Bola PDP di Tangan Komisi I

Bola Ditangan Komisi 1
foto
Penulis: Tjuk Suwarsono

KBRN, Jakarta: Dulu kita bermimpi menciptakan era di mana informasi sangat beraneka, mampu menyebar luas melintasi batas-batas negara dan bahasa, diperoleh secara mudah dan murah (bahkan gratis), serta mampu memengaruhi kehidupan masyarakat.

Hari-hari ini mimpi global itu tak hanya telah hadir di depan mata, tetapi bahkan telah jauh melampauinya. Dunia nyata yang didambakan kaya informasi sehat dan mencerdaskan itu, balik kucing menghadirkan ‘dunia maya’ kembali. Disebut ‘maya’ karena tsunami informasi menghempaskan fakta-fakta nyata, menjadi ‘’fakta seolah-olah/semu’’ (hyperreality) di mana fakta dan fiksi tumpang tindih sulit dipisahkan. 

Hyperreality , dalam semiotika dan postmodernisme , adalah ketidakmampuan kesadaran untuk membedakan realitas dari simulasi realitas, khususnya di masyarakat postmodern yang berteknologi maju . Hiperrealitas menghadirkan kondisi yang nyata dan  yang fiksi dipadukan dengan mulus, memungkinkan penggabungan realitas fisik dengan realitas virtual, dan kecerdasan manusia dengan kecerdasan buatan. Individu merasa lebih selaras atau terlibat lebih banyak ke dunia hiperrealketimbang dunia fisik nyata. (Wikipedia, penggagas hiperrealisme Jean Baudrillard , Albert Borgmann , Daniel J. Boorstin , Neil Postman dan Umberto Eco) .

Kecepatan perubahan digital itu meninggalkan jauh regulasi Negara dan kesiapan warganya. Yang berkembang justru eforia, latah, dan mabuk viral tanpa kendali. Sumber-sumber informasi tepercaya tergerus oleh media sosial dan berbagai aplikasi percakapan. Hoax meledak, menghancurkan produsen informasi yang benar. Dan sejumlah besar masyarakat yang belum cukup melek digital, menjadi industri baru informasi sesat.

Inilah problem serius proses pembudayaan (civilization) warga. Jauh lebih serius daripada serbuan pandemi covid-19 maupun vaksinnya, yang justru menyuburkan maraknya distorsi komunikasi. Situasi kian runyam dengan banyaknya peretasan dan penyalahgunaan digital. Sementara kesiapan regulasi dan penegakan hukumnya masih dalam proses panjang.

Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional (Pusopskamsinas) Badan Siber dan Sandi Negara ( BSSN) mencatat 88.414.296 serangan siber sejak 1 Januari-12 April 2020. Jenis serangan terbanyak Trojan Activity (56 %), Information Gathering (43 %), dan Web Application Attack (1 %). Serangan tertinggi sehari terjadi 12 Maret 2020 mencapai 3.344.470. Januari hingga Agustus 2020 serangan siber melonjak 190 juta, empat kali lipat dibanding periode yang sama 2019 yang hanya 39 juta.

Tingkat kejahatan siber di Indonesia masuk runner-up dunia setelah Ukraina. Sektor perbankan paling banyak diretas, khususnya dengan maksud membobol tabungan nasabah.

Telah banyak korban berjatuhan akibat berbagai upaya jahat di dunia digital ini. Selama pandemi angka perceraian bertambah, kekerasan terhadap wanita dan KDRT juga meningkat. Adiksi remaja dan anak-anak terhadap gajet pun kian mencemaskan. Revolusi digital terlihat seakan-akan banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. 

Fakta muram ini agaknya menggerakkan banyak pihak beraksi. BSSN bekerja sama dengan tim cyber crime Mabes Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), melakukan kolaborasi upaya literasi secara online ke masyarakat. Pelanggaran UU ITE terancam dikenai sanksi denda maupun pidana,  terkait peretasan (hacking) ada di pasal 30 sedangkan pasal 46 untuk jenis sanksi

Upaya sosialisasi dan literasi bukanlah jawaban akhir. Ia menuntut penguatan regulasi dan penegakan hukumnya. Porsi pengaturan yang lebih mendasar justru berada di tangan regulator dan eksekutor.  

Ketua Komisi I DPR-RI, Meutya Viada Hafid yang juga wartawati, pasti berada di frekuensi gelisah para praktisi komunikasi. Dan Komisi I yang membawahkan regulasi komunikasi, telah menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan perlindungan data pribadi akan menjamin hak keamanan warga negara atas perlindungan diri pribadi baik di dalam negeri maupun lintas batas Negara. RUU ini juga akan memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan, keamanan dan pertahanan Negara.

Informasi bertebaran di internet, dan ini akan ada selamanya. Benteng pertahanan diri yang bisa dibangun adalah memberikan edukasi pada masyarakat terkait pentingnya data pribadi, melakukan standarisasi, belajar dan mengadaptasi dari negara yang lebih maju dalam menangani perlindungan data. Itu sebabnya diperlukan banyak konsultasi publik untuk mendapat gambaran persoalan di lapangan.Kita juga bisa melakukan benchmarking dengan Negara tetangga. Malaysia sudah punya UU sejenis sejak 2010. Singapura dan Filipina memilikinya sejak 2012. Negara Asia Tenggara lain yang baru tahun ini mengumumkan adalah Thailand. (Tirto.id).

Filipina dan Malaysia mendefinisikan "data pribadi sensitif", sementara Singapura tidak. Informasi kesehatan, keadaan fisik dan mental, pendapat politik, keyakinan agama termasuk data pribadi sensitif di Malaysia. Sedangkan data pribadi sensitif di Filipina mencakup ras, etnis, status perkawinan, umur, warna kulit, serta afiliasi agama, filsafat, dan politik. Kesehatan, pendidikan, kehidupan seksual dan genetik seseorang juga termasuk data pribadi sensitif di Filipina.

Malaysia mencantumkan sanksi hukuman pidana, yakni denda, penjara, atau keduanya.  Di Indonesia terdapat juga unsur hukuman pidana, namun bersifat denda bukan penjara. Diusulkan penyelesaian sengketa perlindungan data diurus otoritas perlindungan data alias data protection authority (DPA). Otoritas ini ada di Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand.

Salah satu modus peretasan siber yang popular adalah pembobolan tiga bank besar di Indonesia yang  dikategorikan pencurian uang nasabah, dilakukan melalui tebar virus. Pelaku menyebarkan malware ke ponsel nasabah melalui iklan-iklan software internet banking palsu yang kerap muncul di sejumlah laman internet. Ketika nasabah mengunduh software palsu itu, malware akan secara otomatis masuk ke ponsel dan memanipulasi tampilan laman internet banking seolah-olah laman tersebut benar-benar berasal dari bank. Dengan cara ini pelaku mengendalikan program internet banking nasabah, dan kode rahasia rekening nasabah akan diketahui pelaku. (Kompas. id)

Cerdiknya pelaku tidak menguras rekening. Dia hanya membelokkan arah uang nasabah ke pihak ketiga yang disebut sebagai "kurir" yang tidak tahu bahwa uang yang masuk ke rekeningnya merupakan hasil pencurian uang nasabah. Pelakunya warga negara asing yang tergabung dalam sindikat. Malware itu masih eksis di dunia maya sehingga nasabah harus berhati-hati jika mengunduh aplikasi layanan internet banking.

Selanjutnya : Bola di Tangan Komisi I

Halaman 1 dari 2

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00