FOKUS: #PPKM MIKRO

Monoarfa: Kepala Daerah Tidak Perhatikan Imunisasi Rakyat

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (Istimewa)

KBRN, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas hari ini menggelar Rapat Tingkat Menteri bersama Kementerian Kesehatan secara virtual untuk membahas sasaran penting pembangunan nasional di bidang kesehatan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Agenda rapat mencakup peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 72,51 pada 2020 menjadi 75,54 pada 2024, dimana Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat dari 69,81 pada 2010 menjadi 71,47 pada 2020.

“Terkait imunisasi dasar lengkap, dalam kunjungan, kalau saya tanya banyak kepala daerah tidak aware, tidak memberi perhatian. Untuk itu, perlu sosialisasi gencar dan studi mengatakan kalau bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap dengan baik, jadi peluangnya terkena stunting semakin rendah,” kata Suharso Monoarfa dalam keterangan tertulis yang diterima RRI.co.id, Senin (14/6/2021).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa juga menekankan pentingnya penguatan sistem kesehatan sebagai kunci dalam pencapaian target RPJMN 2020-2024 terkait penyakit kesehatan ibu dan anak, gizi, serta penyakit menular dan penyakit tidak menular. 

Beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pencapaian target pembangunan, antara lain cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), cakupan penerima bantuan iuran JKN, angka kematian ibu, stuntingpada balita, obesitas, imunisasi dasar lengkap, prevalensi merokok penduduk usia 10-18 tahun, dan Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar.

“Penyebab kematian utama adalah penyakit tidak menular, yakni jantung, stroke, dan diabetes ini paling tinggi kontributor kematian, sedangkan penyakit menular TB menjadi penyebab kematian tertinggi dan diare penyebab kematian anak tertinggi,” jelasnya. 

“Ada pula kematian akibat kecelakaan. Ini perlu mendapat perhatian bagaimana kita bisa menangani penyakit ini sehingga tingkat kematian kita turunkan,” ujar Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko. 

Selain penanganan penyakit menular dan tidak menular, beberapa isu lain yang menjadi fokus rapat adalah kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Kebijakan Fiskal untuk menurunkan prevalensi merokok usia anak dengan menyusun simulasi peningkatan cukai rokok, hingga cakupan kepesertaan JKN yang masih rendah, yaitu 82.07 persen dan penerima bantuan iuran JKN sebesar 96.8 juta jiwa dengan tingkat akurasi sekitar 57 persen. 

Untuk itu, keakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diperlukan agar intervensi pemerintah dalam penyaluran bantuan tepat sasaran.

Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan drg. Oscar Primadi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Cut Putri Arianie, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Erna Mulati, Direktur Gizi Kementerian Kesehatan RR Dhian Probhoyekti.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Prima Yosephine, Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Bayu Teja Muliawan, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalsum Komaryani, serta Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Andi Sagumi. (Miechell Octovy Koagouw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00