FOKUS: #PPKM MIKRO

Papua Perlukan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Foto : Wapres Bertemu Warga di Manokwari : Setwapres RI

KBRN, Jakarta: Komitmen pemerintah untuk memajukan Provinsi Papua dan Papua Barat, sejak beberapa tahun terakhir diikuti dengan berbagai program pembangunan. 

Termasuk, melahirkan UU Otonomi Khusus serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sayangnya, lima kabupaten di Provinsi Papua Barat masuk ke dalam kategori “kemiskinan ekstrem”.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut, secara nasional persentase tingkat kemiskinan di Papua yaitu 21%, jauh dari standar nasional.

“Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang di Papua Barat ini ditargetkan untuk 2021 itu lima kabupaten/kota. Tidak berarti sudah tidak ada kemiskinan. Sisanya kemiskinan biasa akan kita selesaikan 2024 dari seluruh kemiskinan yang sekarang secara nasional mencapai 10% lebih kita akan turunkan sampai 8%,” ucap Wapres ketika memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Kamis (14/10/2021).

Direktur Eksekutif Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (INDEF) Tauhid Ahmad menilai, kemiskinan yang masih terjadi di Provinsi Papua maupun Papua Barat disebabkan, meski adanya pembangunan infrastruktur yang masif di wilayah itu, sayangnya tidak diikuti dengan ketersediaan pasar untuk penjualan hasil pertanian warga.

“Infrastrukturnya keren, cuma mereka tidak bisa memasarkan. Jarang untuk dipasarkan pada daerah dengan tingkat kebutuhan tinggi misalnya Ambon dan lain-lain. Mungkin ada tapi hanya beberapa komoditas yang bisa dilihat,” ungkap Tauhid Ahmad ketika dihubungi RRI.co.id, Jumat (15/10/2021).

Tauhid Ahmad menyebut, diperlukan adanya pemenuhan berbagai kebutuhan dasar, sebagai solusi untuk menekan kemiskinan di Papua dan Papua Barat, terutama pada wilayah yang dikategorikan sebagai kantong kemiskinan tinggi.  

“Apakah misalnya mengarah pada fasilitas rumah yang layak, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Jadi, yang dibangun bukan lagi infrastruktur jaringan jalan dan transportasi,” tegasnya.

Terkait peningkatan ekonomi warga, menurut Tauhid perlu adanya program khusus untuk peningkatan pendapatan.

“Apakah sekarang program-program untuk Bumdes, Unit Usaha Rakyat, yang sekarang dibangun itu juga menyentuh daerah-daerah tersebut. Termasuk, misalnya industri-industri yang berbasis pertanian. Ini dibantu juga mereka dengan pinjaman, subsidi, kredit dan sebagainya,” jelas Tauhid Ahmad.

Pemerintah memastikan akan terus melanjutkan berbagai program unggulan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat pada Tahun Anggaran 2022.

Bahkan pada APBN TA 2022, pendanaan Rencana Aksi Inpres 9/2020 juga telah dianggarkan, untuk mendukung tujuh fokus pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Selain, juga didukung pendanaan melalui Dana Otonomi Khusus Papua Tahun Anggaran 2022 yang berupa Specific Grant sebesar 1,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).

Total jumlah penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Papua Barat saat ini mencapai 39.357 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 12.440 rumah tangga. (Miechell Octovy Koagouw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00