Asimilasi, Maksud Baik Berujung Petaka

KBRN, Jakarta : Sebuah gagasan mulia berpihak pada hak asasi manusia ternyata malah mengorbankan hak dari manusia lainnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sejauh ini sudah membebaskan 38.822 narapidana (napi) berlandaskan Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Kebijakan sempat menuai pro-kontra, utamanya dari masyarakat, yang teramat sangat khawatir bahwa akan berulangnya tindak kriminalitas dari para napi tersebut.

Akhirnya, apa yang ditakutkan masyarakat terjadi juga, karena sejumlah mantan napi yang dibebaskan melalui asimilasi dilaporkan telah mengulangi aksinya kembali di banyak daerah seluruh Indonesia.

Seperti diberitakan RRI sebelumnya, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) telah menangani 28 napi asimilasi yang melakukan aksi kejahatannya kembali. Mereka yang kembali berulah melakukan aksi kejahatan seperti pencurian, sampai pelecehan seksual.

“Terdapat napi yang sedang melaksanakan asimilasi di rumah dan napi yang sudah melaksanakan hukuman 2/3 dengan kembali kepada masyarakat, terdapat 28 napi yang melakukan kejahatan kembali,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono, dalam keterangan persnya, Selasa (21/4/2020).

Lebih lanjut, Argo mengatakan, Polri telah membentuk Satgas Anti Begal dan Satgas Anti Preman untuk mengantisipasi kejahatan saat pandemi Covid-19. Satgas dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda setempat.

“Polri telah membentuk Satgas Begal dan Preman yang akan dilakukan oleh masing-masing Polda yang dikepalai oleh Direktur Reserse Kriminal Umum,” ucapnya.

BACA JUGA: Polri: 28 Napi Asimilasi Berulah Lagi

Adapun 28 kasus yang disebutkan, berasal dan sedang dalam penanganan Kepolisian Daerah (Polda) di masing-masing wilayah tempat terjadinya kejahatan itu. Berikut rinciannya:

1. Polda Jateng, 8 tersangka dengan kasus curanmor, curas, curat dan pelecehan seksual

2. Polda Kalbar, 3 tersangka dengan kasus curanmor

3. Polda Jatim, 2 tersangka dengan kasus curanmor

4. Polda Banten, 1 tersangka dengan kasus pencurian

5. Polda kaltim, 2 tersangka dengan kasus pencurian dan penipuan

6. Polda Metro Jaya, 1 tersangka dengan kasus curas

7. Polda Kalsel, 2 tersangka dengan kasus pencurian dan curat

8. Polda Kaltara, 3 tersangka dengan kasus pencurian, curas dan curat

9. Polda Sulteng, 1 tersangka dengan kasus pencurian

10. Polda NTT, 1 tersangka dengan kasus penganiayaan

11. Polda Sumut, 4 tersangka dengan kasus curas dan pencurian.

Di sini terlihat jelas, masyarakat yang awalnya sangat mengkhawatirkan kebijakan asimilasi buat para napi itu ternyata menjadi korban dari kebijakan itu sendiri. Garis bawahi, bukan pejabat yang menjadi korban, tapi masyarakat. 

Kepolisian juga semakin berat pekerjaannya dari mengamankan suasana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), masih harus pula melakukan penangkapan kembali terhadap orang-orang yang sebenarnya sudah pernah dipenjarakan sebelumnya.

Berikutnya, Kabidpenum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan bahwa Polri telah mencatat kenaikan tingkat kejahatan di Indonesia dari pekan ke-15 hingga ke-16 pada tahun 2020. 

Ia mengungkapkan, bahwa kejahatan yang paling mendominasi adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat). 

"Secara objektif kita berbasis pada data, bahwa pada minggu ke 15 dan minggu 16 yang lalu berdasarkan statistik kepolisian tentang kejahatan, dimana minggu ke 15 itu ada kasus sebanyak 3.423 dan kemudian minggu ke 16 itu ada 3.827. Dalam interpretasi statistik, ya ini ada sebuah kenaikan dari perbedaan 2 angka kejahatan itu," ungkap Asep Adi kepada RRI, Kamis (23/4/2020).

BACA JUGA: Polri Ungkap 37 Napi Asimilasi Ulangi Aksi Kejahatan

Jika dipersentasekan, kata dia, kenaikan tindak pidana curat sebesar 11,80 persen. Kendati begitu, Asep menyebutkan bahwa data tersebut bukan kondisi keseluruhan di Indonesia, melainkan hanya di wilayah-wilayah tertentu saja.

"Hanya beberapa kota besar saja terjadi peningkatan, di kota lain yang lebih banyak jumlahnya kecenderungannya stabil. Bahkan ada beberapa daerah yang mengalami penurunan kejahatan," jelasnya.

"Kita selalu lakukan mapping pada setiap daerah, 34 polda masing-masing menyusun wilayahnya kemudian dianalisis dari situ nanti akan dikategorikan daerah mana yang rawan, aman, dan tidak rawan," sambungnya.

Ia mengatakan bahwa saat ini kepolisian sedang mengkaji lebih dalam mengenai penyebab angka kenaikan sebesar 11,80 persen. 

Jika dikaitkan dengan kondisi Covid-19, ia mengakui jika hal tersebut mungkin saja dapat terjadi mengingat kondisi lingkungan saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lebih sepi.

"Ya, tidak selalu begitu namun memang ada. Kondisi ini bagi mereka kondusif bahwa tak ada orang, tak ada pengawasan," ujarnya lagi.

Asep Adi menambahkan, terdata lagi, ada 37 napi yang kembali mengulangi kejahatan yang didominasi kriminalitas jalanan seperti pencurian kendaraan. Motifnya juga sama seperti saat mereka pertama kali ditangkap dan dijebloskan ke penjara, yaitu alasan ekonomi dan tidak punya pekerjaan.

"Kondisi ini bukan karena hari ini dalam arti konteks covid-19. Karena katakanlah pelaku kejahatan ini kalau kita kategorikan kan pelaku kejahatan jalanan. Ya... itu kalau kita tidak kontekskan dengan hari ini pun mereka melakukan kebanyakan karena memang motif ekonomi dan karena tak ada pekerjaan," imbuhnya.

Nah, dengan asimilasi di saat PSBB penanganan Covid-19, motif itu pasti kembali menjadi alasan kuat untuk mengulangi aksi kriminal tersebut. 

BACA JUGA: Dua Pekan Terakhir Tindak Kejahatan Naik 11,80 Persen

Di sini nampak jelas, polisi sudah mengkhawatirkan suasana PSBB yang sepi memang sangat mengundang aksi kriminalitas. Seperti kalimat yang akrab di dunia kriminal, kejahatan terjadi jika ada kesempatan. Lalu disambung oleh karakter 'Bang Napi' pada jamannya, 'waspadalah....waspadalah'. 

Tapi pejabatnya tidak waspada, dan masyarakat kembali jadi korban dari sebuah kebijakan yang tidak populis.

Terakhir, akibat kebijakan asimilasi, sejak Rabu, 22 April 2020 malam, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II/B Sorong, Papua Barat, dibekap kerusuhan berujung pembakaran fasilitas.

Kekacauan pecah karena ratusan warga binaan menyangka ada puluhan rekan sesama napi yang dibebaskan melalui asimilasi, sehingga mereka melancarkan pembenaran untuk meminta kebebasan dengan cara membakar ruangan di dalam Lapas.  

Keadaan terakhir seperti dalam pantauan RRI, pihak Lapas masih berupaya melakukan negosiasi dengan ratusan warga lapas.

"Kami masih melakukan negosiasi," kata Kepala Lapas Sorong Nunus Ananato, pada rri.co.id, Kamis (23/4/2020).

Nunus menyatakan, negosiasi dikawal ketat petugas TNI-Polri. 

"Kami akan update perkembangan nanti, mohon sabar," terangnya. 

Sebelumnya, Nunus mengungkapkan, kerusuhan di dalam lapas itu dilakukan 300-an warga binaan dengan tujuan agar mereka dibebaskan.

Situasi terkini, lebih kurang 300 narapidana (napi) warga binaan Lapas Klas II B Sorong dipastikan belum memenuhi syarat mendapatkan pembebasan melalui asimilasi.

Kapolres Sorong Kota, AKBP Ari Nyoto Setiawan menyatakan, pihaknya berupaya memediasi keinginan mereka pada Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong dan Kakanwil Kemenkumham Papua Barat.

