Uji Coba Parkir Elektronik Pasar Kuningan Tidak Boleh Dilakukan Pihak Swasta

KBRN, Jakarta : The CEO AWR Foundation, Ayuningtyas Widari Ramdhaniar meminta pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, untuk tidak memberikan wewenang uji coba penerapan sistem parkir portal elektronik (e-parking) di Pasar Kepuh ke pihak swasta. Dia mengaku lebih setuju jika uji penerapan sistem e-parking dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan.

"Jadi bukan pihak swasta yang pegang," katanya dalam keterangan yang diterima National Integrated Newsroom RRI, Selasa (14/1/2020).

Lebih lanjut ditekankannya, penerapan sistem e-parking sesungguhnya mengedepankan kenyamanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, tarif yang dikenakan pun tak boleh mahal.

"Oleh karena itu tarifnya masyarakat hanya membayar Rp 2 ribu untuk roda dua, dan Rp 3 ribu untuk kendaraan roda empat. Jadi bukan berdasarkan per jam seperti di mall," ujarnya.

Bukan hanya itu, dia berpesan agar setelah e-parking diterapkan nanti, tidak boleh ada lagi tarif tambahan yang harus dibayar oleh masyarakat selain yang sudah tertera di mesin (struk/kertas cetak).

"Untuk itu, masyarakat jangan lagi membayar jika masih ada pungutan parkir yang ada di dalam pasar," tegasnya.

Jika masih ada pungutan selain e-parking, dirinya meminta kepada masyarakat untuk segera melapor ke pihak berwenang. Karena, ia menegaskan, jika pada praktiknya nanti ditemui ada kendala, maka sistem e-parking haruslah segera dikaji ulang.

"Sehingga hasilnya juga dapat dinikmati masyarakat," tandasnya.

Dirinya lanjut menuturkan, sistem e-parking sesungguhnya diterapkan di beberapa Kabupaten di Indonesia. Misalnya di Hulu Sungai Tengah (HST) Barabai, dan Solo. Bahkan kata dia, pada tiga pasar tradisional di Solo, demi kenyamanan masyarakat, pemerintah setempat tak hanya menerapkan e-parking melainkan juga menerapkan jasa parkir valet.

"Kabupaten Bekasi dan GTC Kota Cirebon menerapkan e-retribusi dan pembayaran non tunai," imbuhnya.

Dirinya menilai, jika dijalankan dengan benar, sistem e-parking akan mampu mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari perolehan retribusi parkir pasar.

"Dengan adanya sistem portal baru ini, seharusnya pendapatan PAD juga dapat meningkat. Karena pembayaran dari parkir memang masuk ke PAD Kabupaten Kuningan," terangnya.

Untuk itu, dimintanya Pemda setempat mengimbau masyarakat agar tidak lagi membayar parkir kepada penjaga parkir. Cukup satu kali membayar di bagian parkir resmi. 

"Karena kendala yang ada biasanya pungutan berlapis. Maksudnya, ketika sudah membayar di pintu masuk, tetapi saat di dalam pasar kembali diminta pungutan parkir lagi. Perlu ditekankankan bukan parkir hitungan per jam, namun caranya yang diganti agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Setelah uji coba, Pemda berikan laporan pada DPRD dan rakyat bagaimana perubahan penerapan retribusi parkir setelah sistemnya diubah. Apakah meningkatkan PAD, stagnan, atau justru menurun," pungkasnya. (Foto : Istimewa/ ilustrasi)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00