Memacu Investasi Nikel di Sini

(RRI)
foto
Penulis: Tjuk Suwarsono

Kekuatan Indonesia di pasar dunia akan segera terwujud melalui nikel dan energi terbarukan. Dengan catatan, faktor ‘harta karun pemberian Tuhan’ ini bisa dikelola dengan maksimal dan unggul secara kualitas maupun manajemen. Dunia energi terbarukan sedang bergelora. Dengan total cadangan nikel  52% dunia, tak seharusnya Indonesia cuma jadi pengekspor bahan baku atau menjadi penoton industri ini.

Nikel Indonesia yang terbesar. Dengan cadangan nikel 72 juta ton Ni (nikel) bumi kita menyimpan  52% dari total cadangan nikel dunia yang mencapai 139.419.000 ton Ni. Data ini dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2020, yang merupakan hasil olahan data USGS Januari 2020 dan Badan Geologi 2019. Cadangan besar ini mendorong banyak pihak luar melirik dan ingin berinvestasi di Indonesia. Diharapkan pula penentuan harga nikel sangat bergantung pada kita.  Harga nikel rata-rata masih sekitar US$ 19.000 per ton.

Steven Brown, konsultan independen di industri pertambangan, mengatakan permintaan nikel dunia akan meningkat tajam didorong  transisi global ke energi baru terbarukan (EBT) seperti kendaraan listrik dan pembangkit listrik energi baru terbarukan.

Menurut  CNBC Indonesia, dunia kini bergantung pada pasokan nikel Indonesia karena sejumlah proyek smelter nikel yang tengah dibangun, terutama yang menggunakan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) terdapat di Indonesia. Produk dari smelter HPAL ini bisa berupa Mix Sulphide Precipitate (MSP) maupun Mix Hydroxide Precipitate (MHP) yang kemudian bisa diolah menjadi nickel suplhate yang bisa menjadi komponen baterai lithium.

Dia mengatakan, pada semester I 2021, pasokan nikel hanya bertumbuh di Indonesia, yakni meningkat 320 ribu ton atau naik 140% secara tahunan (year on year) dibandingkan periode yang sama 2020. Jumlah tersebut belum termasuk dari produksi nikel PT Vale Indonesia.

Lebih Murah

Di luar Indonesia secara global, pasokan nikel justru menurun 265 ribu ton atau turun 26% dibandingkan periode semester I 2020.Ini menunjukkan pasokan nikel dunia hanya meningkat dari Indonesia, sehingga tak ayal bila pasokan nikel dunia bergantung pada Indonesia. Luar biasa memang. Total produksi nikel meningkat hanya karena Indonesia.

Peningkatan pasokan nikel ini terutama dari smelter di sejumlah kawasan industri nikel seperti di Morowali, Sulawesi Tengah ada PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), lalu Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara ada PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara ada Harita Group, serta di Konawe, Sulawesi Tenggara terdapat PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI).

Kualitas dan ongkos produksi Nikel Indonesia juga lebih murah.  Banyak pihak luar berminat  memperoleh maupun berinvestasi di sini selain besarnya cadangan bijih nikel, kualitas dan ongkos produksi jauh lebih murah dibandingkan di luar negeri.Di luar negeri, produksi bijih nikel kini lebih sulit karena perlu menggali lebih dalam, jumlahnya tak sebanyak di Indonesia, dan ongkosnya lebih mahal.

Tren investasi di industri nikel Indonesia terus meningkat sejak 2014 lalu ketika ada kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Dengan kondisi saat ini, investasi di sektor industri nikel  akan tetap maju,  setidaknya tidak akan melambat. Harga nikel dunia tertinggi sempat menyentuh US$ 50 ribu per ton, sementara kini baru hampir mendekati US$ 20 ribu per ton.

Super siklus nikel sebelumnya dipicu karena perkembangan industri di China, namun kini lebih didorong pada transisi energi ke energi baru terbarukan, seperti peningkatan penggunaan kendaraan listrik, pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan. Transisi energi ini akan membutuhkan banyak nikel, sehingga permintaan nikel ke depan pasti akan terus meningkat.

Eropa Tidak Beli

Sementara itu rapat konsultasi Uni Eropa dan Indonesia di WTO soal larangan kebijakan ekspor bijih nikel gagal temui kesepakatan. Tawaran investasi di Indonesia tidak diterima.

Dalam forum penyelesaian sengketa perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, Indonesia tetap mempertahankan posisinya dalam hal larangan ekspor nikel mentah. Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno meyakini argumentasi Indonesia untuk memberlakukan larangan tersebut seharusnya dapat diterima. Ini mengingat beberapa tahun belakangan pembelian Uni Eropa terhadap bahan baku mentah tersebut tergolong rendah. Tahun 2008, Uni Eropa hanya membeli 2,3 persen dari Indonesia. Tahun 2009-2013 rata-rata hanya 5%, Tahun 2014, bahkan 0,31 persen. Tahun 2015, 2016, 2017 malah tidak pernah beli dari Indonesia. ‘’Jadi mengapa sekarang mempermasalahkannya?" tanya Havas.

Sejak 1 Januari 2020 pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel. "Keinginan untuk menghentikan ekspor itu sebenarnya sudah dari tahun 2009, lalu mundur tahun 2014, dan ada relaksasi tahun 2017, pada saat yang relaksasi itu kita ekspor yang low-grade. Faktanya mayoritas bahan mentah nikel itu diekspor ke Tiongkok,” ujar Havas.

Larangan ekspor bijih nikel berkadar rendah ini diatur dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009. Larangan akan berlaku tahun 2022 untuk kadar nikel kurang dari 1,7%. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel berakhir 31 Desember 2019.

Nikel merupakan komponen penting dalam produksi baja tahan karat. Menurut Asossiasi baja Eropa Eurofer, sebagian besar kandungan baja tahan karat mengandung nikel karena meningkatkan ketahanan korosi. Juru bicara Eurofer, Charles de Lusignan menyebutkan penimbunan material ini di Indonesia meningkatkan daya saing industri baja tahan karatnya. Ia mensinyalir Indonesia ingin membangun sektor baja tahan karat berorientasi ekspor dengan maksud untuk masuk ke pasar lain. Nikel mewakili 45% dari biaya produksi baja tahan karat.

Pengamat migas yang juga Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai Indonesia tidak menyalahi kebijakan perdagangan bebas. Ini kebijakan negara untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Sama seperti pelarangan kelapa sawit.

Uni Eropa mengajukan permintaan kepada WTO untuk memutuskan langkah-langkah Indonesia terkait bahan baku, yang meliputi larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia dan persyaratan pemrosesan dalam negeri atas mineral, khususnya untuk bijih nikel dan bijih besi. Namun konsultasi sengketa mengenai masalah tersebut gagal menyelesaikan perselisihan. Indonesia menyatakan tidak bisa menyetujui permintaan UE, namun siap untuk terlibat lebih jauh dengan Uni Eropa guna menyelesaikan masalah tersebut.

  Perhatikan Penambang

Menurut data US Geological Survey, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Thorsten Gerber, CEO dan pendiri perusahaan pendistribusian baja Gerber Group maklum jika Indonesia ingin melindungi bahan bakunya yang strategis, dengan memberlakukan larangan ekspor nikel ini.

"Baja nirkarat merupakan komoditas strategis. Industri di seluruh dunia dibangun dari komoditas ini. Tetapi Uni Eropa hanya melindungi produsen bajanya sendiri dan melupakan industri hilir," demikian opini yang disampaikan Gerber. Hampir tidak ada materi yang didapat. Selain pandemi corona, hal ini akan menjadi pukulan maut bagi industri Eropa. Karena dengan begitu tidak ada lagi baja tahan karat yang tersedia.

Diharapkan Uni Eropa mendukung upaya hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengingat sudah lama Indonesia menjual bahan baku mentah. Langkah ini memberikan nilai tambah bagi produk Indonesia,  pendapatan negara menjadi lebih besar. Seharusnya Uni Eropa menanamkan investasi di Indonesia. Sama seperti Cina yang melakukan hal itu mengingat cadangan nikel Indonesia yang besar. Duta besar Arif Havas Oegroseno menerangkan: "Ya kalian (Uni Eropa) datang saja ke Indonesia, untuk membuat smelter, industri turunannya, sehingga kita bisa mengekspor produk dengan nilai tambahnya.”

Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey menyatakan sejauh ini pihaknya mendukung kebijakan larangan ekspor bijih nike. Namun untuk undangan agar negara-negara asing berinvestasi di Indonesia, APNI memberikan catatan. Jangan sampai ada investasi masuk ke Indonesia, tapi penambangnya tidak bisa berbuat apa-apa, selain dikontrol oleh para investor asing.

Harga patokan ditetapkan dengan pengawasan Tim Satgas Tata Niaga Nikel. Jika ingin dibandingkan harganya sekarang, harga kadar 1,8 secara Free on Board (FOB) di bulan Januari adalah 37 dollar AS per wet metric ton (wmt), sedangkan dibandingkan dengan harga internasional ekspor, angkanya 108 dollar AS.  Harga ini sudah layak karena smelter hadir di Indonesia. Ongkosnya harus dihitung untuk mengolah bahan baku, tidak mungkin pula mengikuti harga internasional.  Masalahnya masih banyak permainan yang dikontrol oleh smelter-smelter asing itu. Karena investor smelter terlalu berkuasa, para penambang merasa tertekan.

APNI mendesak pemerintah memperhatikan kepentingan para penambang lokal, bukan hanya investor asing, "Apalagi ke depan akan ada pabrik ore, pabrik baterai. Kebutuhan ore dan baterai listrik besar.

Penulis : Tjuk Suwarsono

Editor : Widhie Kurniawan

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00