PNS Diminta Disiplin, Ini Daftar Sanksi Pelanggar

Ilustrasi (foto: istimewa)

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menekan Peraturan mengenai kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Aturan dikeluarkan untuk mengatur sanksi atau sanksi jika PNS melanggar kewajiban. Ada sanksi ringan, sedang hingga berat. 

Pemberhentian dari jabatan termasuk kategori sanksi berat. Sanksi itu bisa dikenakan kepada PNS yang absen tanpa alasan.

Hal tersebut tertuang dalam pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 yang bunyinya:

1. Pemberhentian dengan rasa hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS dan aturan yang berlaku bagi PNS tidak ada alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja.

2. PNS yang tidak masuk kerja secara terus-menerus selama 10 hari kerja, juga akan dipecat.

3. Sanksi berat lainnya berupa penurunan jabatan satu tingkat selama 12 bulan jika bolos selama 21-24 hari setahun. 

4. Tidak masuk selama 25-27 hari setahun, ASN dibebaskan dari jabatan pelaksana selama 12 bulan.

5. Sanksi pemotongan tukin 25 persen selama 9 bulan untuk PNS yang bolos 14-16 hari setahun. 

6. Sementara itu, bagi abdi negara yang bolos 17-20 hari, pemerintah akan memberi sanksi berupa pemotongan tukin 25 persen selama 12 bulan.

7. PNS yang tidak masuk selama 3 hari dalam setahun diberi teguran lisan.

8. Teguran tertulis dilayangkan kepada PNS yang bolos 4-7 hari setahun. 

9. PNS yang tidak masuk 7-10 hari diberi surat pernyataan tidak puas.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00