Perlindungan Pekerja di Masa Pandemi

KBRN, Jakarta: Pada (11/3/2020), WHO telah menetapkan wabah Covid-19 sebagai pandemi global. Hal ini tentu mempunyai dampak yang beragam, hampir seluruh sektor terdampak, ekspor impor terhenti, kontrak kerja terputus di tengah jalan, beberapa bisnis jatuh dan tidak bisa bangun lagi. Di beberapa kota, pihak pemda juga terpaksa menutup fasilitas publiknya.

Efeknya jutaan pekerja dari beragam sektor, baik di sektor formal maupun non-formal terpaksa dirumahkan, karena berkurangnya aktifitas dan transaksi usaha. Menghadapi hal ini, Kementerian Tenaga Kerja sudah membuat surat edaran bernomor M/3/HK.04/III/2020 perihal perlindungan pengupahan pekerja disaat wabah. Hingga 16 april lalu, sebanyak 1,9 juta pekerja dari 100 ribu lebih perusahaan, sudah dirumahkan.

Pada prinsipnya, upah pekerja yang terpaksa tidak masuk kerja dari perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akan tetap dilindungi, dengan mempertimbangkan kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan. Namun yang patut kita cermati dibalik ancaman dirumahkannya para pekerja ini adalah pemangkasan upah.

Di satu sisi, perusahaan butuh bertahan, sementara di sisi lain, pekerja butuh upahnya yang juga untuk bertahan. Disinilah dibutuhkan para pihak untuk duduk bersama mencari solusi terbaik dalam mengatasi hal ini, dengan memperhatikan aturan yang ada. Untuk mengatasi efek kejut ini, pemerintah menggelontorkan paket kartu Prakerja bagi orang yang terdampak dari melemahnya kegiatan ekonomi akibat pandemi ini. Pemerintah menyediakan dana sebesar Rp. 3,550,000.- bagi setiap penerima kartu prakerja yang dapat digunakan untuk membayar beragam pelatihan online serta insentif bagi pesertanya.

Dibalik keberadaan kartu prakerja ini, masih ada beberapa permasalahan diantaranya para pemegang kartu ini wajib untuk membeli pelatihan online dengan besaran satu juta rupiah. Jelas ini agak mengejutkan karena dana bagi penerima kartu prakerja ini diambil dari APBN. Saat ini yang dibutuhkan bagi para calon pendaftar kartu prakerja adalah bertahan hidup dibawah bayang-bayang pandemi. Alangkah baiknya bila pelatihan ini diberikan secara gratis, sehingga dana itu bisa mereka gunakan untuk modal usaha, tentu dengan bekal pelatihan yang mereka ikuti.

Di masa sulit ini diharapkan semua pihak termasuk para pemangku kebijakan untuk duduk bersama mencari solusi terbaik agar tidak ada yang dirugikan dan mencoba mengambil keuntungan sepihak.

Penulis: Farid Alauddin (Pengamat Hukum Sosial dan Kemasyarakatan) 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00