Cendekiawan IPB Soroti RUU Ciptaker Bidang Pendidikan

Ketua Panitia Ad Hoc Dewan Guru Besar Prof Hariadi Kartodihardjo (Dok. Istimewa)

KBRN, Bogor: Bangsa Indonesia dihadapkan pada krisis yang menjadi dampak pandemi Covid-19.

Di tengah krisis yang melanda dunia, seluruh negara menyusun strategi untuk membalikkan keadaan agar industri kembali tumbuh.

Salah satu cara yang menjadi pijakan melalui regulai yakni Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) bidang pendidikan dalam satu paket bernama Omnibus Law. 

Hal itu terungkap dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Biro Komunikasi Institut Pertanian Bogor University, Senin (29/6/2020), dipimpin oleh Ketua API Prof Ari Purbayanto, Ketua Panitia Ad Hoc Dewan Guru Besar Prof Hariadi Kartodihardjo dan Plt Dewan Guru Besar IPB University Prof Dr Evy Damayanthi.

Dewan Guru Besar IPB Profesor Haryadi Kartodiharjo mengemukakan, semua pasal dalam RUU tersebut merupakan gabungan Undang Undang Dikti, Undang Undang Sisdiknas dan Undang Undang Guru dan Dosen.

Dalam penafsirannya, ada beberapa pasal yang mencederai nilai dasar pendidikan, yakni budaya dan entitas kebangsaan . 

Isu komersialisasi pendidikan yakni Badan Hukum Pendidikan dapat berprinsip nirlaba pada pasal 53, kalimat dapat ditafsirkan Profesor Haryadi sebagai bahasa karet yang memungkinkan Badan Hukum Pendidikan berprinsip mencari laba serta pasal lain yang menjadi sorotan terkait mudahnya dosen asing dan perguruan tinggi asing pada pasal 45 ayat (2) bersisi Serdos tidak wajib bagi dosen lulusan perguruan luar negeri terakreditasi.

“Ada klausal pada pasal 65, perguruan tinggi asing tidak wajib bekerjasama dengan perguruan tinggi Indonesia serta pasal 67,68,69, yang berisi pelanggaran sanksi administrasi, sanksi pidana dan denda dihapus, penyelenggara atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran di kenakan sanksi administratif," tutur Prof Haryadi, Senin (29/6/2020) 

Ketua Asosiasi Profesor Indonesia, Prof Ari Purbayanto menekankan, RUU Ciptaker Bidang pendidikan yang kini tengah dibahas Komisi X DPR RI sejalan dengan iklim investasi.

Buruknya investasi yang masuk lebih dikarenakan rumitnya birokrasi dan masifnya praktek Korupsi dan Kolusi.  

“Kalau di Malaysia, semua sentralistik. Kalau di Indonesia, tidak semuanya untuk perguruan tinggi terpusat sementara pendidikan dasar dan menengah di pemerintah kota dan kabupaten. Dan pendidikan atas di provinsi jangan juga rule-nya di persulit birokrasinya, diperpanjang kalau nanti jalurnya satu pintu ya santu pintu saja. Jangan malah satu pintu ada banyak pintu lagi," kata Prof Ari Purbayanto menambahkan. 

Berdasarkan data UNDP, kondisi pendidikan tinggi Indonesia masih berada di peringkat 111 dunia. Posisi yang berada jauh dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Brunai, dan Singapura.  

Sebaran guru yang belum merata serta sarana dan prasarana yang masih terbatas, hingga birokrasi yang masih berbelit, menjadi alasan dibahasnya RUU Ciptaker Bidang Pendidikan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00