Imigrasi Menaikkan Tarif Perpanjang Izin Tinggal WNA

Direktur Izin Tinggal Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Pramella Yunidar Pasaribu di Tanjung Priok, Foto: Ryan Suryadi/RRI

KBRN, Jakarta: Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menaikkan tarif perpanjangan izin tinggal kunjungan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia, dari Rp500 ribu untuk 30 hari menjadi Rp2 juta untuk 60 hari. 

Hal tersebut langsung disosialisasikan oleh Kantor Imigrasi  Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Tanjung Priok. Sebanyak 100 orang penjamin orang asing, perusahaan, serta pemangku kepentingan terkait tenaga kerja asing baru mendapatkan sosialisasi perubahan tarif perpanjangan izin tinggal kunjungan, menyusul kasus Covid-19 mereda. 

"Semoga apa yang disampaikan ini bisa diketahui oleh seluruh masyarakat dan tentunya ini juga menjadikan hal-hal yang terbaik bagi kemajuan Indonesia yang lebih baik sebagaimana yang diamanahkan Menteri Hukum dan HAM," ujar Direktur Izin Tinggal Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Pramella Yunidar Pasaribu di Tanjung Priok saat dikonfirmasi, Kamis (23/6/2022). 

Menurutnya, selama pandemi Covid-19, pihak imigrasi sangat minim pelayanan terkait orang asing. Kalaupun ada, pelayanan tersebut hanya bagi orang asing yang ketika di Indonesia, tidak dapat berangkat ke Bali akibat pandemi.

Padahal, lanjutnya, ada layanan keimigrasian baru yang menjadi amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja, dan harus diakomodasi sosialisasi tarifnya kepada masyarakat.

"Kini ada perubahan tarif, nah perubahan tarif ini yang harus diketahui oleh masyarakat," ucap Pramella.

Perubahan tarif diatur berdasarkan turunan UU Cipta Kerja melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.02/2022 mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI. Peraturan ini berlaku efektif 60 hari sejak diundangkan pada 16 April 2022.

Maka, tambahnya, sosialisasi perlu dicanangkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan melakukan penyesuaian dengan situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta.

Pramella menjelaskan, masyarakat tidak boleh sampai tidak tahu tentang adanya aturan terbaru. Karena itu, Menkumham RI meminta rancangan kegiatan sosialisasi harus dibuat oleh pimpinan Kantor Imigrasi di Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham DKI Jakarta.

"Dalam hal ini oleh Abdi Widodo Subagio selaku Kepala Kantor Kelas I TPI Tanjung Priok diminta melakukan sosialisasi itu," ungkap Pramella.

Pramella menekankan, ada sejumlah pelayanan yang tarifnya mengalami kenaikan. Hal itu guna meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan mendukung pemulihan ekonomi, pascapandemi Covid-19.

"Izin Tunggal kunjungan sebesar Rp500 ribu, sekarang menjadi Rp2 juta. Tentunya bukan untuk kami (Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM), tapi untuk kemajuan pemulihan ekonomi di Indonesia," terang Pramella.

Dijelaskannya, opsi untuk menaikkan tarif itu diputuskan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan keputusan yang menyesuaikan kondisi global.

"Suatu saat nanti kan banyak orang Indonesia yang akan bekerja (ke luar negeri) juga, dan juga bagaimana untuk memulihkan yang 2.5 tahun ini kami tidak melakukan kegiatan yang sangat signifikan," pungkas Pramella.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar