PMK Merebak, Pemerintah Batasi Mobilitas Hewan Ternak

Ilustrasi mobilitas hewan ternak. (Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nym)

KBRN, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melakukan pembatasan berbasis mikro bagi mobilitas hewan ternak ke daerah yang terdampak penyakit mulut dan kuku (PMK) atau daerah zona merah.

Pembatasan ini layaknya pembatasan yang dilakukan pada penanganan Covid-19. Dimana, hewan ternak terutama sapi dilarang bergerak ke daerah yang kasus PMK-nya tinggi.

"Pertama untuk daerah berbasis level mikro seperti di penanganan Covid di PPKM, ini akan diberikan larangan hewan hidup dalam hal ini sapi untuk bergerak di daerah level kecamatan yang terdampak penyakit mulut dan kuku atau kita sebut dengan daerah merah," kata Airlangga usai mengikuti rapat perkembangan dan penanganan kasus PMK, yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/06/2022).

Airlangga menambahkan, detail mengenai pembatasan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

Selain itu, kata Menko Airlangga, pemerintah juga mengintensifkan vaksinasi PMK bagi hewan ternak. Ia menyampaikan, pengadaan vaksin akan menggunakan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Disetujui untuk pengadaan vaksin yang khusus untuk tahun ini, itu sekitar 29 juta dosis dan seluruhnya akan dibiayai dengan dana dari KPCPEN (Komite Penanganan Covid-19 dan PEN),” jelas Airlangga yang juga merupakan Ketua KPCPEN tersebut.

Selain vaksin, Presiden Jokowi juga memerintahkan jajaran terkait untuk mempersiapkan vaksinator dan juga obat-obatan. 

Pemerintah juga akan memperketat mekanisme penanganan hewan ternak agar virus tidak menyebar.

“Seluruh mekanisme yang harus dijaga, selain pergeseran hewan, juga kontrol terhadap mereka yang keluar masuk peternakan. Artinya, biohazard melalui desinfektan itu penting karena kita juga melihat agar carrier virus ini untuk terus dijaga.

Pemerintah, lanjutnya, juga akan menyiapkan santunan penggantian ternak bagi para peternak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ganti rugi sebesar Rp10 juta akan diberikan jika memang hewan tersebut harus dimusnahkan akibat PMK (PMK).

“Selanjutnya, terkait dengan pergantian, terutama terhadap hewan yang dimusnahkan ataupun dimatikan paksa, pemerintah akan menyiapkan ganti, terutama untuk peternak UMKM itu sebesar Rp10 juta per sapi,” pungkas Airlangga.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar