Stunting di Tengah Pandemi, Pemda Harus Inovatif

KBRN, Jakarta: Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta kepala daerah kabupatenkKota tidak melonggarkan upaya percepatan pencegahan stunting di tengah pandemi Covid-19. Berbagai program dan kegiatan yang diperlukan untuk pencegahan stunting harus tetap dilakukan guna mencapai target penurunan prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024 mendatang. 

“Jangan sampai, masa pandemi Covid-19 ini kemudian menambah jumlah anak stunting dalam beberapa tahun ke depan,” ungkap Wapres saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek") Percepatan Pencegahan Stunting" secara virtual di Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Rakortek nasional tersebut dihadiri oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, 34 Gubernur se-Indonesia, dan 103 kepala daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota prioritas stunting tahun 2021.

Wapres menyebut, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada masa pandemi Covid-19 ini, jumlah kunjungan ke Posyandu mengalami penurunan yang tajam. Pun dengan jumlah ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya secara rutin. Kondisi ini, kata Wapres, tidak boleh dibiarkan begitu saja.

Wapres mengungkapkan, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya inovatif untuk memastikan layanan yang diperlukan masyarakat tetap tersedia. Posyandu harus tetap dijalankan, namun dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Stunting harus kita cegah bersama-sama agar kita tidak mempunyai generasi penerus yang lemah. Dalam agama Islam, kita diamanatkan untuk tidak mewariskan generasi yang lemah atau Dzurriyatan Dhia’fan. Generasi yang lemah ini bukan hanya lemah dari sisi pemahaman agama, kesalehan dan ketaqwaan, tetapi juga dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Oleh karena itu, saya menekankan kembali bahwa stunting ini harus kita cegah bersama-sama,” terang Wapres. 

Menurut Ma'ruf Amin, dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah, pencegahan stunting dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan di daerah dan seluruh sumber daya dapat dimobilisasi untuk pencegahan stunting. Target penurunan stunting hingga 14 persen yang dicanangkan pemerintah pusat harus dicapai melalui konvergensi antar program dan pelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Pada tahun 2019, berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia yang dilakukan oleh Kemenkes, 27,7 persen balita Indonesia mengalami stunting. Ini artinya ada sekitar 6,5 juta balita Indonesia yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, yang kemudian menjadikannya stunting,” paparnya. 

Kondisi ini, lanjut Wapres, sangatlah memprihatinkan, karena dampak stunting yang akan mempengaruhi kualitas masa depan generasi penerus bangsa. Anak-anak yang stunting akan mempunyai kemampuan kognitif yang lebih rendah, rentan terhadap penyakit tidak menular dan ketika dewasa mempunyai produktifitas yang lebih rendah. Hal ini tentu saja dalam jangka panjang akan merugikan Indonesia sebagai Bangsa dan Negara.

“Konvergensi adalah kata yang mudah diucapkan, tetapi seringkali tidak mudah untuk diwujudkan. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya keras dari kita semua. Setiap Lembaga yang terlibat tolong hilangkan ego sektoral, karena konvergensi membutuhkan kerja sama antar pihak,” tegas Wapres. 

Wapres menambahkan, konvergensi dalam pencegahan stunting harus diwujudkan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga ke tingkat Desa. Langkah awal untuk menciptakan konvergensi adalah perlunya dilakukan analisis situasi dan pemetaan program yang selama ini ada di kabupaten/kota dan desa.  

Analisis situasi dan pemetaan ini, menurut Wapres, sangat penting agar pemerintah daerah mengetahui kondisi riil di lapangan dan program apa yang sudah ada dan belum ada. Dari hasil analisis situasi dan pemetaan ini, kemudian dapat diketahui kondisi rill di lapangan dan program/kegiatan yang harus dilakukan. Dengan melakukan pemetaan, tumpang-tindih antarprogram dapat dihindari dan program yang dibutuhkan tapi belum tersedia dapat diidentifikasi .

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan persoalan stunting menjadi tantangan dalam pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas, mengingat angka kasus stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yakni 27,67 persen. Presiden Joko Widodo sendiri telah menargetkan angka stunting pada 2024 turun hingga 14 persen. Oleh karena itu, kata Muhadjir, perlu langkah di luar kebiasaan atau extraordinary untuk mencapai target yang ambisius itu.

Menurut Muhadjir, bila permasalahan stunting tidak diselesaikan tuntas, maka akan terus ada angkatan kerja Indonesia yang mantan stunting. Apalagi pada tahun 2030 Indonesia akan mengalami bonus demografi.

Menyambung Menko PMK, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa manusia adalah aset paling penting bagi suatu negara. Dan persoalan stunting bukan persoalan ibu dari anak-anak itu sendiri, namun merupakan persoalan multi dimensi. Oleh karena itu, pemerintah harus bekerja sama baik antar kementerian lembaga maupun daerah. 

“Pandemi Covid-19 tentu memberikan tambahan kepada Indonesia tantangan yang tidak mudah. Oleh karena itu, saya berharap dalam kondisi dimana pandemi banyak sekali menyedot perhatian dan sumber daya kita, jangan pernah dilupakan investasi yang paling penting bagi Indonesia dan bagi generasi kedepan yaitu investasi untuk memperbaiki gizi anak-anak kita,” kata Sri Mulyani.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00