Penggunaan NIK Jadi NPWP Masih Transisi Desember 2023

KTP dan NPWP (Foto: istimewa)

KBRN, Jakarta: Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), saat ini masih dalam masa transisi hingga Desember 2023 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama Ditjen Pajak, Dwi Langgeng Santoso, menyebut hingga 31 Desember 2023 masa transisi akan berlaku. 

"Sebenarnya rentan waktu dari 14 Juli hingga 31 Desember 2023 adalah masa transisi," ungkap Dwi dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Selasa (9/8/2022).

Ia mengharapkan pada masa transisi data yang dikumpulkan bisa sama setara dengan masyarakat yang bekerja maupun masyarakat yang memiliki usaha atau badan lainnya. 

"Harapannya sama-sama berdoa nanti per 1 januari 2024 nanti sudah bisa digunakan semua NIK sebagai NPWP, termasuk juga layanan apapun dan itu bisa dimanfaatkan NIK nya," kata Dwi. 

Dwi juga menjelaskan di masa transisi ini  akan dilakukan pemadaman data. Artinya, pemadaman yang dimaksud untuk mencocokan data NIK dan juga NPWP.

"Prosesnya itu ada yang namanya pemadaman, yang dipadamkan adalah data NPWP dan data NIK, maka nanti kami sandingkan antara nama NPWP dan KTP, jika nanti sudah cocok berarti nanti muncul status valid," katanya, menjelaskan.

"Otomatis jika valid itu nanti maka NIKnya bisa digunakan atau NIKnya bisa sebagai NPWP," katanya menambahkan.

Namun ketika data yang dicocokkan tidak valid artinya nanti pihak DJP akan melakukan klarifikasi kepada mereka yang tidak valid. Setelah itu melakukan perubahan data melalui nomor telepon maupun email yang didaftarkan. 

"Di PMK 112, itu sarana untuk membetulkan ada 4 bisa melalui lama DJP, kedua bisa lewat KPP terdaftar, ketiga melalui contact centre1500200, keempat melalui sarana line, namun yang paling efektif melalui DJPOnline," ucapnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar