FOKUS: #VAKSIN COVID-19

Menlu Akui Kesetaran Akses Vaksin Covid-19 Masih Timpang

KBRN, Yogyakarta: Kesetaraan untuk mendapatkan vaksin Covid-19 ternyata bukanlah pekerjaan yang mudah.

Hal itu diutarakan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi LP, Jum'at (22/10/2021) siang, ketika memberikan kuliah umum secara daring.

Menlu yang juga alumnus UGM itu menerangkan, selama pandemi Corona, kebijakan politik luar negeri RI, tak banyak berubah meski lebih dominan terkait diplomasi dalam bidang kesehatan atau penanganan pandemi.

Salah satu kerja diplomasi terberat, menurut Retno, di antaranya perjuangan memperoleh akses vaksin yang di awal pandemi masih sangat terbatas. 

“Beberapa isu yang mengemuka politik luar negeri selama pandemi adalah diplomasi kita bidang kesehatan dan vaksin, perlindungan WNI dan mengupayakan stabilitas perdamaian kawasan dan dunia,” katanya di hadapan ribuan mahasiswa baru dalam kegiatan Orientasi Pembelajar Sukses bagi Mahasiswa Baru Program Pascasarjana UGM.

Diplomasi vaksin yang dilakukan Indonesia terbilang sangat gencar. Retno menyadari, pandemi harus ditangani secara serius karena banyaknya jumlah rakyat Indonesia yang harus mendapat vaksinasi demi terwujudnya kekebalan komunal.

“Jika tidak bergerak cepat, saya yakin, kita tidak bisa melakukan vaksinasi. Hari ini lebih dari 177 juta dosis vaksin yang sudah disuntikkan,” tutur menteri yang sempat mengenyam perkuliahan di jurusan Hubungan Internasional Fisipol UGM.

Akses timpang

Retno sendiri mengakui perlu upaya ekstra agar pasokan vaksin ke Tanah Air dapat tercukupi. Padahal, negara-negara di dunia yang terkena dampak pandemi juga berebut mendapatkan jatah vaksin.

“Semua itu dilakukan dengan menggunakan hitungan yang cukup matang. Sebuah tugas besar untuk memenuhi jumlah vaksin yang besar,” ungkap dia.

Walaupun berhasil mendapatkan stok vaksin yang mencukupi, namun Indonesia juga tak melupakan negara-negara lainnya, khususnya negara miskin, agar mendapat akses yang setara. Hal itu karena ada ketimpangan akses vaksin di mana sekitar 6,7 miliar dosis vaksin yang disalurkan, 75 persen di antaranya disuntikkan kepada penduduk dari negara-negara maju alias kaya.

“Kurang dari satu persen negara berpenghasilan rendah yang penduduknya mendapat vaksin,” ucap wanita asal Semarang, 58 tahun silam itu.

Perjuangan Retno yang tergabung dalam Co-Chair COVAX AMC Engagement Group bersama Menteri Pembangunan Internasional Kanada dan Menteri Kesehatan Ethiopia untuk memperjuangkan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara, setidaknya mulai menemukan hasil.  

“Yang kita lakukan setidaknya 20 persen penduduk dari negara menengah ke bawah menerima vaksin secara gratis. Kita mengupayakan dari negara maju dan filantropi,” tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00