Erick Thohir: Laporan Audit Garuda Tidak Sembarangan

Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan korupsi PT Garuda Indonesia Tbk ke Kejaksaan Agung. Dia menyerahkan bukti berupa hasil audit investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dugaan korupsi yang dilaporkan berkaitan dengan pengadaan leasing pesawat ATR 72-600. (Foto: Dok. Antara)

KBRN, Jakarta: Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan korupsi PT Garuda Indonesia Tbk ke Kejaksaan Agung.

Dia menyerahkan bukti berupa hasil audit investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dugaan korupsi yang dilaporkan berkaitan dengan pengadaan leasing pesawat ATR 72-600.

"Ini kita serahkan audit investigasi, jadi bukan tuduhan. Karena kita sudah bukan eranya saling menuduh, tapi mesti ada fakta yang diberikan," tutur Erick di Jakarta, seperti dikutip RRI.co.id, Rabu (12/1/2022).

Tak hanya terkait pengadaan leasing ATR 72-600, dia juga menduga ada korupsi dengan merek pesawat yang berbeda-beda.

Kemudian, Erick juga mengungkapkan lessor atau penyewa pesawat Garuda Indonesia terlalu banyak dibanding maskapai lain, yakni mencapai 28 persen.

Dia juga berkata, Garuda Indonesia terlalu memiliki banyak jenis pesawat sehingga operasional lebih mahal.

Setelah didalami lagi, Erick mengatakan, banyak pembelian yang hanya sebatas pembelian pesawat.

"Bukan rutenya yang dipetakan, pesawatnya apa. Jadi pesawatnya dulu, baru rutenya," imbuhnya.

"Karena itu, ketika kita audit investigasi ATR 72-600 ini juga indikasinya sama seperti yang sebelum-sebelumnya," terang Erick, dilansir Tribunnews.

Kejaksaan Agung membeberkan adanya dugaan mark up sewa pesawat dan manipulasi data oleh PT Garuda Indonesia Tbk.

Mark up yang dimaksud termuat dalam waktu perjanjian tahun 2013 hingga saat ini.

Sedangkan, manipulasi data ditemukan dalam laporan penggunaan bahan bakar pesawat.

Terkait dugaan tersebut, Kejagung telah membuka penyelidikan

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengaku, mendukung penuh upaya pemerintah untuk memastikan praktik bisnis di lingkungan BUMN sesuai prinsip good corporate governance (GCG).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar