Kemenag Pantau Ekosistem Industri Halal Pabrik Danone

KBRN, Jakarta: Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kembali memonitoring industri halal. Untuk itu, BPJPH mengunjungi Pabrik Danone SN Indonesia dan menampung aspirasi industri dalam perannya sebagai regulator halal di Indonesia.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menyampaikan bahwa, menguatnya industri halal di tanah air berimplikasi positif pada peningkatan tingkat perekonomian masyarakat. Sertifikasi halal selain sebagai bentuk perlindungan akan jaminan kehalalan produk, juga memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk yang berimplikasi positif pada volume produksi dan penjualan. 

“Hal itu akan meningkatkan keberlangsungan usaha yang selanjutnya juga berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat,” kata Aqil dalam keterangan, Sabtu (23/10/2021).

Sejalan dengan itu, Danone SN Indonesia menegaskan bahwa komitmen terkait jaminan halal masih sangat dipegang teguh. Unit produksi terus menjalankan proses produk halal bahkan mulai dari bahan baku. 

“Selain itu, proses pengolahan, pengemasan produk yang dihasilkan, hingga aktivitas pendistribusian produk juga dilakukan dengan memenuhi standar kehalalan. Perusahaan juga telah mencantumkan label halal pada kemasan produk-produk,” ucap Kepala Pabrik Ciracas Factory Danone SN Indonesia, Yudhitia Ari Winanto. 

Sebelumnya, BPJPH sendiri telah menyertifikasi 27.188 produk dalam program sertifikasi tahap pertama. Sertifikasi diberikan terhadap produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

"Capaian ini perlu diapresiasi. Namun, BPJPH Kemenag juga perlu terus bertransformasi, mengingat sasaran jumlah pelaku usaha lebih dari 65,5 juta dan kewajiban bersertifikat halal terus berlanjut," kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, melalui keterangan tertulis, Senin (18/10/2021).

Menurut Yaqut, hal ini menandai dimulainya era baru sertifikasi halal di Indonesia sebagai amanah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. UU tersebut mengatur produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Sementara, program sertifikasi halal tahap kedua dimulai sejak Minggu (17/10/2021) terhadap produk obat-obatan, kosmetik dan barang gunaan. Menurut Yaqut, penahapan ini bertujuan agar kewajiban produk bersertifikat halal terlaksana dengan baik, serta menghindari potensi kesulitan, khususnya bagi pelaku usaha dalam menjaga keberlangsungan dan pengembangan usahanya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00