi 161,1 juta ton, mangan 3,1 juta ton, dan bauksit 250,4 juta ton (Badan Geologi Kementerian ESDM, 2018). Kekayaan ini memberikan potensi besar bagi Indonesia, dalam upaya penciptaan nilai tambah bagi perekonomian, apabila dapat diproses di dalam negeri.

Data tahun 2020, konsentrat tembaga yang berhasil ditambang sejumlah 2,3 juta ton dan 927 ribu ton di antaranya diproses di dalam negeri (Kementerian ESDM, 2021). Hanya 40 persen hasil produksi yang diolah di dalam negeri. Angka ini juga masih di bawah target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM 2020-2024, yaitu 44 persen.

Selama periode 2017-2020, ekspor beberapa komoditas mineral logam cenderung turun. Komoditas tersebut antara lain tembaga, timbal, dan mangan di tahun 2019 serta seng di tahun 2020. Hal ini terjadi karena, ekspor bahan mentah menjadi lebih sulit akibat adanya persyaratan hilirisasi yang harus dipenuhi. Di sisi lain, ekspor bahan mentah komoditas besi dan bauksit justru mengalami peningkatan, terutama untuk bauksit, yang disebabkan oleh peningkatan produksi tahun 2020

Untuk tahun 2022-2024, perekonomian sudah jauh lebih pulih, sehingga sejumlah sisa smelter yang masih dibangun saat ini dapat terselesaikan di tahun 2023-2024.

Penulis : Tjuk Suwarsono

Editor : Widhie Kurniawan

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar