Perlindungan PMI, Kolaborasi Kemenaker Kemendes-PDTT Hasilkan Program Desmigratif

Puluhan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Senin (7/3/2022). Dokumentasi/ ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/aww.jpg

KBRN, Jakarta: Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi tugas berbagai kementerian/lembaga di Indonesia. Satu di antaranya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), menghasilkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif).  

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Suhartono. Suhartono mengatakan, program ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pelindungan terhadap calon PMI dan PMI purna.

"Ada juga misalnya prestasi yang bagus di Kabupaten Cirebon. Dia memanfaatkan Dana Desa untuk mengembangkan 10 Desmigratif," kata Suharsono dalam wawancara Pro3 RRI, Rabu (10/8/2022). 

Bukan hanya itu, lanjutnya, kerja sama perlindungan PMI juga dilakukan Kemenaker dengan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Sebab, akan ada koperasi yang disediakan di setiap desa migran produktif. 

"Kita juga bangun koperasi di program Desmigratif. Mungkin pemerintah daerah bisa menggandeng PUPR," ucapnya. 

Dengan begitu, diharapkannya, jumlah Desmigratif terus meningkat tiap tahunnya. Di mana, sejak tahun 2017, sudah ada 503 Desmigratif yang dibentuk. 

"Tiap tahun ada sekitar 20 sampai ratusan Desmigratif yang tumbuh. Ini akan mengembangkan ekonomi desa, ini luar biasa," katanya. 

Selain itu, tambahnya, kerja sama dengan pihak perbankan pun dilakukan untuk melindungi PMI dan PMI purna. Perbankan dimintanya memberikan pelayanan prima, karena PMI purna telah memiliki pengalaman dari luar negeri. 

"Uang yang beredar cukup besar, jadi kami minta kolaborasi dengan perbankan, memberi suatu pelayanan terhadap PMI. Bagi mereka yang pulang, jangan sampai berangkat lagi dengan berwira usaha atau mungkin mengembangkan usaha produktif," ujarnya. 

Menurutnya, jika ditotal, ada 16 kementerian/lembaga yang terus berkolaborasi untuk melindungi PMI.  Di antaranya Kemenaker, Kemlu, Kemenkes, Kemenkumham, Keimigrasian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BPJS, dan pemerintah daerah.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar