Siapa yang Paling Diuntungkan?

(RRI)
foto
Penulis: Tjuk Suwarsono

Bagaimana cara mengontrol jumlah garam yang diimpor? Berapa yang seharusnya diserap dan dibutuhkan pasar industri dan warga umumnya? Siapa yang berkuasa menentukan harga garam impor dan garam rakyat? Siapa saja yang diberi hak mengimpor, berapa lama dan seberapa besar volumenya?

Inilah berderet pertanyaan yang terungkap di balik impor garam 2021 dan sebelumnya. Pada ujungnya, pertanyaan ini bermuara pada satu kalimat : ‘’siapa yang paling diuntungkan?’’  Yang jelas ada pihak yang paling dirugikan, yakni para petani penggarap tambak garam. Sepanjang hari mereka terbakar matahari pantai yang menyengat, dan kini harus menghadapi sengatan lebih tajam, yakni rontoknya harga garam panen mereka hingga Rp 150,00/kg

Hal ini mengusik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pemerintah mewajibkan para importir menyerahkan data garam impor yang dilakukan selama ini. Komisioner KPPU Yudi Hidayat seperti dikutip Antara mengatakan,ada tiga potensi masalah impor  garam yang dapat mengarah pada penguasaan importir tertentu.  Itulah kenapa pihaknya meminta kepada pemerintah agar mewajibkan para importir serahkan data penggunaan garam impornya.

Dengan adanya data ini, pemerintah dapat memastikan bahwa impor dilakukan untuk keperluan industri dan mencegah masuknya garam industri tersebut di pasar garam rakyat. Yang diimpor adalah garam industri. Kebutuhannya untuk industri saja dan supaya tidak masuk ke pasar garam rakyat. Menurut Yudi, impor garam tidak dapat dihindari karena kualitas produksi garam rakyat belum mampu memenuhi standar industri. Masalahnya, impor garam industri  dilaksanakan di tengah masih tersedianya stok garam nasional dalam jumlah yang signifikan, yakni di atas satu juta ton.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, pasal 291 mengatur bahwa importir garam harus memprioritaskan penyerapan garam hasil produksi petambak garam yang tersedia di gudang garam nasional dan/atau gudang garam rakyat untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Saat ini impor garam untuk keperluan industri menggunakan model kuota per importir. Ini rentan mengarah kepada penguasaan pasokan garam di pasar oleh pelaku usaha yang terbatas. Kebijakan ini dapat mendorong supernormal profit melalui penjualan garam industri ke garam konsumsi seiring dengan perbedaan harga yang tinggi di antara keduanya.

Estimasi Berlebih

Berdasarkan data, kebutuhan garam nasional tahunan saat ini berada di sekitar 4,6 juta ton, dengan hampir 84 persen atau 3,9 juta ton di antaranya berasal dari kebutuhan garam industri. Hanya sekitar 7 persen untuk kebutuhan rumah tangga. Stok garam lokal sekitar 1,3 juta ton. Analisis pemerintah terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi dan sektor industri pengolahan tahun 2021 menunjukkan estimasi 2,49 hingga 3,01, masih berada di bawah tingkat pertumbuhan 2019, yakni sebesar 3,8. Kemungkinan sektor yang paling banyak membutuhkan garam industri (CAP dan aneka pangan) juga mengalami pertumbuhan kebutuhan di bawah tahun 2019.

Apabila kebutuhan impor garam sektor 2,5 juta ton (2019) dengan pertumbuhan sektor pengolahan  maka kebutuhan impor garam industri di 2021 tidak akan mencapai 3 juta ton. Dengan demikian kebutuhan garam industri tahun 2021 tidak sebesar tahun 2019, dan berpotensi "over" estimasi.

Realisasi impor yang dilakukan per April 2021 mencapai 412 ribu ton atau 19,67 persen dari total rekomendasi dikeluarkan yang mencapai 2,1 juta ton. Apabila dihitung dari alokasi impor sebesar 3 juta, maka realisasi impor per April baru mencapai 13,38 persen.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi impor garam mencapai 1,8 juta ton. Sehingga terdapat potensi impor yang tidak dilaksanakan. Atau dilaksanakan, namun tidak digunakan sebagaimana peruntukan garam industri.

Anggota Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Yudi Hidayat (kiri), bersama Dinni Melanie (tengah) dan Guntur Syahputra Saragih, memaparkan berbagai kasus penegakan hukum pengawas persaingan usaha di Medan, Sumatera Utara.

Permasalahan ketiga adalah lemahnya pengawasan pascaimportasi. Saat ini tidak terdapat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan garam impor oleh importir. Sehingga tidak tertutup kemungkinan terdapat sisa stok garam impor yang tidak terpakai oleh industri dan berpotensi masuk ke pasar garam rakyat, apalagi dengan disparitas harga yang tinggi.

Potensi masuknya kelebihan garam impor ke pasar garam rakyat menjadi semakin besar apabila importir tidak melaporkan penggunaan serta penyaluran garam impor kepada Pemerintah.

Potensi tersebut semakin besar apabila importir tersebut tidak menggunakan garam tersebut dalam proses produksinya, namun bertindak sebagai importir untuk memenuhi kebutuhan garam untuk industri lain di dalam negeri.

Mutu Ditingkatkan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dan terus meningkatkan produksi garam rakyat guna menekan impor. Salah satu strateginya ialah dengan menerapkan teknologi untuk peningkatan kualitas tambak garam. Kepala BRSDM Sjarief Widjaja, menuturkan bahwa KKP berkomitmen  terhadap upaya pengembangan dan peningkatan produksi garam nasional serta peningkatan kualitas garam, baik untuk konsumsi maupun untuk industri.

KKP telah melakukan intervensi teknologi untuk meningkatkan kualitas lahan atau tambak garam dari hulu ke hilir. Teknologi produksi garam juga telah banyak diperkenalkan oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya produksi, hingga meningkatkan kualitas garam. Sjarief menuturkan teknologi yang sudah mulai dikembangkan di masyarakat yaitu pembuatan garam dengan sistem Teknologi Ulir Filter (TUF) Geomembran dan sistem tunnel. KKP juga telah menginisiasi Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) untuk meningkatkan produksi garam rakyat, mendorong terwujudnya swasembada garam dan mensejahterakan petambak garam. Implementasi Program PUGAR meliputi aspek pemberdayaan kelembagaan penggaraman, pendampingan dalam penerapan teknologi pembuatan garam, peningkatan kualitas produksi garam rakyat dan perbaikan sarana dan prasarana pembuatan garam.

Kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mewajibkan importir garam memprioritaskan penyerapan garam hasil produksi petambak garam yang tersedia di gudang garam nasional dan/atau gudang garam rakyat untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) menegaskan bahwa membangun industri garam harus dimulai dengan menetapkan kepentingan NKRI sebagai tujuan utama. Gobel menyampaikan, terdapat beberapa strategi untuk mewujudkan swasembada garam, seperti dengan memperkenalkan teknologi dan inovasi kepada para petani, memperkuat kelembagaan, ekstensifikasi di luar wilayah produksi garam yang sudah ada, mempermudah izin kepada pengusaha lokal dan koperasi agar produk garam desa dapat menjadi produk lokal, kemudian menjadi produk nasional, hingga menjadi global.

“Mari kita bersama menargetkan pembangunan industri garam dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Kita adakan pertemuan lebih lanjut di DPR, karena permasalahan garam tidak hanya bisa diselesaikan di satu Kementerian (KKP) saja, tapi juga melibatkan Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan pihak lainnya,” katanya.

Penulis : Tjuk Suwarsono

Editor : Widhie Kurniawan

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00