Fintech Rambah UMKM : Diaspora Teknologi Akses, Tata Kelola dan Keamanan

KBRN, Jakarta : Dengan geliat Indonesia yang saat ini tercatat sebagai Negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar kawasan Asia Tenggara dan juga dunia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berusaha untuk terus memelihara dan meningkatkan ekosistem serta iklim kondusif bagi para pelaku bisnis digital. Untuk melakukan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Kemkominfo, mengambil peran bukan lagi sebagai regulator, namun juga terjun langsung menjadi fasilitator dan akselerator. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rosarita Niken Widiastuti mengutarakan, beberapa perubahan peran Kemkominfo yang menunjukkan penyesuaian dengan ekonomi digital terlihat dari cara fasilitasi dan akselerasi, dengan cara melakukan relaksasi dan simplifikasi regulasi. 

"Dalam hal ini contohnya adalah tidak adanya lagi perizinan yang dipersyaratkan bagi startup, hanya cukup melakukan pendaftaran. Tapi pada saat yang sama, pembangunan infrastruktur juga terus digenjot. Contohnya, Kominfo telah menyelesaikan jaringan tulang punggung internet serat optik kecepatan tinggi yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia, yaitu jaringan Palapa Ring, berikut prasarana last mile, serta juga telah menyiapkan High Throughput Satellite," terang Rosaria Niken Widiastuti di Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Niken lanjut menuturkan, yang berkaitan langsung dengan kewirausahaan digital, pihaknya juga telah menggelar 'Gerakan 1.000 Digital Startup' dan mengakselerasi lahirnya unicorn baru melalui program 'Next Indonesia Unicorn'. Selain itu juga menjadi akselerator usaha di sektor lain, melalui gerakan 'UMKM Go Online'.

Tidak lupa, sesuai program prioritas nasional Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024 dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia berdaya saing Internasional, Niken turut menekankan komitmen Kominfo untuk hal itu. 

"Untuk sektor sumber daya manusia, Kominfo juga sedang menggelar program pendidikan keterampilan digital bertajuk ‘Digital Talent Scholarship’. Program ini berbentuk beasiswa pelatihan intensif untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam mendukung transformasi digital di Indonesia menuju Industri 4.0 serta peningkatan ekonomi digital. Diharapkan, setelah mendapat pelatihan, peserta akan memiliki keterampilan untuk menjadi teknisi yang dibutuhkan perusahaan teknologi. Program ini tidak berintensi untuk menciptakan engineer, melainkan teknisi yang siap bekerja langsung ke dunia digital," ujar Niken.

Pada 2019 ini, Kominfo telah memberi kesempatan pada 25.000 orang peserta Digital Talent Scholarship. Pada tahun depan, jumlahnya kata Niken akan ditingkatkan dua kali lipat menjadi 50.000 orang.

"Meningkat dua kali lipat ke 50.000 orang penerima manfaat," kata Niken.

Pada bagian lain, dalam ajang Connect 2019 di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu, 30 Oktober 2019 lalu, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Kementerian Komunikasi dan Informatika Septriana Tangkary mengemukakan, bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang tumbuh dan sedang cantik-cantiknya dalam hal ekonomi digital. Oleh karena itu, tak heran jika menjadi lirikan negara-negara lain. 

"Itulah sebabnya pemerintah membangun segala lini, baik infrastruktur maupun sumber daya manusia, yang menopang ekonomi digital," ujar Septriana.

Sebagai gambaran, menurut Google, Temasek, dan Bain & Company, dalam penelitian terbaru 2019 'Swipe up and to the right: Southeast Asia’s $100 billion Internet economy’, yang berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara, Indonesia dilaporkan merupakan negara dengan pertumbuhan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2019. 

"Diperkirakan nilainya akan mencapai 40 miliar dolar AS atau sekitar Rp 566 triliun dan akan terus naik dalam enam tahun ke depan. Lalu pada 2025 mendatang, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan mencapai 133 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.882 triliun," pungkas Tangkary.

UMKM Butuh Akses Leluasa Terhadap Ekonomi Digital

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rosarita Niken Widiastuti sempat mengutarakan beberapa perubahan peran Kemkominfo guna mendukung penuh pergerakan ekonomi digital melalui fasilitasi dan akselerasi dengan wujud relaksasi dan simplifikasi regulasi. Dalam kerangka itu, kewirausahaan digital terus dipacu melalui 'Gerakan 1.000 Digital Startup' dan mengakselerasi lahirnya unicorn baru melalui program 'Next Indonesia Unicorn'. Selain itu juga menjadi akselerator usaha di sektor lain, melalui gerakan 'UMKM Go Online'.  

"Dalam hal ini contohnya adalah tidak adanya lagi perizinan yang dipersyaratkan bagi startup, hanya cukup melakukan pendaftaran. Tapi pada saat yang sama, pembangunan infrastruktur juga terus digenjot," terang Niken di Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(UMKM) merupakan penopang ekonomi nasional. Jumlahnya meliputi 60 juta di seluruh Indonesia. Namun demikian mereka pada umumnya masih mengalami hambatan akses baik terhadap finansial, informasi, maupun juga akses terhadap pasar yang lebih besar. Berbagai upaya untuk memberikan akses terhadap UMKM, terutama akses terhadap digitalisasi terus dilakukan untuk peningkatan performa ekonomi.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilibatkan sebagai fasilitator kredit. Penyaluran dana pinjaman terhadap UMKM yang bersifat digital dilakukan secara masif dan terencana. Meski demikian, harus dipahami hal ini bukan untuk membangun iklim kompetisi, melainkan sebatas kolaborasi BUMN akses dunia digital kepada UMKM hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Salah satu contoh adalah pendirian Rumah Kreatif BUMN yang merupakan kolaborasi BUMN untuk menghadirkan akses dunia digital kepada UMKM di berbagai daerah.  

Untuk diketahui, Bank Mandiri dan PT Telkom merupakan dua BUMN yang banyak terlibat dalam program digitalisasi yang sudah diperkuat terlebih dulu dengan rampungnya jaringan Palapa Ring, berikut prasarana last mile, serta High Throughput Satellite dari Kemkominfo.

AVP Micro Development and Agent Banking Group Bank Mandiri, Hery Sofiaji mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya telah menyalurkan kredit lebih dari Rp 150 triliun kepada UMKM, dengan Rp 47 triliun di antaranya potensial diberikan kepada UMKM yang bersifat digital.

Selain ikut memodali UMKM atau startup, Bank Mandiri juga terjun ke dalam industri fintech lending, dengan cara melakukan “co-opetition” atau kompetisi dalam kooperasi dengan fintech lain. Namun kehadiran Bank Mandiri dalam fintech harus dimaknai bukan sebagai kompetitor, apalagi sampai tidak bisa diajak bekerja sama. Bank Mandiri, kata Hery, hanya coba mengambil peluang dan tantangan.

"Jadi kehadiran fintech bagi Bank Mandiri jangan dipandang semata-mata sebagai kompetitor yang tidak bisa diajak bekerjasama. (Tapi karena) Ada  peluang sekaligus tantangan dalam industri fintech,” tutur Hery di Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Sedangkan PT Telkom sebagai BUMN, juga telah dikenal sebagai perusahaan berlatar belakang teknologi digital yang membangun lebih dari 50 unit Rumah Kreatif BUMN. 

EVP Digital & Next Business Telkom Group Joddy Hernady mengutarakan, dalam mewujudkan visi untuk menjadi salah satu lokomotif pengembangan ekonomi digital, Telkom berkiprah melalui berbagai program, salah satunya program inkubator bisnis “Indigo” dan digital valley di empat kota Indonesia. Melalui program inkubasi ini, diberikan bantuan pendanaan dan akses pasar kepada para startup binaan. 

Dalam perkembangannya, ternyata kualitas startup sangat variatif sehingga dibutuhkan asistensi yang lebih intens. Dengan begitu, menurut Joddy, pihaknya langsung mengambil kebijakan pembangunan serta pengembangan fasilitas Digital Innovation Lounge (DILO), sebagai pusat untuk masyarakat Indonesia mengembangkan bakat dan potensi industri kreatif digital. Selain itu, DILO juga erfungsi sebagai ruang kerja bersama yang dapat digunakan oleh digitalpreneur pemula, sebelum mereka mampu membiayai ruang kantor sendiri.  

"Untuk itulah (kami) membangun DILO di berbagai tempat seluruh Indonesia,” kata Joddy di Jakarta, Rabu (30/11/2019).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia atau disingkat APJII, Henri Kasyfi Soemartono mengutarakan, semua rencana Revolusi Industri 4.0 hanya akan menjadi impian kosong belaka tanpa infrastruktur. Atau dengan kata lain, negara dalam hal ini pemerintah melalui Kemkominfo, memang tidak boleh mengesampingkan, terlebih melupakan infrastruktur guna mendukung industri digital dalam revolusi industri 4.0. Rampungnya jaringan Palapa Ring menjadi bukti komitmen pemerintah.

“Tanpa infrastruktur, segala macam omong besar tentang Revolusi Industri 4.0 tidak akan jalan,” tegas Henri.

Dalam satu celah kesempatan, masyarakat sudah bisa diimbau untuk memulai atau istilahnya mengambil inisiatif dalam hal pengadaan jaringan internet.

Untuk itulah APJII selalu berinisiatif memberdayakan masyarakat, terutama di  pelosok, agar tidak perlu menunggu pemerintah untuk mengembangkan ekonomi digital sampai kondisi yang sempurna. Mereka bisa proaktif untuk membuat infrastruktur sendiri, misalnya sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi desa, menurut Henri, dapat membangun ISP (Internet Service Provider) sendiri. Dengan menggunakan jaringan ISP desa tersebut, nantinya akan terbangun bisnis dan ekonomi digital (memanfaatkan akses jaringan Palapa Ring).

Pada lain kesempatan, Co-Founder/CEO Warung Pintar (Warpin) Agung Bezharie pada diskusi bertajuk Synergistic Collaboration among Corporates, Startups, SMEs, & Government di ajang Connect 2019, Rabu, 31 Oktober 2019 di Jakarta Convention Center, Senayan, mengutarakan bahwa Warpin lahir dan berangkat dari statistik yang ada 90 persen dari 60 juta UMKM di Indonesia masih berjenis mikro.

“Untuk itulah Warung Pintar (Warpin) lahir. Yakni berangkat dari statistik bahwa dari UMKM di seluruh Indonesia yang sejumlah 60jt, didapati 90 persen dari itu adalah usaha mikro. Warpin melihat peluang untuk meningkatkan performance usaha mikro tersebut melalui pembukaan akses,” ungkapnya.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) : Light Touch Regulation dan Safe Harbour Policy

Otoritas Jasa Keuangan memandang bahwa industri financial technology (fintech) Indonesia yang terus berkembang pesat tidak bisa diatur terlalu ketat, harus sesuai azas light touch regulation, namun juga tak bisa dilepaskan begitu saja, karena harus ada safe harbour policy untuk mengatur tanggung jawab penyedia layanan. 

Direktur Eksekutif Inovasi Keuangan Digital Otortas Jasa Keuangan (OJK), Triyono Gani menyampaikan, masyarakat agar selalu bisa dan cerdas memilih fintech yang terdaftar di OJK atau Bank Indonesia untuk meminimalisasi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Dengan terdaftar di OJK atau BI, pelanggan akan mendapat perlindungan jika terjadi masalah.

“Pertumbuhan di Indonesia luar biasa pesat, padahal pada 2017 sektor ini masih gelap gulita. Perkembangan yang luar biasa tersebut akibat tingkat adopsi dan akseptabilitas masyarakat yang tinggi. Namun masyarakat juga harus diingatkan bahwa disamping kemudahan dan kegratisan yang selama ini disodorkan, ada risiko tinggi yang menanti. OJK ingin agar industri ini aman dan tertata dengan baik. Regulator tidak akan tinggal diam," terang Triyono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Beberapa potensi risiko coba dijabarkan Triyono dibalik maraknya layanan fintech, yaitu system failure, misinformation, error transaction, data security, penerapan Know Your Concumer (KYC) principles, suku bunga yang mencekik, exoneration clause, dan cara penanganan complain dari pelanggan.

Dengan semangat itu, bahwa fintech berkembang pesat, diadaptasi dengan masif oleh masyarakat, namun tetap harus ada 'memilah sebelum memilih', OJK mengingatkan kepada para startup dan penyedia layanan fintech, bahwa layanan mereka berada dalam ranah finansial yang highly regulated. Dengan demikian, tidak bisa siapapun pelaku usaha digital bisa sembarangan dalam memberikan jaminan keamanan kepada pelanggan.

Sebelumnya, pada ajang Connect 2019 di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu, 30 Oktober 2019 lalu, Chief Financial Officer DANA, Yattha Saputra sempat menegaskan, bahwa sejak awal kehadiran mereka dalam industri fintech Indonesia, security konsumen adalah perhatian utama. Oleh sebab itu ada program DANA Protection, yaitu jaminan uang kembali 100 persen jika ada kesalahan yang mengakibatkan kehilangan uang yang tersimpan atau ditransasksikan melalui DANA.

Selain via layanan telepon, disediakan pula fitur khusus di aplikasi untuk melaporkan keluhan pelanggan dan akan segera di-followup.

“Ada juga keanggotaan DANA Premium yang akan memastikan bahwa pengguna adalah si empunya sendiri, sesuai yang tercantum di identitas sehingga praktis akan lebih aman karena ada proses KYC," tegas Yatta.

Bahkan dirinya juga mengingatkan, DANA juga punya kebijakan tidak share data kepada atau terhadap pihak manapun tanpa terkecuali.

Senada dengan Yatta dari DANA, Vice President of Risk & Operation DOKU, Sugiharto mengatakan, KYC atau Prinsip Mengenal Nasabah memang sangat penting bagi penyelenggaraan layanan finansial. KYC juga, kata dia, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keamanan layanan DOKU, sekaligus juga memberikan kemudahan kepada pelanggan baru dalam melakukan registrasi dan mengelola keanggotaan.

Ketersediaan Teknologi dan Platform untuk Memulai Bisnis Startup

Untuk memulai bisnis dalam ekonomi digital, orang tak perlu lagi sendirian memikirkan aspek teknologi. Sudah banyak platform dan penyedia teknologi yang bisa dimanfaatkan guna mengembangkan bisnis, layanan, atau aplikasi yang makin mudah digunakan. Salah satu contohnya adalah Microsoft. 

Small & Medium Business Lead Microsoft Indonesia, Juliana Cen mengatakan, Teknologi memungkinkan hadirnya banyak potensi yang sebelumnya tersembunyi. Oleh sebab itu, Microsoft memilih untuk ikut bertransformasi dengan misi memberdayakan orang dan organisasi di seluruh dunia agar bisa meraih pencapaian yang lebih tinggi, salah satu contohnya di Indonesia dalam bidang mengimplementasi Artificial Intelligence.

Hal ini disampaikan Juliana dalam sesi Right Step in Starting Digital Business di ajang Connect 2019 di Jakarta Convention Center, Senayan, Kamis (31/11/2019) yang lalu.

Kemudian daripada itu, transformasi digital juga memungkinkan orang dengan bakat-bakat dan kemampuan khusus untuk menemukan pekerjaan yang paling sesuai baginya melalui platform penyedia informasi lowongan kerja paruh waktu. 

Berikut ini beberapa contoh nyata bagaimana transformasi digital mampu melahirkan kekuatan-kekuatan baru penopang geliat fintech di Indonesia, dengan efisiensi serta akselerasi yang cukup masif dan terencana. Mereka adalah:

Sribulancer

“Sribulancer memanfaatkan sepenuhnya platform teknologi sehingga cukup dengan tenaga 28 orang saja kami bisa handle 30 ribu orang user,” tutur CEO Sribulancer, Ryan Gondokusumo.

Weekend Inc

Bagi para startup yang sama sekali buta akan teknologi digital bisa memanfaatkan layanan pengembangan teknologi dan user interface dari nol. 

“Para startup bisa memilih fitur-fitur yang ingin dikembangkan pada saat mulai. Weekend Inc akan bantu untuk bikin teknologinya,” demikian CEO Weekend Inc, Andoko Chandra.

Humblezing

Platform yang menjamin kemudahan untuk urusan promo produk dan layanan.

“Kami harus melakukan promo di media sosial, seperti Facebook dan Instagram. Namun tetap saja ads di medsos itu harus hanya sebagai pelengkap saja, yang lebih penting lagi adalah engagement dengan customer,” tutur CEO Humblezing, Ridho Khusnul Fadhil.

Hal ini diamini juga oleh pemilik/owner Mister Brewok, Fariz Egia Gamal, bahwa akuisisi pelanggan atau calon customer sangat penting sehingga butuh penyisihan dana promosi media sosial.

“Akuisisi customer baru sangat penting. Sehingga harus menyisihkan promote budget di media sosial,” ungkap Fariz.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00