Tolak Ahok, Serikat Pekerja Pertamina Diduga Telah Hidup Nyaman

KBRN, Jakarta : Peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman mengaku heran dengan  penolakan Serikat Pekerja Pertamina menyusul bakal ditetapkannya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama  alias Ahok sebagai Direktur Utama Pertamina.  Serikat Pekerja Pertamina menolak kehadiran Ahok karena diduga selama ini telah hidup nyaman.

" Jadi jika ada Serikat Karyawan Pertamina yang menolak kehadiran Ahok ke Pertamina, itu tak lebih karena mereka sudah sangat nyaman hidup dalam kultur seperti ini, " kata Ferdy kepada rri.co.id, Jakarta, Selasa (19/11/2019). 

Ferdy merinci gaji yang dikeluarkan untuk karyawan Pertamina juga sangat bervariasi. Gaji manajemen kunci dan komisaris Pertamina tahun 2019 senilai US$ 47,27 juta atau setara Rp 661,78 miliar di 2018. Sementara, untuk  11 BOD Pusat dan 6 komisaris masing-masing-masing menerima Rp 38,92 miliar. Per bulannya paling tidak menerima Rp 3,24 miliar. Ini tentu sangat fantastis.  Untuk level manajer saja mencapai angka 120 juta.

Menurutnya kultur tertutup di Pertamina ini membuka ruang bagi korupsi dan membuat perusahaan milik negara tidak bisa berkompetisi dalam persaingan yang makin mengglobal sekarang ini.

" Itulah mengapa jika kita bertemu karyawan Pertamina di mana saja di seluruh Indonesia ini, mereka sangat kaya, memiliki fasilitas fantastis, apartemen dan mobil mewah-mewah," ungkapnya.

Untuk itu, Presiden Jokowi dan Menteri BUMN, Erick Tohir, perlu mendorong Ahok menjadi Direktur Utama Pertamina. Selain itu,  perlu mengoptimalkan peran Ahok, bukan hanya menjadi Komisaris Utama (Komut) Pertamina yang tugasnya hanya mengawasi direksi atau memelototi program kerja jangka Panjang Pertamina.

" Ahok peru diberi tugas lebih besar, sebagai Direktur Utama, karena dia adalah eksekutor, memiliki keberanian dan perhitungan tepat dalam mengambil keputusan. Ahok dengan modal segudang pengalaman mengolah birokrasi dan birokrat bandel di DKI-Jakarta, pasti mampu membawa Pertamina menjadi perusahaan BUMN yang struktur organisiasinya ramping, efektif, efisien dan berkinerja baik. Ini sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi agar birokrasi efektif dan eselonisasi dipangkas," paparnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00