Tanpa Data, Bagi-bagi Rente

(RRI)
foto
Penulis: Tjuk Suwarsono

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyoroti masih tingginya tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor garam yang terus meningkat, sehingga tidak selaras dengan prinsip kedaulatan pangan.

Sekjen Kiara Susan Herawati menilai pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.  PP tersebut tidak berpihak kepada kedaulatan petambak garam Indonesia karena cenderung mempermudah impor komoditas perikanan dan pergaraman yang selama ini hanya menguntungkan pengimpor.

Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kiara, impor garam secara kumulatif pada empat bulan pertama (kuartal) tahun 2021 tercatat 379.910 ton atau naik 19,60 persen dibandingkan kuartal pertama tahun 2020 yang tercatat hanya sebanyak 317.642 ton.

"Realisasi impor tersebut naik 275 persen dari Februari 2021 yang hanya sebanyak 79.929 ton. Jika dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun sebelumnya, impor garam naik 54,02 persen, di mana pada Maret 2020 komoditas ini hanya 194.608 ton," paparnya.

Ekonom senior Indef Faisal Basri mencatat soal kuota ekspor benih lobster, gula, bawang, kedelai dan lainnya, banyak politisi masuk bisnis untuk biayai politik, korbannya petani atau petambak garam. Faisal Basri menyarankan data yang akurat merupakan hal yang krusial untuk mengurai masalah garam nasional yang masih berkutat soal tingginya impor di tengah rendahnya serapan garam produksi rakyat. "Masalahnya data. Karena saat produksi naik, impornya juga naik. Kalau produksi turun, impornya juga turun. Ini repot menjelaskannya, makanya kita butuh data’’, katanya. Persoalannya menjadi relatif lebih mudah kalau datanya akurat sehingga perkiraan impor akan lebih baik.

Bagi Rente

Masalah yang kerap terjadi yaitu kuota impor yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga terjadi rembesan ke konsumsi rumah tangga. Ketidaksinkronan data produksi dan kuota impor itu, menurut Faisal juga terjadi karena politik kepentingan. Ia mencontohkan kuota impor garam pada 2018 mencapai 3,8 juta ton. Impor yang melimpah itu bahkan melewati kebutuhan industri. Di sisi lain, kebijakan itu juga membuat garam produksi petambak lokal tak terserap.

"Garam ini komoditas buat bagi-bagi rente. Meski harganya murah tapi volumenya jutaan ton.  Banyak politisi masuk bisnis untuk biayai politik. Padahal kalau secara teknis, sederhana sekali," katanya.

Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) Misri Gozan mengakui data garam yang akurat memang krusial untuk pengambilan kebijakan garam. Indonesia baru satu kali menggelar sensus garam. Meski ikut terlibat, ia mengaku tidak bisa mengakses hasil sensus tersebut. "Kami terlibat di sensus tapi datanya kami tidak bisa melihat hasil akhirnya yaitu data lahan, produksi, data petambak," katanya.

Menurut Misri, masalah data penting selain untuk menentukan kebijakan impor juga terkait dengan pemberian bantuan yang tepat sasaran. Ia menyebut pemerintah banyak menggelontorkan dana untuk kelompok petambak, namun yang masuk daftar adalah ibu rumah tangga biasa.

"Yang di lapangan, yang betul-betul berjibaku di lahan garam, tidak masuk dalam daftar tambak milik pemerintah," katanya kepada Antara.

Data Kemenko Maritim dan Investasi tercatat kebutuhan garam nasional 4,5 juta ton pada 2019, sementara produksi dalam negeri hanya 2,85 juta ton, sehingga Indonesia mengimpor 2,69 juta ton garam. Sementara itu pada 2020 dengan kebutuhan 4,46 juta ton dan produksi hanya 1,5 juta ton, maka impor garam tahun ini dipatok 2,9 juta ton.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memproyeksikan kebutuhan garam nasional tahun ini mencapai 4,6 juta ton, yang sebagian besar atau sekitar 84 persennya merupakan kebutuhan dari industri manufaktur. Kebutuhan garam untuk industri yang tinggi selama ini masih dipenuhi dengan impor. Berdasarkan neraca garam 2020, volume garam impor berkontribusi hingga 50,29 persen dari ketersediaan garam nasional. Adapun, kebutuhan garam nasional tahun lalu sebanyak 4,46 juta ton dengan kebutuhan industri mencapai 83,86 persen atau 3,74 juta ton.

Sudah Ditetapkan

Indonesia memang langganan impor garam dari berbagai negara sejak tahun-tahun sebelumnya. Kuota impor garam di tahun 2021 ini sendiri, yakni 3 juta ton, lebih tinggi dari kuota impor pada 2020 yang sebanyak 2,9 juta ton. Angka ini baru merupakan kuota, yang belum tentu terealisasi sepenuhnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tiap tahun Indonesia mengimpor garam jutaan ton, dengan jumlah realisasi yang fluktuatif. Adapun jumlah garam impor dari negara asalnya, tiap tahunnya juga berbeda-beda.

Dari catatan BPS, Indonesia tercatan langganan impor garam dari Australia, India, China, Selandia Baru, Singapura, Jerman, Denmark, dan negara lainnya. Dari negara-negara itu, sejak tahun 2010 hingga 2019, Indonesia paling banyak mengimpor garam dari Australia. Selanjutnya, India menjadi pemasok garam impor terbesar kedua. Impor terbanyak dari Australia terjadi tahun 2018, yakni  2,6 juta ton.

Sedangkan impor garam terbesar dari India selama periode yang sama, terjadi pada tahun 2011, yakni sebanyak 1,02 juta ton. China juga menjadi salah satu negara yang rajin mengekspor garamnya ke Indonesia.  Selama periode 2010-2019, impor garam terbesar dari China terjadi pada 2015 yakni sebanyak 37.404 ton atau setara dengan 2,63 juta dolar AS. Anehnya Indonesia tiap tahun juga selalu impor garam dari Singapura, negara yang notabene memiliki luas daratan dan lautan sangat  terbatas. Meski begitu, rata-rata impor garam dari Singapura jumlahnya tak terlalu besar. Pengecualian terjadi pada tahun 2011, kita mengimpor garam sebanyak 24.000 ton dari Singapura Dari tahun ke tahun Australia menjadi negara yang paling banyak memasok garamnya ke Indonesia. Pada 2010, realisasi impor garam dari Australia 1,6 juta ton. Tahun 2011 jumlahnya bertambah menjadi 1,78 juta ton

Waspada Tahun Politik

Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan kepada semua pihak mewaspadai impor komoditas pangan di tahun politik. Hal itu disampaikan Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih di kantor pusat Ombudsman, Jakarta. Peringatan itu bersumber dari hasil pengawasan ombudsman secara reguler disertai kajian sistemik. Ada empat komoditas yang menjadi perhatian, yaitu beras, gula, garam, dan jagung.

Untuk komoditas garam, Ombudsman meminta Kementerian Perindustrian untuk memperketat proses verifikasi kebutuhan garam impor untuk industri. Hal itu perlu dilakukan Kemenperin agar garam lokal tidak terus menerus tergerus garam hasil impor.

Diketahui di akhir 2018, Ombudsman menemukan penyalahgunaan distribusi garam impor periode 2018 oleh PT MTS. Hal itu terjadi karena persetujuan impor yang diperoleh juga mencakup industri yang dapat memanfaatkan garam lokal. "Ombudsman sudah meminta beberapa tindakan korektif. Beberapa kementerian telah melakukan perbaikan sistemik. Melalui perbaikan itu diperkirakan impor garam akan mengalami penurunan di tahun 2019," kata Alamsyah.

Untuk komoditas jagung, Ombudsman meminta pemerintah melakukan evaluasi proses impor. Hal itu berdasarkan pengalaman yang terjadi di industri jagung lima tahun belakangan di mana impor jagung untuk pakan ternak hanya 500.000 ton, namun impor gandum justru melonjak menjadi 3,1 juta ton.

Pada 2016 harga jagung mengalami lonjakan. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan mengurangi impor jagung dengan alasan suplai domestik masih cukup. Impor jagung dikurangi menjadi 1,3 juta ton. Namun, kebutuhan tetap tinggi sehingga beberapa perusahaan industri pakan mengimpor gandum sebagai substitusi sebesar 2,2 juta ton.

Jadi, ada strategi mengalihkan jagung dengan gandum pakan. Seolah-olah kita sudah mencapai target swasembada tapi pada dasarnya boleh disebut itu politik pengalihan impor kepada komoditas yang dianggap tidak terlalu sensitif.

Penulis : Tjuk Suwarsono

Editor : Widhie Kurniawan

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00