Warga: Gedung RSUD Depok Seperti Hotel, Tapi Pelayanannya Buruk

KBRN, Depok: BPJS Kesehatan telah resmi menaikkan tarif baru iuran peserta BPJS per 1 Januari 2020. Kenaikannya pun tak tanggung-tanggung hingga 100 persen tiap kelasnya.

Tetapi kenaikan iuran BPJS ini ternyata, tidak serta merta meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit plat merah RSUD Sawanga Depok tehadap pasien BPJS.

Setidaknya itu yang dirasakan Suradi, warga Bojongsari, Kota Depok.

Betapa tidak, untuk masuk ruang UGD RSUD Sawangan Depok saja, Suryadi sudah dihadang oleh petugas keamanan rumah sakit karena alasan penuh. Suryadi bahkan sempat adu mulut dengan petugas keamanan agar orangtuanya yang sudah kritis setidaknya mendapat penanganan awal dari pihak rumah sakit.

"Belum apa-apa saya sudah dihadang oleh petugas keamanan rumah sakit ketika saya hendak bawa orangtua saya ke UGD. Alasannya penuh," kata Suryadi kepada RRI di RSUD Sawangan Kota Depok, Kamis (23/01/2020).

Ketika tiba di RSUD Sawangan Depok, yang ada dibenak Suryadi adalah orangtunya yang sakit segera mendapat pertolongan medis. Dia tidak tahu menahu jika kamar rumah sakit sedang penuh saat itu.

Dia hanya mengharapkan ayahnya itu segera mendapat penanganan dari petugas medis di UGD.

Melihat kondisi ayahnya yang sudah tergulai lemas di dalam mobil, Suryadi bersama anggota keluarga lainnya nekat membopong ayahnya ke ruang UGD. Oleh petugas medis dia masih mendapat penolakan yang sama, karena semua tempat tidur penuh.

"Kalau saya kan baru nyampe, saya ngga mikir BPJS ngga mikir tempat tidur ada atau ngga. Pikiran saya cuman giman orangtua saya ini bisa di periksa dulu. Tanggungjawabnya dari rumah sakit ini gimana?," keluh Suryadi.

Karena enggan buang-buang waktu adu mulut dengan staf UGD, dia sempat meminta dibuatkan surat rujukan ke rumah sakit lainnya. Karena dia kawatir kondisi ayahnya semakin memburuk kalau sampai menunggu terlalu lama.

"Pas saya minta surat rekomendasi, petugas bilang ngga bisa, harus di periksa dulu? Yah, orang dari awal saya cuman pingin itu, urusan kamar belakangan saya ngga ada masalah dengan itu, yang penting orangtua saya ditangani dulu," cerita Suryadi.

Anehnya, disaat yang sama, ketika seorang oknum datang ke UGD RSUD Sawangan Depok, perlakuan pihak rumah sakit berbeda. Dia tidak dihadang oleh petugas kemananan rumah sakit dan langsung mendapat penanganan oleh staf di UGD?

"Kalo memang kamar rumah sakit penuh kenapa dia ko bisa langsung ditangani? Padahal kan asuransi (BPJS) sama semua," pikirnya.

"Saya ngga mempermasalahkan itu pada waktu itu, karena orangtua saya sudah terlanjur ditangani oleh staf UGD," ujarnya.

Pengalaman yang sama di pelayanan UGD, RSUD Depok juga dialami Susanti. Malam itu, warga Sawangan, Kota Depok ini mengantarkan adiknya yang menderita infeksi saluran kencing ke UGD RSUD Depok.

Bukannya langsung menangani pasien yang sedang mengalami gawat-darurat karena sudah tidak bisa bangun. Staf UGD, malah menginterogasi Susanti dan adiknya seputar jaminan sosial apa yang digunakan berobat?

"Tengah malem tuh, saya anter adik saya kemarin ke UGD, adik saya itu udah parah, bangun aja ngga bisa. Ibu pake BPJS atau pake umum, tanya staf UGD? Saya jawab BPJS. Staf UGD itu langsung bilang ibu udah bagus ini obatnya, ibu balik lagi ke rumah sakit yang menangani awal aja!,"cerita Susanti menceritakan percakapannya dengan staf UGD RSUD Sawangan Depok.

"Mungkin kalau pake umum, diterima kali. Cuman karena BPJS, langsung disuruh balik ke tempat berobat asal," imbuhnya.

Susanti pun, urung berobat ke RSUD Sawangan Depok, dan pindah ke rumah sakit lainnya, sembari menenteng adiknya yang sudah tidak bisa bangun berdiri.

"Rumah sakit ini gedungny sih bagus, kayak hotel. Tapi pelayanannya jelek banget. Kapok saya ngga mau berobat lagi disini, padahal ini sebenarnya rumah sakit publik, tapi tidak ramah publik," tandasnya, sambil berlalu hendak membesuk salah satu temannya yang di rawat inap di rumah sakit itu.

Masih dilokasi yang sama, ketika RRI mengkonfirmasi terkait hal ini, Direktur Utama (Dirut) RSUD Sawangan Kota Depok Devie Maryori mengakui, pihaknya banyak mendapat keluhan dari masyarakat seputar pelayanan di UGD. Hal itu menurut Devi karena memang minat masyarakat yang cukup tinggi namun tidak didukung dengan kapasitas tempat tidur UGD yang memadai.

Bahkan, kata dia, anggota DPRD Kota Depok pernah datang dan marah-marah di RSUD. Karena kerabatnya dinilai tidak mendapat pelayanan sebagai mestinya di UGD.

"Iya bener, ke saya pun sampai detik ini barusan dapat komplainan dari dewan. Sebenarnya yang jadi persoalan itu pertama minat orang ke rumah sakit ini cukup banyak. Yang kedua, baik di ruang UGD yang lama dengan kapasitas tempat tidur 13 aja tidak cukup apalagi di UGD sementara saat ini, yang menumpang di ruang forensik hanya ada 8 tempat tidur, sedangkan pasien yang masuk banyak," jelas Devie saat dikonfirmasi RRI.

Saat ini ruang UGD utama RSUD Sawangan, Kota Depok sedang direnovasi untuk penambahan tempat tidur menjadi 23 unit. Solusi sementara, di UGD saat ini, pihaknya menambah lagi beberapa tempat tidur dan ditambah dengan kursi roda untuk menambah daya tampung.

"Karena banyak komplainan akhirnya kita tambah lagi tempat tidur dan kursi roda. Kursi roda itu hanya untuk orang yang kondisinya tidak terlalu berat. Kita ngga mau pasien terlalu lama di kursi roda. Masalah lainnya adalah kondisi kamar rawat inap di gedung B dan D juga penuh," katanya.

Devie berharap masalah kapasitas di UGD kedepan dapat teratasi setelah pembangunan gedung A dan C rampung. Ruang UGD di Gedung A nantinya akan memiliki kapasitas 23 tempat tidur. Disamping itu di gedung tersebut juga akan ada ruangan intermedit untuk pasien yang menunggu mendapat kamar.

"Jadi ruang intermedit ini nanti fungsinya sebagai tempat penampungan sementara, sebelum pasien yang bersangkutan dapat kamar. Biar ngga numpuk di UGD," ungkapnya.

Terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Kota Depok Irfan Qadarusman sangat menyayangkan penolakan pasien yang terjadi di UGD RSUD Sawangan, Kota Depok lantaran kamar atau tempat tidur penuh. Apalagi blokade atau penolakan terhadap pasien ini sudah dilakukan oleh pihak manajemen rumah sakit di level petugas keamanan.

"Kalau terkait dengan pelayanan di RSUD, pas peresmian (gedung B&D) udah dengan tegas pak Walikota dan pak Wakil Walikota berpesan, jangan sampai ada penolakan di rumah sakit ini. Apalagi pasien udah ditolak di level keamanan. Petugas keamanan tidak berkompeten menentukan pasien itu emergency atau tidak!. Ini harus ada cross-check oleh Dinas Kesehatan dan Walikota kalau udah ada kasus segini banyak," kata Irfan saat dikonfirmasi RRI.

Ketika RRI menanyakan, apakah penanganan dokter dan obat yang di keluarkan UGD rumah sakit dapat di klaim meskipun pasien yang bersangkutan akhirnya harus dirujuk ke rumah sakit lain karena penuh? Irfan menegaskan, jika kasus emergency atau gawat darurat itu benar, maka setiap obat dan jasa medis yang sudah dikeluarkan oleh rumah sakit tetap berlaku untuk di klaim.

Oleh sebab itu, sambung Irfan, tidak ada alasan bagi rumah sakit menolak pasien emergency di UGD karena kamar penuh. Sebab penanganan emergency tetap akan dibayarkan oleh BPJS selama kasus itu memenuhi kriteria gawat darurat dan dapat di kalim tanpa harus kawatir tidak mendapat bayaran atas jasa dan obat yang telah dikeluarkan di UGD.

"Perkara kamar kan bisa di rujuk kalau penuh. Yang penting sesuai undang-undang rumah sakit bertanggungjawab menangani kasus emergency, karena ini menyangkut urusan nyawa seseorang," tandasnya. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00