"Pada saat negosiasi pihak lapas menjelaskan pada mereka seluruhnya belum memenuhi syarat, bahkan ada satu yang masih berstatus tahanan bukan napi," kata Ari kepada rri.co.id, Kamis (23/4/2020).

Sementar itu, kondisi terkini di Lapas dipastikan telah kondusif. Seluruh warga binaan menjalani rapid test sesuai permintaan mereka setelah tersadar rawan terjangkit pandemi Corona pasca beraksi ricuh di Lapas.

"Saat ini mereka sedang menjalani rapid test," ujar Ari.

BACA JUGA: Lapas Sorong Belum Kondusif, Aparat Lakukan Negosiasi

Ditambahkan, sebelum melakukan kericuhan pada Rabu (22/4/2020) malam, ada upaya melarikan diri dengan menjebol tembok Lapas bagian belakang pada beberapa hari sebelumnya.

"Nah saat saat ricuh 4 napi sempat kabur tetapi berhasil kami tangkap lagi," terangnya.

Untuk diketahui, tuntutan para napi Lapas Klas II B Sorong terkait pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi harus dilakukan dengan berbagai ketentuan, sebagaimana Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 berikut ini:

1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

2. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012.

4. Tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing (WNA).

Berawal dari berita bohong rekannya dibebaskan melalui asimilasi, ratusan napi di sana minta persamaan hak untuk dibebaskan juga. Bahkan ada yang memang sudah menggunakan situasi sebagai modus melarikan diri menjebol tembok belakang Lapas. 

Kemudian untuk menegaskan permintaan bebas, para napi lantas membakar fasilitas di sekitarnya, yang notabene dibangun serta dibeli kelengkapannya oleh uang rakyat. Setelah hangus terbakar, tentunya menggunakan uang rakyat lagi. Siapa yang rugi? Jelas rakyat!

Apa Gunanya Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi Bagi Indonesia?

Jadi pertanyaannya, apa guna pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi buat Indonesia? Terlebih di saat pandemi Covid-19 menerjang sekarang. 

Semua paham, Menkumham punya pertimbangan membebaskan lebih dari 38.000 narapidana dengan asimilasi guna mengurangi kepadatan di dalam Lapas agar mereka tidak terjangkit virus Corona.

BACA JUGA: Ratusan Napi Dipastikan Tak Penuhi Syarat Asimilasi

Tapi sebenarnya kebijakan dengan tidak mengijinkan keluarga maupun kerabat penghuni Lapas menjenguk, sudah cukup dan menjadi cara yang sangat ampuh. Banyak Lapas mengganti waktu jenguk dengan video call. Fasilitas ini disediakan gratis dan nyaman buat seluruh narapidana di dalam Lapas.

Justru dengan mengisolasi mereka, para napi itu menjadi orang paling aman dari terjangan Covid-19. Karena mereka sudah tidak berhubungan dengan dunia luar. Ditambah lagi nanti diterapkan protokoler penanganan Covid-19 seperti pemeriksaan suhu tubuh, pemberian vitamin, pemberian masker maupun sarung tangan, akan membuat seluruh narapidana aman.

Lalu dibilang asimilasi itu mengurangi pengeluaran negara. Dana itu sudah ada sebelumnya dan dianggarkan, bukan? Jadi untuk apa dipersoalkan? Penanganan Covid-19 yang butuh dana besar juga sudah ter-cover dari pos-pos anggaran lain ditambah para donatur bagai gelombang air terus membantu pemerintah.

Dengan kejahatan yang terulang kembali, jatuh korban si narapidana asimilasi ditembak polisi, ditambah masyarakat kembali jadi korban untuk kesekian kalinya dari aksi kejahatan tersebut, wajar muncul pertanyaan. Apa gunanya pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi bagi Indonesia? 

Benarkah menegakkan hak asasi manusia bisa dilakukan dengan mengorbankan hak asasi manusia lainnya? Oleh karena itu, jangan asal mengambil kebijakan. 

Pejabat digaji oleh rakyat seharusnya untuk menghasilkan kebijakan yang tidak menyengsarakan rakyat. Bukan malah merilis sekaligus menyetujui kebijakan berdasarkan pertimbangan pakar, pengamat, dan penilaian-penilaian yang tidak ada gunanya buat rakyat. (Foto: Ant/Destyan Sujarwoko)

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00