Kemenkumham Inisiasi Gedung DJKI Tangerang Tempat Isoman

KBRN, Jakarta : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengatakan, pihanya berencana untuk memanfaatkan serta mengalih fungsikan gedung DJKI di Tangerang menjadi Rumah Isoman Darurat COVID-19.

"Adapun dukungan dan ketersediaan alokasi anggaran, perencanaan untuk ketersediaan sarana, penyediaan fasilitas sesuai dengan aturan kesehatan dan prasarana penunjang, kesiapan obat-obatan dan tenaga kesehatan saat ini sedang dipersiapkan,” ujar Yasonna di Jakarta, Kamis (29/07/2021).

Dijelaskan Yasonna langkah strategis dalam mendukung penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 itu, turut mempertimbangkan dampak sosial masyarakat sekitar.

“Tidak lupa untuk mempertimbangkan dampak sosial terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar serta melakukan komunikasi dengan stakeholder terkait," tambahnya.

Dikatakan tempat isoman darurat Covid-19 ini diprioritaskan untuk pegawai di lingkungan Kemenkumham serta keluarga pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19 dengan gejala ringan hingga sedang.

“Namun, akan tetap disiapkan juga beberapa tempat tidur dengan fasilitas seperti rumah sakit untuk pasien yang bergejala berat dan menunggu untuk dapat dirujuk ke 33 rumah sakit rujukan di Tangerang,” imbuh Yasonna.

Pelaksanaan isoman terpusat di kementerian/lembaga akan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah dibentuk oleh Satgas COVID-19.

Dalam SOP tersebut, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan di antaranya akses keamanan dan kenyamanan pasien maupun tenaga medis, serta pengelolaan limbah infeksius pasca perawatan.

“Tentunya kami akan berupaya memberikan fasilitas terbaik untuk tempat isolasi mandiri Covid-19 di Gedung DJKI Tangerang ini layaknya fasilitas tempat isoman lainnya,” ujar Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris.

Sementara, sebagai wujud nyata dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) saat ini sedang mengajukan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah (Government Use) terhadap Obat Ramdesivir untuk penanganan COVID-19 sehubungan dengan adanya varian baru COVID-19 yang terus berkembang. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00