Publik Lemah dalam Perumusan Kebijakan

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini (Dok. Istimewa/Perludem)

KBRN, Jakarta :  Mengemuka dugaan, bahwa ada pelemahan partisipasi publik untuk ikut serta terlibat dalam setiap proses perumusan kebijakan publik oleh pemerintah.

Hal itu diutarakan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini melalui sorotan kritisnya.  

"Rancangan undang-undang cipta kerja yang sangat bertentangan dengan kehendak publik dan minim partisipasi," kata Titi dalam diskusi online, Rabu (6/5/2020). 

Selain itu, menurutnya aspek kebebasan sipil dan perlindungan data pribadi serta kemanan digital menjadi salah satu ancaman baru di tengah sistem politik demokratis Indonesia. 

Menurutnya, seiring dengan perkembangan demokratisasi di banyak negara, pada saat yang bersamaan terjadi perkembangaan tantangan yang berpotensi melemahkan demokrasi. 

"Korupsi, kesetaraan gender, kesetaraan, dan partisipasi yang tidak hanya diukur dari kehadiran pemilih ke TPS, tetapi partisipasi politik publik yang dilibatkan dalam formulasi kebijakan, menjadi beberapa tantangan yang perlu diantisipasi dan sesegara mungkin dicarikan solusinya untuk memperkokh sistem politik demokratis," terangnya. 

Sedangkan Regional Director of Asia and The Pacific The International IDEA Leena Rikkila Tamang mengatakan laporan GSOD 2019 masih mengklasifikasikan status Indonesia ke dalam rezim demokrasi. 

GSOD merupakan indeks demokrasi yang rutin dikeluarkan oleh The International IDEA untuk membaca perkembangan ataupun kemunduran tren demokrasi pada level global, regional, dan spesifik di negara-negara dunia. 

"Pada level kawasan posisi Indonesia masih berada di atas Singapura, Malaysa dan Philippina. Salah satu tantangan terus menerus yang dihadapi Indonesia ialah permasalahan korupsi dan kesetaraan gender," terangnya. 

Dalam penjelasannya, Leena mengungkapkan terdapat empat hal yang dapat mengurangi praktek korupsi antara lain keterbukaan dan akses terhadap informasi.

Kesetaraan gender, jika merujuk pengalaman beberapa negara terjadi tren positif antara tingkat kesetaraan gender dangan rendahnya korupsi. 

Selanjutnya, peningkatan level kepercayaan terhadap aktor-aktor demokrasi dan tercipatanya lingkungan anti korupsi dalam tata kelola pemerintahan.  

Leena mengingatkan dua hal yang perlu diwaspadai tingkat penurunanya yakni integritas media dan kestaraan kelompok sosial yang terdiri dari kebebasan berasosiasi dan berkumpul.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00