Libur Nataru, Muhadjir Minta Masukan Kalangan Gereja

Menko PMK Muhadjir Effendy saat mengunjungi Katedral Jakarta dan sowan ke Romo Haryo, pada Rabu (1/12/2021).

KBRN, JAKARTA: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan audiensi kepada Kardinal Ignatius Suharyo atau Romo Haryo untuk meminta masukan terkait kebijakan khusus saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

Muhadjir menyebut mendapat beberapa masukan atau petunjuk dari Romo Haryo tentang ketentuan-ketentuan pembatasan wilayah jelang Nataru. Namun, hal itu masih dikoordinasikan kembali dengan pihak-pihak terkait. 

“Saya tegaskan bahwa penanganan libur Natal dan Tahun Baru, Bapak Presiden telah memerintahkan kepada saya sebagai koordinator. Tetapi itu tetap merupakan bagian dari PPKM, baik Jawa Bali ataupun luar Jawa,” ujar Muhadjir di hadapan wartawan usai pertemuan dengan para Romo Ignatius di Gereja Katedral Jakarta, pada Rabu (1/12/2021)..

Muhadjir menyampaikan pesan Presiden selama libur Nataru adalah menerapkan seluruh Indonesia dengan ketentuan pada PPKM level 3. Artinya, ketentuan-ketentuan yang diberlakukan sebagian besar diadopsi dari ketentuan yang berlaku pada saat diberlakukannya PPKM level 3.

"Pada kesempatan ini saya tegaskan lagi pesan dari Bapak Presiden bahwa bukan berarti diterapkan seluruh Indonesia level tiga, bukan. Hanya ketentuan-ketentuannya sebagian besar diadopsi dari ketentuan yang berlaku pada saat diberlakukannya PPKM level tiga," lanjutnya. 

Atas nama pemerintah, Menko Muhadjir menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gereja Katolik di seluruh indonesia yang telah ikut serta memberikan sumbangsih dan pelayanan yang sangat luar biasa dalam penanganan Covid-19. 

"Karena itu, sekarang Covid-19 belum usai, kami berharap apa yang telah diperankan, apa yang telah disumbangkan oleh jemaah-jemaah gereja katolik  bisa dilanjut untuk berikutnya," ungkapnya. 

Sementara itu, Romo Haryo mengutarakan, Gereja Katolik khususnya di Keuskupan Agung Jakarta (KAJ), akan menunggu keputusan kebijakan dari pemerintah. Ia meyakini kebijakan yang ditetapkan pemerintah telah melalui berbagai pertimbangan dan masukan-masukan dari berbagai pihak.

“Mesti Jemaat Gereja Katolik akan menyesuaikan. Jadi, meskipun Natal itu biasanya ada yang merayakan lewat tengah malam, pasti kalau nanti pemerintah memutuskan untuk tidak mengizinkan kerumunan lewat tengah malam, kami akan ikut menyesuaikan,” ungkapnya.

Bahkan, kata Romo, KAJ akan mengirimkan surat edaran kepada Gereja Katolik untuk memberikan sosialisasi mengenai hal tersebut. Surat edaran sosialisasi itu akan secara resmi juga ditembuskan kepada pemerintah, khususnya melalui Menko PMK.

Sebelumnya, Muhadjir juga mnegunjungi kantor Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) guna meminta saran dan masukan, khususnya, terkait penetapan kebijakan masa libur Nataru, pada Selasa (30/11/2021). 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar