Revisi UU Disuarakan, Siaran Internet Dianggap Ancaman

KBRN, Jakarta: Gugatan dilakukan salah satu  group media massa terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK), dinilai dapat dijadikan momentum mempercepat revisi kembali UU penyiaran tersebut di parlemen.

"Inilah yang kami khawatirkan sejak dulu, siaran-siaran di internet akan semakin menjamur tanpa dapat dijamah aturan penyiaran, dan bisa-bisa siaran televisi analog terancam semakin ditinggalkan pemirsa. Ini bahaya untuk masa depan dunia penyiaran. UU Penyiaran yang existing belum mencakup hal ini, solusinya ya percepat Revisi UU Penyiaran, bukan gugatan ke MK," kata Anggota Komisi I DPR RI Sukamta dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2020).

Sukamta menjelaskan, sebelumnya Komisi I DPR periode 2014-2019 lalu, telah mengupayakan percepatan dan penyelesaian pembahasan draft Revisi UU Penyiaran dalam waktu 2 tahun. Dengan fokus revisi UU, yakni pada penyiaran di platform digital itu dapat termasuk kedalam peraturan UU Penyiaran.

Namun, lanjutnya, draft revisi UU itu berhenti tanpa kepastian di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. 

"Makanya saya sangat mendorong revisi UU penyiaran selesai dengan cepat saat itu supaya siaran-siaran di internet bisa tunduk kepada UU Penyiaran. Tapi faktanya, revisi UU Penyiaran waktu itu macet saat pembahasan di Baleg. Imbasnya ya akan semakin liarnya siaran-siaran di internet," kata Sukamta.

Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Penyiaran itu juga menuturkan, bahwa dalam pengaturan penyiaran, sistem penyiaran yang melalui jaringan digital berbasis internet, tidak dapat dilakukan hanya dengan melakukan revisi satu UU.

Sebab, ujar Sukamta, adanya pasal-pasal yang mengatur setiap siaran baik analog maupun digital itu, memiliki keterkaitan antara satu pasal dengan pasal lainnya dalam undang-undang penyiaran tersebut, dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan sejumlah pasal dari MK.

"Pengaturan penyiaran digital tidak bisa dilakukan secara parsial hanya dengan mengubah 1 atau beberapa pasal saja lewat Putusan MK supaya UU Penyiaran mencakup penyiaran internet, karena pengaturannya harus mengubah banyak pasal," terangnya 

"Misalnya, bagaimana soal migrasinya, bagaimana soal penyiarannya single atau multi mux, siapa yang menyelenggarakannya, bagaimana dengan kewenangan KPI. Malah bisa bahaya jika aturan soal penyiaran digital ini hanya diatur secara parsial begitu," tandasnya.

Maka itu, Ia mengharapkan, keputusan MK nantinya dapat memperbarui sistem tatanan penyiaran Indonesia.

"Namun, apapun hasil putusan MK nanti, yang penting saya berharap dunia penyiaran ini betul-betul dapat mewujudkan tujuan penyiaran membangun bangsa Indonesia yang beradab," tuntasnya. 

Gugatan

Sebelumnya, merasa ada perbedaan perlakuan terhadap Netflix dan YouTube dengan televisi konvensional, dua stasiun televisi swasta yakni RCTI dan iNews mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Dikutip situs mkri.id, pemohon, iNews diwakili Direktur Utama David Fernando Audy dan Direktur Rafael Utomo. RCTI diwakili Direktur Jarod Suwahjo dan Direktur Dini Ariyanti Putri. Berkas permohonan uji materi itu diterima pada Kamis (28/5/2020).

Kedua stasiun televisi swasta itu meminta, agar setiap penyelenggara penyiaran menggunakan internet seperti Youtube hingga Netflix agar tunduk pada UU Penyiaran. Atas dasar itu, mereka mengajukan uji materi terhadap Pasal 1 ayat 2 UU Penyiaran.

"Apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945," tulis pemohon.

(Foto:Ist).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00